Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipimpin Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek merilis capaiannya selama 2018, Kamis (10/1/2019) di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis capaiannya selama 2018, Kamis (10/1/2019) di Jakarta. Salah satu capaiannya adalah penurunan jumlah penderita stunting. Namun, permasalahan itu masih menjadi hal yang masih perlu diantisipasi secara serius di tahun 2019.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, jumlah balita penderita stunting terus menurun hingga tahun 2018. Di tahun 2013, jumlah balita penderita stunting mencapai 37,2 persen, sedangkan pada 2018 menjadi 30,8 persen.
Walaupun telah menurun, jumlah ini masih dianggap besar oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek. Pasalnya dampak stunting tidak hanya pada tubuh anak yang pendek, tetapi juga kemampuan otak yang lebih rendah. Untuk mencegahnya, akses kesehatan harus dicapai seluruh ibu dan anak.
"Pada 2019, anak dan ibu harus mendapatkan akses kesehatan agar anak dapat lahir sehat dan cerdas," kata Nila.
Akses kesehatan yang belum maksimal terlihat pula dari cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan sebasar 78,43 persen. Lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi 80,61 persen. Peningkatan juga terjadi di tahun 2017 menjadi 83,67 persen. Untuk di tahun 2018, hingga November 2018, capaian hanya pada 73,5 persen saja.
SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari (kanan).
Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari, masalah terbesar akses kesehatan berada di daerah pelosok. Butuh biaya dan tenaga untuk masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan.
"Ada daerah yang bahkan membutuhkan waktu dua jam naik ojek untuk bisa melahirkan di puskesmas. Jadi kita akan optimalkan rumah singgah bagi ibu hamil dua minggu sebelum melahirkan," kata Kirana.
Rumah singgah digunakan secara gratis oleh ibu hamil selama menunggu kelahiran. Biayanya ditanggung jaminan kesehatan walaupun pasien tidak terdaftar di salah satu jaminan kesehatan.
Selain itu, fasilitas umum kesehatan dimaksimalkan. Pada 2018, pembangunan puskesmas di daerah perbatasan dan daerah tertinggal ada 256 unit yang tersebar di 49 kabupaten. Pada 2019, ditargetkan akan dibangun 279 puskesmas lagi.
