Menteri Susi Kembali Meraih Penghargaan Internasional
Oleh
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terpilih sebagai salah satu dari 100 pemikir terbaik dunia versi majalah Foreign Policy. Dia memperoleh penghargaan sebagai pemikir terbaik dunia di kategori pertahanan dan keamanan karena komitmennya dalam menjaga stok ikan di laut.
Setiap tahun, Foreign Policy mengeluarkan daftar 100 pemikir terbaik dunia. Daftar yang dikeluarkannya kali ini merupakan edisi ke-10. Edisi satu dekade ini pun dibuat berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Kali ini, Foreign Policy membuat sepuluh kategori dan menentukan sepuluh pemikir terbaik dunia untuk setiap kategori.
Sepuluh kategori dimaksud, pemikir yang berpengaruh dalam sepuluh tahun terakhir, pemikir yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, yang berpengaruh di bidang keamanan dan pertahanan, energi dan iklim, dan teknologi. Kemudian pemikir di bidang ekonomi dan bisnis, ilmu pengetahuan dan kesehatan, aktivisme dan seni, pemikir pilihan pembaca, dan pemikir yang sudah meninggal dunia.
Nama Susi Pudjiastuti masuk di kategori keamanan dan pertahanan karena dia dinilai memiliki komitmen kuat untuk menjaga stok ikan di laut. Komitmen yang didukung banyak pihak tetapi di sisi lain, banyak pula yang memusuhi.
Foreign Policy pun menyebut Susi tidak ragu menggunakan teknik yang menakutkan dalam menjaga stok ikan, seperti menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Teknik yang menuai polemik di dalam negeri bahkan sempat membuat tegang relasi Indonesia dan China.
Dikutip dari Kompas, 8 Januari 2019, sejak November 2014 hingga 2018, terhitung 488 kapal penangkapan ikan ilegal ditenggelamkan. Selama kurun Januari-Oktober 2018, sebanyak 633 kapal perikanan ilegal ditangkap, meliputi 267 kapal ikan asing dan 366 kapal ikan Indonesia.
Selain penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan, kebijakan Susi lain untuk menjaga stok ikan yang juga menuai polemik adalah larangan penggunaan cantrang. Kini, cantrang mulai ditinggalkan nelayan. Sejumlah kapal besar berganti alat tangkap dan bergeser wilayah penangkapan ikan, seperti ke Laut Arafura dan Natuna yang dikenal kaya ikan.
Imbas dari kebijakan-kebijakan Susi tersebut ditambah kebijakan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim stok ikan nasional terus meningkat. Berdasarkan data KKP, stok ikan lestari meningkat dari 6,5 juta ton tahun 2014 menjadi 7,3 juta ton tahun 2015, lalu 9,9 juta ton tahun 2016, dan 12,5 juta ton pada 2017.
Bersama Susi, sembilan pemikir terbaik lain yang masuk di kategori pertahanan dan keamanan adalah Komandan Pasukan Quds Iran Qassem Suleimani, Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, Menteri Dalam Negeri Mexico Olga Sánchez Cordero, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Presiden dan COO SpaceX Gwynne Shotwell, Co Founder dan CEO Palantir Alex Karp, Jurnalis dan pendiri Bellingcat Eliot Higgins, Ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin Vladislav Surkov, dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
Sebelum Menteri Susi, beberapa tokoh Indonesia seperti, Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, juga pernah meraih penghargaan pemikir terbaik dunia dari Foreign Policy.
Deretan penghargaan
Penghargaan bagi Susi tersebut sekaligus memperpanjang deretan penghargaan internasional yang diterimanya karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya sejak menjabat menteri kelautan dan perikanan di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Di 2017 misalnya, dia memperoleh Peter Benchley Ocean Awards. Penghargaan ini disebut-sebut sebagai penghargaan maritim tertinggi di dunia. Penghargaan ini diberikan atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut.
Kemudian di 2016, Susi meraih penghargaan "Leaders for a Living Planet Awards" dari organisasi pelestarian lingkungan, World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional. Penghargaan karena komitmen dan konsistensi Susi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan. (KRISTI DWI UTAMI )