Antusiasme Menyambut Debat Perdana
Capres diharap memberi bobot untuk membahas jalan keluar pemberantasan korupsi dan kerukunan warga dalam debat perdana.
Kemampuan Capres-Cawapres Berdebat Akan Pengaruhi Elektoral
Debat perdana antarcalon presiden dan calon wakil presiden yang akan digelar Selasa (12/12/2023) malam disambut antusiasme publik. Debat yang mengambil tema pemerintahan, penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga ini akan menjadi panggung beretorika bagi ketiga capres-cawapres untuk meyakinkan masyarakat.
Format debat Pilpres 2024 kali ini sedikit berubah dari sebelumnya. Dalam lima kali debat pada Pilpres 2019, format yang digunakan mencakup dua kali debat khusus capres, satu kali khusus cawapres, dan diakhiri dua kali debat capres-cawapres secara bersamaan. Sementara kali ini debat dilakukan tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Dalam setiap debat, capres dan cawapres akan dihadirkan bersamaan. Namun, yang boleh bicara hanya capres atau cawapres sesuai jadwal debat.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Debat perdana capres yang akan diselenggarakan di Jakarta, Selasa, ini rupanya masih belum banyak diketahui publik. Terlepas dari ketidaktahuan tersebut, antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menyaksikan ketiga capres adu gagasan. Temuan ini terpotret dalam hasil jajak pendapat Kompas, 7-9 Desember 2023, melibatkan 511 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Separuh responden mengaku tidak tahu mengenai debat capres, tetapi tetap tertarik menontonnya. Lalu, lebih dari sepertiga lainnya mengaku tahu dan tertarik menonton. Sementara sisanya merasa tidak tertarik untuk menonton terlepas dari tahu atau tidaknya terhadap seluk-beluk penyelenggaraan debat ketiga capres.
Tema yang dijadikan pokok bahasan dalam debat perdana capres nanti terbilang banyak, yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Jumlah pokok bahasannya hampir dua kali lipat dari debat capres pada Pilpres 2019.
Debat capres lima tahun lalu hanya membahas tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Dengan tema yang lebih banyak, diharapkan setiap capres nanti tetap dapat menyampaikan hal-hal substansial dari program yang diusungnya.
Dapat dikatakan, ketujuh tema debat nanti lebih banyak berada di domain hukum dan demokrasi. Khusus untuk bagian hukum dan demokrasi, publik mengharapkan agar ketiga capres nantinya dapat menjelaskan program-program mereka terkait penyelesaian kasus-kasus korupsi besar dan penguatan demokrasi. Kedua isu saling bertalian karena menjadi perkara yang disorot dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Oktober 2023, misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan korupsi. Di sisi lain, KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru integritasnya tergerogoti dari dalam dengan pengungkapan dugaan kasus pemerasan oleh Ketua KPK (nonaktif) Firli Bahuri terkait kasus Syahrul. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka.
Baca juga: Pastikan Materi Debat Berkualitas
Domain lain yang juga dihadirkan dalam debat nanti ialah pelayanan publik yang di dalamnya tercakup isu pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi penduduk, transportasi publik, infrastruktur, dan kebijakan ketenagakerjaan.
Di antara semua cakupan tersebut, hampir setengah responden menginginkan agar layanan fasilitas dan jaminan kesehatan menjadi prioritas ketiga capres untuk diangkat dalam debat.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F05%2Fc83976c9-fad7-4a99-b373-815a81524252_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri seusai pemeriksaan dan klarifikasi ke Dewan Pengawas KPK di Gedung Anti Corruption Learning Center KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Namun, jika dilihat secara umum, perhatian publik sebenarnya terkonsentrasi pada dua tema yang diharapkan mendapat porsi perhatian terbesar di antara lima bahasan lainnya. Ketiga capres diharapkan memberikan bobot lebih untuk membahas jalan keluar pemberantasan korupsi (36,6 persen). Begitu juga dengan tema kerukunan warga yang dirasa penting untuk diperdalam oleh sepertiga responden.
Kontrak politik
Esensi dari diadakannya debat capres dan cawapres tentu mengacu pada pengenalan visi misi serta program setiap pasangan calon kepada masyarakat. Kecakapan retorika para pasangan calon menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi persepsi publik terhadap mereka saat debat berlangsung. Tentu saja, debat ini juga menjadi momentum mendulang suara dari para pemilih yang masih mengambang (swing voters) atau mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voters) untuk Pilpres 2024.
Kekompakan dan sinergi antara capres dan cawapres juga menjadi faktor lain yang akan dinilai publik. Apalagi, hampir seluruh responden setuju apabila setiap capres selalu tampil bersama cawapresnya, baik dalam debat antarcapres maupun debat antarcawapres.
Meski begitu, panggung ini juga mengandung sisi buruk karena seni retorika pada dasarnya adalah upaya meyakinkan para pendengar terlepas dari tepat atau tidaknya ucapan si pembicara. Oleh sebab itu, kesempatan forum terbuka ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengikat kontrak politik antara para pasangan calon dan calon konstituen.
Janji-janji politis yang tersemat dalam visi misi serta program kerja ketiga pasangan calon dapat menjadi isi kontrak politik di hadapan publik. Kontrak politik inilah yang kemudian dapat ditagih dan dievaluasi secara terbuka ketika salah satu pasangan calon terpilih dan menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
