Negosiasi Proyek Rel Kereta Malaysia-China Masih Berjalan

AP PHOTO/RONALD ZAK

Pada Selasa (28/1/2019), Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, proyek pembangunan rel kereta di negaranya yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan China akan membuat Malaysia bangkrut karena beban utang yang besar selama 30 tahun ke depan.

KUALA LUMPUR, RABU — Negosiasi proyek pembangunan jaringan rel kereta bernilai sekitar 20 miliar dollar AS di Malaysia, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China, masih berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng, Rabu (30/1/2019) di Kuala Lumpur. Ia bermaksud memberikan kejelasan setelah pernyataan kontradiktif dari Menteri Ekonomi Malaysia Azmin Ali sebelumnya, yang mengatakan, kabinet telah sepakat membatalkan proyek tersebut.

Lim juga menambahkan, mulai saat ini hanya Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang akan berkomentar soal kelangsungan proyek tersebut. Kantor Berita Bernama menyebutkan, negosiasi di antara Malaysia dan China pun akan “jauh dari sorotan publik”.

Mahathir, Selasa (29/1), mengatakan, proyek pembangunan rel kereta tersebut memberatkan keuangan negaranya. Dampaknya, Malaysia akan terbebani utang selama 30 tahun ke depan. Proyek itu akan dibatalkan tapi kemudian ia menyatakan bahwa keputusan akhir belum dicapai.

Menurut Mahathir, anggaran proyek tersebut hingga selesai bisa mencapai lebih dari 100 miliar ringgit atau sekitar 24,3 miliar dollar AS. "Bukannya kami tidak menghargai kontrak yang ada. Tapi kami tidak punya uang untuk membayar," ujarnya.

Lebih lanjut Mahathir mengatakan, "Proyek ini akan membuat kami miskin jadi kami berharap pengertian dari pihak-pihak terkait. Bukan karena kami ingin membuat frustrasi atau menggagalkan kontrak tapi semata karena kondisi finansial yang ketat."

Membayar kompensasi atas kontrak yang batal tidak akan begitu membebani jika harus berutang hingga 30 tahun ke depan.

Sejak terpilih Mei tahun 2018 pemerintahan Mahathir telah memangkas atau mengkaji ulang proyek infrastruktur berskala besar untuk mengendalikan utang negara yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi pemerintahan sebelumnya. Salah satu proyek yang dikaji ulang adalah pembangunan rel kereta ini.

Jaringan rel kereta sepanjang 688 kilometer adalah bagian dari pelaksanaan BRI, proyek ambisius Presiden China Xi Jinping. Jaringan infrastruktur tersebut akan menghubungkan pesisir barat Malaysia dengan pedesaan negara bagian di wilayah timur.

Proyek tersebut mayoritas dibiayai oleh China dan pada 2016 Perdana Menteri Najib Razak memberikan pengerjaan proyek itu pada kontraktor utama China Communication Construction Company (CCCC).

REUTERS/LAI SENG SIN

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, di Beijing, menuturkan, kedua negara telah menyepakati proyek sebagai "atas dasar saling menghormati dan kesetaraan".

Pemerintah Malaysia menyebutkan, anggaran final proyek itu 50 persen lebih besar dari perkiraan pemerintahan sebelumnya.

Selama berkunjung ke China Agustus 2018, awalnya Mahathir mengatakan bahwa proyek itu akan dibatalkan. Namun, kemudian ia mengatakan, negosiasi untuk memperkecil skala proyek atau justru membatalkan proyek itu sedang berlangsung.

Situasi menjadi kacau ketika Menteri Ekonomi Azmin Ali mengatakan pada Selasa bahwa kabinet telah sepakat untuk membatalkan proyek tersebut tapi kemudian Menteri Keuangan Lim Guan Eng membantahnya.

Menurut Mahathir, Azmin sedang berupaya menjelaskan pentingnya memelihara hubungan dengan China sebagai mitra dagang dan investor penting bagi Malaysia. Lim akan mengumumkan perihal kejelasan proyek tanpa menyebutkan kapan pengumuman itu disampaikan.

REUTERS

Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dibentuk untuk mendanai pembangunan ekonomi di Malaysia diduga berutang lebih dari 12 miliar dollar AS atau sekitar lebih dari Rp 170 triliun.

Pemerintah juga menanamkan modalnya apakah ada dana dalam proyek pembangunan rel yang dipakai Najib dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).(AFP/AP/REUTERS)