Gubernur: Kerukunan Modal Pembangunan

Oleh

EMANUEL EDI SAPUTRA

· 4 menit baca

PONTIANAK, KOMPAS — Masyarakat dari berbagai komponen diajak terlibat dalam pembangunan di Kalimantan Barat, setidaknya dengan tetap menjaga kerukunan sebagai modal pembangunan. Hal itu mengingat di samping sejumlah capaian, masih banyak tantangan pembangunan yang mesti diselesaikan pemerintah ke depan.

Hal itu dikemukakan Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam apel Hari Ulang Tahun Ke-62 Provinsi Kalbar, Senin (28/1/2019). Perayaan itu diikuti berbagai kalangan, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah hingga tokoh masyarakat. Hadir pula gubernur Kalbar periode 2008-2018 Cornelis.

Semua peserta menggunakan pakaian adat masing-masing, antara lain pakaian tradisional suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Penggunaan pakaian adat Nusantara itu sebagai simbol Kalbar yang heterogen dan menjadi kekuatan Kalbar dalam pembangunan.

Ada pula lomba parade pakaian adat nasional dalam acara itu. Ada sekitar 400 peserta dari forum komunikasi pimpinan daerah. Mereka dibagi dalam 40 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 10 orang yang menggunakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia.

Mereka berjalan kelompok demi kelompok menuju halaman Kantor Gubernur Kalbar sambil menari diiringi musik tradisional. Ada pula yang menggelar atraksi pencak silat sambil menunjukkan busana mereka masing-masing.

”Kalbar sangat heterogen. Bangunlah Kalbar ini bersama-sama supaya ada percepatan pembangunan. Jika ada masalah yang sensitif, selesaikan secara kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, saya mengajak semua komponen terlibat dalam pembangunan. Modal sosial penting sekali dalam proses pembangunan,” tutur Sutarmidji.

Tantangan

Terkait pertumbuhan ekonomi, pencapaian Kalbar dinilai Sutarmidji sudah relatif baik, yakni rata-rata 5 persen setiap tahun. Investor sangat melirik Kalbar. Namun, di sisi lain, masih ada tantangan, yakni memperbaiki kualitas investasi.

”Ada daerah yang investasinya besar, tetapi kemiskinan dan pengangguran tinggi. Maka, ke depan, sumber daya alam hendaknya diolah menjadi barang jadi di Kalbar. Adanya industri pengolahan itu bisa membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Tantangan ke depan yang lain adalah membangun sumber daya manusia dan kesehatan. Meskipun sumber daya alam melimpah, kalau sumber daya manusia tidak maju, langkah ke depan akan sulit.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar, 66,26, lebih rendah dibandingkan angka nasional 70,81. Harapan lama sekolah di Kalbar relatif baik, yakni 12,5 tahun, tetapi rata-rata lama sekolah baru 7,5 tahun.

Oleh karena itu, anggaran pendidikan dan kesehatan ditingkatkan menjadi 40 persen dari sekitar Rp 6 triliun APBD Kalbar 2019. Semula, anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD.

Anggaran itu juga untuk memberikan beasiswa/pendidikan gratis kepada siswa pada tahun ajaran baru 2019. Pendidikan bagi 132.000 siswa SMA/SMK negeri di Kalbar gratis. Sementara untuk sekolah swasta akan dicari 10.000 siswa tidak mampu dan diberikan beasiswa.

Pembentukan desa mandiri juga terus diupayakan. Selama ini, Kalbar hanya memiliki satu desa mandiri dari 2.036 total desa. Dalam lima tahun ditargetkan setidaknya ada 400 desa mandiri. Untuk itu, diperlukan pula peran serta Polri dan TNI yang sudah menguasai medan.

Untuk mewujudkan desa mandiri, ada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian, misalnya sistem keamanan di desa-desa. Kemudian, TNI melalui program bakti TNI di desa-desa yang terisolasi.

Fokus kegiatan desa mandiri di wilayah itu adalah membangun sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono mengatakan, desa yang mandiri salah satunya mandiri dari sisi keamanan. Polda Kalbar berkontribusi dalam mewujudkan desa mandiri di Kalbar.

Untuk mewujudkan itu, polda melalui jajaran kepolisian resor (polres) melakukan program untuk mewujudkan desa mandiri. Program unggulan polres bertujuan menjadikan setiap desa memiliki ketahanan sosial yang kuat dalam mencegah dan menanggulangi segala gangguan keamanan secara mandiri.

Sebagai contoh, Kabupaten Kayong Utara selama ini sudah memiliki satu desa mandiri dan ada tiga desa lain yang disiapkan menjadi desa mandiri, yakni Desa Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir serta Desa Teluk Batang dan Desa Seponti di Kecamatan Seponti.

Fokus kegiatan desa mandiri di wilayah itu adalah membangun sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan. Salah satunya, mengaktifkan sistem keamanan di desa-desa yang selama ini ditinggalkan masyarakat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa, yang hadir dalam acara itu, menyebutkan, dari 150 desa di Landak, ada dua desa yang disiapkan menjadi desa mandiri, yakni Desa Hilir Kantor dan Desa Hilir Tengah. Akses internet di daerah itu sebagai salah satu penunjang sudah tersedia. Aspek lainnya dalam proses.

Editor:

Mohamad Final Daeng

kalimantan barat gubernur pembangunan hut sutarmidji