Perdalam Pasar Keuangan Syariah, Sukuk Tabungan Terbit Empat Kali Tahun Ini

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman (kanan) dalam peluncuran sukuk tabungan seri ST-003 di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan akan menerbitkan sukuk tabungan sebanyak empat kali pada tahun ini. Selain untuk pembiayaan, penerbitan sukuk tabungan sebagai upaya memperdalam pasar keuangan syariah yang masih dangkal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, sukuk menjadi satu satu bentuk divesifikasi pembiayaan APBN. Tahun ini pemerintah akan menerbitkan sukuk dalam dua instrumen, yaitu sukuk tabungan empat kali dan sukuk ritel satu kali.

Sukuk tabungan pertama yang diterbitkan adalah seri ST-003. Masa penawaran dibuka pada 1-20 Februari 2019 dengan minimum pemasanan Rp 1 juta dan maksimum Rp 3 miliar. Tingkat kupon minimal sebesar 8,15 persen dan pembayaran imbalan akan dilakukan tiap bulan tanggal 10. Target indikatif ST-003 sebesar Rp 5 triliun.

“Potensi sukuk di Indonesia sangat besar. Namun, potensi itu belum digarap maksimal,” kata Luky dalam peluncuran sukuk tabungan seri ST-003 di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Luky, penerbitan sukuk tabungan dan sukuk ritel oleh pemerintah membuka jalan agar swasta melakukan langkah serupa. Tujuannya memperbaiki pasar keuangan syariah yang  masih dangkal. Situasi ini tercermin pada asset perbankan syariah yang hanya 6-7 persen dari total asset perbankan nasional.

DIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN

Imbal hasil sukuk tabungan seri ST-003

Sukuk dinilai sebagai instrumen investasi dengan risiko paling rendah. Sebab, imbal hasil yang diterima investor akan sesuai dengan tingkat kupon saat sukuk dipesan. Pemerintah menetapkan tingkat kupon minimum untuk setiap pembelian sukuk. Investor SBR juga dijamin Undang-undang sehingga risiko gagal bayar rendah.

Baca juga: Penarikan Pinjaman Luar Negeri Dikurangi

Secara total, target penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel tahun ini sekitar Rp 80 triliun atau berkisar 9-10 persen dari target SBN bruto sebesar Rp 825 triliun. SBN ritel digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.

Investor SBN yang dibidik kalangan milenial berusia 19-30 tahun. Porsi investor milenial yang tercatat dalam sistem single investor identification (SID) mencapai 50 persen dari total sekitar 17.000 investor. Pemerintah menargetkan jumlah investor domestik mencapai 100.000 orang tahun ini.

DIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN

Struktur sukuk tabungam seri ST-003

Pembiayaan utang

Luky mengatakan, saat ini rasio utang Indonesia sebesar 29,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang masih di bawah batas aman yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 60 persen terhadap PDB. Rasio utang Indonesia juga lebih rendah dibandingkan negara -negara tetangga.

Misalnya, rasio utang pemerintah Jepang terbesar di dunia mencapai 200 persen PDB, Amerika Serikat 107 persen PDB, Malaysia 50 persen PDB, serta Thailand dan Filipina 42 persen PDB.

“Belakangan utang kerap dipolitisasi. Padahal, utang merupakan instrumen APBN untuk membiayai defisit sehingga harus dilihat secara keseluruhan,” ujar Luky.

Pemerintah menargetkan jumlah investor domestik mencapai 100.000 orang tahun ini

Pembiayaan utang tahun ini tetap melalui penerbitan SBN dan pinjaman, baik dalam denominasi valas maupun rupiah. Kebutuhan pembiayaan utang tahun 2019 akan dipenuhi melalui lelang SBN dan surat berharga syariah negara (SBSN), masing-masing 24 kali.

Dalam APBN 2019, target penerbitan SBN bruto sebesar Rp 825,7 triliun, sedangkan SBN netto sebesar Rp 388,96 triliun.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pembiayaan utang 2019

Pada 2019, lanjut Luky, strategi pembiayaan utang diprioritaskan dalam rupiah agar tetap elastis (resilient) terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Karena itu, potensi investor domestik dioptimalkan untuk pendalaman pasar sekaligus mengendalikan kepemilikan asing.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa menambahkan, Indonesia masih menarik utang karena alokasi belanja lebih besar dari penerimaan negara. Pemerintah memiliki empat prioritas belanja yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

“Utang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produkif,” kata Kunta.

Pada 2018, APBN antara lain membiayai 20,3 juta siswa program Indonesia pintar, 427.000 beasiswa bidik misi, 56,2 juta bantuan operasional sekolah, pembangunan jalan 1.710,4 kilometer, jembatan 13.106,3 meter, empat bandara, dan revitalisasi 86 lokasi pelabuhan.