JAKARTA, KOMPAS — Posisi wakil gubernur dinilai berperan dalam menentukan kebijakan penentuan dan penggunaan anggaran. Calon pengganti mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno harus dapat memahami persoalan anggaran. Sebab, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi aspek yang disoroti legislatif dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu indikator pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien ialah rendah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan (Silpa). ”Silpa yang rendah menandakan kinerja pemerintah yang baik,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat ditemui, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Silpa merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dan pembiyaan neto. Dalam penyusunan APBD, Silpa seharusnya berada di angka nol. Karena itu, strategi mengelola anggaran pemerintahan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kunjungan calon wakil gubernur ke fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta. Ketiga calon wakil gubernur, yakni Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi hadir, dalam kunjungan itu.
Bestari berharap sosok yang akan menjadi wakil gubernur dapat menjadi rekan diskusi gubernur, salah satunya dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran. ”Silpa DKI tahun lalu sekitar Rp 14 triliun. Namun, kebutuhan alat tensi di pos-pos lanjut usia tidak terpenuhi. Ini menjadi hal yang lucu,” ucapnya.
Selain Silpa, Bestari juga menyoroti pemahaman dan strategi eksplorasi ketiga calon wakil gubernur terhadap sisi ikonik Jakarta. Menurut dia, sisi ikonik Jakarta bukan hanya gedung-gedung dan bangunan fisik, melainkan juga kebutuhan masyarakat.
Terkait kunjungan ini, juru bicara ketiga calon wakil gubernur, Achmad Yani, menilai Partai Nasdem memiliki semangat yang sama untuk segera mengisi kekosongan posisi wagub DKI Jakarta. ”Nasdem menjadi salah satu fraksi yang geregetan untuk memiliki wakil gubernur,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Usman Helmy juga ingin segera menghadirkan sosok wakil gubernur untuk DKI Jakarta. Menurut dia, kehadiran wakil gubernur dapat membantu gubernur dalam merealisasikan program dan kebijakan pemerintah.