Rencana B May Gagal Buka Kebuntuan, Buruh Buka Jalan Referendum Kedua

PHOTO BY BEN STANSALL / AFP

Pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn mengerdipkan mata ke arah rekannya dalam sebuah unjuk rasa di Hastings, Inggris, Kamis (17/1/2019).

LONDON, SELASA -- Pemimpin oposisi Jeremy Corbyn dari Partai Buruh Inggris mulai mempersiapkan jalan untuk membuka kemungkinan referendum Brexit kedua. Langkah itu diambil setelah Rencana B Perdana Menteri Inggris Theresa May yang dipaparkan di parlemen, Selasa (22/1/2019) dini hari WIB, ternyata tidak mampu membuka kebuntuan.

Hanya tinggal sembilan pekan Inggris harus keluar dari Uni Eropa, namun sampai kini masih tetap belum jelas akan ke mana Inggris melangkah. Situasi ini menyebabkan Inggris jatuh ke dalam krisis politik yang sangat dalam, karena rakyat, pemerintah, dan parlemen—semuanya—terpecah.

Partai Buruh akan mengajukan amandemen untuk memaksa pemerintah dan memberi parlemen waktu untuk mempertimbangkan solusi dan melakukan voting demi menghindari Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Di antara opis-opsi itu, Partai Buruh mengatakan perlu ada pemungutan suara publik, yang oleh May ditolak mentah-mentah.

"Ini waktunya rencana alternatif Buruh ditampilkan, sambil juga menjajaki opsi-opsi lainnya, termasuk pemungutan suara publik. Amandemen kami akan mengizinkan para anggota parlemen memberikan suaranya terhadap opsi-opsi yang ada untuk mengakhiri kebuntuan Brexit dan untuk menghindari kekacauan akibat Brexit tanpa kesepakatan," kata Corbyn.

REUTERS/TOBY MELVILLE

Steve Bray, pendukung kampanye anti-Brexit, berunjuk rasa di luar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1/2019).

Jubir Partai Buruh, Rebecca Long-Bailey, mengatakan, amandemen opsi referendum bukan berarti Partai Buruh secara resmi mendukung referendum kedua, namun langkah itu dilakukan karena adanya kebuntuan.

Tak berubah

Setelah kesepakatan Brexit yang ditandatangani Inggris-UE pada November lalu ditolak parlemen dengan suara 432 berbanding 202, PM May kemudian membawa kembali rencana alternatif pemerintah yang disebut dengan Rencana B. Namun, berbagai pihak menilai, Rencana B nyaris sama dengan kesepakatan Brexit yang telah ditolak parlemen. Ada sedikit perubahan dalam Rencana B, yaitu penetapan pajak 65 poundsterling bagi warga UE yang bermukim di Inggris, akan dihilangkan.

Tujuan utama May sebelum parlemen kembali melakukan pemungutan suara adalah "menjinakkan" 118 pembangkang di Partai Konservatif dan menyelamatkan 10 suara dari Partai Unionis Demokratik (DUP). Itu sebabnya May mengabaikan seruan referendum kedua maupun permintaan dari Partai Buruh agar opsi "Brexit tanpa kesepakatan" dihilangkan.

HOUSE OF COMMONS VIA AP

Perdana Menteri Inggris Theresa May (berdiri) menyampaikan pidato di hadapan para anggota Majelis Rendah parlemen Inggris di Majelis Rendah, London, Inggris, Senin (21/1/2019).

May berharap bisa membujuk UE untuk merevisi soal backstop di perbatasan Irlandia Utara, sehingga DUP akan mendukungnya. Namun, UE menegaskan bahwa kesepakatan Brexit telah final dan tidak akan bisa dinegosiasikan kembali. "Dia (PM May) membuang-buang waktu dengan meminta revisi kesepakatan terkait backstop," kata politisi Jerman Udo Bullmann, pemimpin kelompok sosialis di Parlemen Eropa.

Namun, Menlu Polandia Jacek Czaputowicz, di luar kebiasaan pimpinan UE yang selalu kompak, kemarin, mengusulkan agar pelaksanaan backstop dibatasi selama lima tahun untuk mengurai kebuntuan. Namun, pernyataan Czaputowicz itu disambut dingin oleh rekan-rekannya di UE. Menlu Irlandia Simon Coveney mengatakan, "Memberikan batasan waktu bagi mekanisme penjamin seperti backstop, sama saja dengan bukan backstop."

Rencananya Majelis Rendah Inggris akan melakukan voting terhadap Rencana B pada 29 Januari.

(AP/REUTERS)