Bangun Pasar Keuangan dengan Berbagai Strategi

(KOMPAS/KHAERUL ANWAR)

Aneka produk kerajinan dengan bahan tumbuh-tumbuhan menjadi barang cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam Expo XVI NTB, di area Science Teknopark, Desa Banyumulek, Lombok Barat, kerajinan produk kerajinan tangan menjadi perhatian para pengunjung, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan pasar keuangan yang baik akan berdampak positif pada pertumbuhan industri jasa keuangan. Berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang mesti dilakukan guna membangun pasar keuangan yang sehat.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira saat dihubungi di Jakarta, Minggu (13/1/2019), mengatakan, industri jasa keuangan (IJK) yang sehat turut dipengaruhi pasar keuangan. Adapun pasar keuangan Indonesia masih dapat terus diperluas dan diperdalam.

Dalam survei nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2016 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 29,66 persen pada 2016. Indeks naik sedikit dari 21,84 persen pada 2013. Sementara indeks inklusi keuangan sebesar 67,82 persen pada 2016. Pada 2013, indeks inklusi keuangan sebesar 59,74 persen.

“Untuk strategi jangka pendek, pemerintah dan OJK dapat mengurangi jumlah pelaku industri di sektor perbankan,” tutur Bhima.

Kompas

Indeks Inklusi Keuangan per Provinsi 2016 (Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Bhima menilai, jumlah bank terlalu banyak karena telah mencapai lebih dari 100 unit usaha. Pemangkasan jumlah bank dapat dilakukan melalui merger usaha.

ARSIP PRIBADI

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara

Dengan demikian, persaingan untuk mencapai target DPK menjadi lebih longgar dan membuat likuiditas lebih longgar. "Pemerintah dapat menawarkan insentif untuk menarik minat pelaku usaha melakukan merger. Salah satunya dengan memotong pajak industri dalam jangka waktu tertentu," kata dia.

Bhima melanjutkan, pasar keuangan yang masih tipis juga membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tumpang tindih. Contohnya, dalam mempromosikan pasar obligasi melalui surat berharga negara (SBN), pemerintah perlu memikirkan waktu yang tepat agar tidak bersaing dengan perbankan.

“Penerbitan SBN sebaiknya dilakukan pada semester pertama. Sebab, kredit perbankan biasanya naik semester kedua, sehingga membutuhkan lebih banyak DPK. Kemudian untuk penerbitan SBN pada semester dua dapat berorientasi pada SBN dalam bentuk valuta asing (valas)," kata Bhima.

Baca juga: SBN Ritel Terbit 10 Kali, Tingkat Kupon Tidak Terlalu Agresif

Menurut Bhima, strategi jangka panjang tetap vital dilakukan untuk membangun pasar keuangan yang sehat. Sosialisasi terkait literasi keuangan perlu dilakukan OJK dan pelaku usaha secara konsisten.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung melihat sejumlah kerajinan yang dijual di Even Mlaku-Mlaku Nang Tunjungan di Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu (18/11/2018). Selain meningkatkan potensi pariwisata di Jalan Tunjungan even yang dilakukan untuk mengangkat potensi kuliner dan UMKM Surabaya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Adrian Gunadi, pelaku industri teknologi finansial (tekfin) berupaya memperluas inklusi keuangan. Target pasarnya adalah calon nasabah yang selama ini belum terjangkau layanan jasa keuangan konvensional.

“Perusahaan tekfin di bidang pembayaran, pembiayaan, dan asuransi berusaha menjangkau nasabah di wilayah terpencil. Pada saat bersamaan, perusahaan tekfin juga terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait literasi Keuangan," kata dia.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso  mengatakan, OJK memiliki lima fokus strategi pada 2019. “Salah satunya OJK akan terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal,” ucapnya.

Baca juga: 2019 Momentum Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan

OJK berencana meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp 140 triliun, khususnya bagi UMKM sektor pariwisata dan ekspor. Adapun OJK menargetkan agar indeks inklusi keuangan mencapai 75 persen pada 2019.