Sulteng Usulkan Dana Santunan dan Stimulan Rp 2,6 Triliun

PALU, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat besaran total dana santunan korban bencana dan stimulan pembangunan rumah Rp 2,6 triliun. Pemerintah jua memastikan hak-hak penyintas dipenuhi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola di sela-sela peresmian hunian sementara (huntara) di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng, Selasa (15/1/2019). "Usulan itu merujuk pada data yang saya tetapkan pada 8 Januari 2019," kata Longki.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Gubernur Sulteng Longki Djanggola (depan, kanan) menyalakan lampu listrik di dalam bilik hunian sementara di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu, Sulteng, Selasa (15/1/2019).

Longki telah menetapkan data bencana meliputi korban meninggal dan hilang serta rumah rusak dan hilang. Korban meninggal sebanyak 2.657 jiwa dan hilang 667 jiwa. Korban terbanyak di Kota Palu 2.142 orang meninggal dan hilang 532 jiwa. Sisanya tersebar di Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Untuk kerusakan rumah, putusan gubernur menyebutkan total rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang sebanyak 88.852 unit. Kerusakan masif terjadi di Palu dengan total 42.864 rumah.

Gempa bumi berkekuatan M 7,4 mengguncang Donggala, Palu, dan Sigi pada 28 September 2018. Gempa disertai tsunami dan likuefaksi.

Santunan diberikan kepada ahli waris korban. Sementara dana stimulan dikucurkan kepada penyintas yang rumahnya rusak, tetapi tidak harus direlokasi. Dana itu bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki rumahnya.

Longki tak bisa memastikan kapan dana itu dicairkan pemerintah pusat. Ia hanya menyebut usulan itu diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Saya pastikan semua hak penyintas kami urus. Tidak ada yang tidak diurus. Hanya memang semuanya butuh proses," katanya.

Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo Yahdi Basma menyatakan santunan untuk korban meninggal dalam bencana diatur dalam peraturan Menteri Sosial dengan besaran Rp 15 juta per jiwa. Itu hak ahli waris. "Kami meminta itu segera dicairkan," katanya.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Warga memadati ruang pelahanan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu di Palu, Sulteng, Jumat (21/12/2018). Data kependudukan termasuk akta kematian penting pascabencana untuk mengklaim hak-hak perdata.

Terkait dana stimulan, Arbain Sabri (69), warga Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, menyatakan pihaknya meminta agar dana itu segera dikucurkan sehingga dirinya bisa mulai memperbaiki rumah.

Rumah Arbain retak besar di lantai dan dinding. Saking takutnya, ia mengungsi sejak gempa bumi terjadi pada 28 September lalu.