JAKARTA, KOMPAS — Ruang ekspansi fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kontribusi investasi asing langsung terutama pada sektor riil, seperti pariwisata dan industri kreatif, mesti ditingkatkan.
Advisory Board Mandiri Institute M Chatib Basri, Rabu (30/1/2019) di Jakarta, mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter. Kendati siklus pengetatan suku bunga segera berakhir, tetapi Bank Indonesia belum memasuki periode penurunan tingkat bunga. Kondisi ini berkorelasi dengan pertumbuhan suku bunga kredit.
Di sisi fiskal, lanjut Chatib, penurunan harga komoditas global terutama batu bara dan minyak akan berdampak ke penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut membuka kemungkinan defisit APBN lebih tinggi sehingga ruang untuk melakukan ekspansi fiskal terbatas. Defisit APBN 2019 ditargetkan 1,84 persen.
“Kan sumber pertumbuhannya harus datang dari situ, tetapi kalau fiskal sulit ekspansi dan moneternya terbatas, mau tidak mau harus dari sektor riil,” kata Chatib dalam sesi panel Mandiri Investment Forum (MIF) 2019 di Jakarta, Rabu. MIF dengan tema "Invest Now" itu dihadiri lebih dari 600 investor dan sekitar 200 nasabah korporasi.
Swasta berperan penting untuk mendorong investasi di sektor riil. Mereka dapat mengundang investor secara langsung ke lokasi investasi. Salah satu sektor riil yang cukup potensial, yaitu pariwisata dan industri kreatif. Langkah itu tengah dilakukan Bank Mandiri kepada investor asing yang menjadi nasabahnya.
Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi langsung pada Januari-Desember 2018 mencapai Rp 721,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp 392,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 328,6 triliun.
Head of ASEAN and India Research at Institute of International Finance (IIF) Reza Y Siregar mengatakan, di negara berkembang, porsi investasi asing langsung harus lebih besar dari investasi portofolio. Namun, porsi kedua jenis investasi itu di Indonesia tahun 2017-2018 nyaris berimbang. Kondisi ini mengakibatkan fundamen ekonomi rentan terhadap tekanan global.
“Investasi asing langsung kita tidak tumbuh, rata-rata segitu. Porsi investasi asing langsung hanya dua persen dari produk domestik bruto yang sekitar satu triliun dollar AS,” kata Reza.
Vietnam menjadi salah satu negara yang dinilai sukses menarik investasi asing langsung. Pertumbuhan investasi tahun 2017-2018 nyaris dua kali lipat dibandingkan tahun 2010-2011.
Menurut Reza, investasi asing akan masuk ke dalam negeri jika pemerintah konsisten menggarap investasi publik setidaknya dalam 3-4 tahun. Keyakinan dan kepercayaan investor asing mesti ditumbuhkan dulu.
Prospektif
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, prospek investasi Indonesia tahun ini dan tahun mendatang cukup baik. Kondisi ini tercermin dari ekonomi yang tetap tumbuh dan stabilitas ekonomi terjaga di tengah ketidakpastian global. BI, pemerintah, dan otoritas keuangan lainnya juga berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan.
Di sisi lain, BI dan pemerintah fokus memperbaiki defisit transaksi berjalan yang belakangan menjadi sentimen negatif investasi. Defisit transaksi berjalan pada triwulan IV-2018 yang diperkirakan di atas 8 miliar dollar AS akan diimbangi arus modal asing masuk. BI memproyeksikan arus modal asing yang masuk mencapai 12 miliar dollar AS.
“Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan IV-2018 akan surplus 5 miliar dollar AS,” kata Perry.
BI mencatatkan neraca pembayaran tahun 2018 defisit berturut-turut mulai dari triwulan I sebesar 3,9 miliar dollar AS, triwulan I sebesar 4,3 miliar dollar AS, dan triwulan III sebesar 4,4 miliar dollar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah telah menerbitkan berbagai insentif kebijakan untuk menarik investasi, antara lain pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday, mini tax holiday, dan insentif khusus untuk kawasan ekonomi khusus. Tahun ini akan diterbitkan insentif baru untuk industri yang melakukan pelatihan vokasi dan penelitian.
“Pemerintah akan menggunakan ruang fiskal untuk mendorong keterlibatan sektor privat dalam investasi,” kata Sri Mulyani.
Selain insentif, pemerintah juga memiliki skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Investasi bisa masuk melalui skema ini agar pembiayaan tidak lagi membebani APBN. Pada 2015-2018 ada sembilan proyek yang didanai melalui skema KPBU dengan nilai investasi Ro 24,8 triliun.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan, pemerintah daerah berperan penting dan strategis dalam menarik investasi. Selain mengimplementasikan fasilitas insentif, kepada daerah harus proaktif mendatangi investor ke negaranya.
Selain itu, saat ini sedang dibangun empat kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat dengan investasi setiap kawasan berkisar Rp 5 triliun-Rp 20 triliun.