Proteksionisme Membelah Dunia, Indonesia Tekankan Kerja Sama

Oleh

Ayu Pratiwi

· 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah tantangan politik, ekonomi, dan keamanan global, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak semua untuk bersama membela nilai multilateralisme atau mengedepankan spirit kerja sama. Kecenderungan proteksionisme atau me first policy yang mulai menjadi prinsip sejumlah negara besar hanya akan membelah masyarakat dunia.

"Pada 2019, dunia masih akan dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Instabilitas politik dan keamanan di tingkat global masih mengkhawatirkan. Resiko ekonomi juga semakin tinggi jika perang dagang terus berlangsung," kata Retno saat dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri 2019 di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Acara tahunan itu dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemlu, duta besar beberapa negara, dan sejumlah akademisi. Dipaparkan dalam acara itu sejumlah capaian Kementerian Luar Negeri selama 2014-2018.

Retno melanjutkan, "Jika nilai multilateralisme tidak ditegakkan, maka saya khawatir situasi di dunia akan semakin mengkhawatirkan. Dunia memerlukan collective leadership. Kepemimpinan bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik."

Saat ini, berbagai tantangan besar yang dihadapi dunia di antaranya adalah isu radikalisme, terorisme, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, dan bencana alam.

Dalam menghadapi tantangan itu sayangnya, nilai multilateralisme atau prinsip saling kerja sama yang telah ditanam sejak perang dunia kedua sedang diperdebatkan. "Me first policy mulai terjadi. Padahal, sejarah mengajarkan, hanya dengan kerja sama dunia bisa menjadi tempat baik untuk semua," ungkapnya.

Dengan tujuan membela dan mengedepankan visi dunia yang damai dan sejahtera, politik luar negeri Indonesia selama empat tahun terakhir dan ke depan memiliki prioritas utama di empat bidang, yakni diplomasi menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi ekonomi, diplomasi melindungi WNI di luar negeri, serta diplomasi perdamaian dan kemanusiaan dunia.

Me first policy mulai terjadi. Padahal, sejarah mengajarkan, hanya dengan kerja sama dunia bisa menjadi tempat baik untuk semua

"Bagi Indonesia, pilihannya jelas dan tegas. Kerja sama selalu lebih baik. Indonesia akan terus mengawal dan menjaga collective global leadership," kata Retno.

Kedaulatan NKRI

Selama empat tahun terakhir, Kemlu berupaya menjaga kedaulatan NKRI melalui negosiasi dan persetujuan isu perbatasan dengan negara lain. Pada 2014-2018, Indonesia melakukan 129 perundingan perbatasan dengan sejumlah negara, yaitu India, Malaysia, Vietnam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor Leste.

Beberapa capaian diplomasi perbatasan di antara lain adalah ratifikasi persetujuan penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Filipina melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.

Ada pula tanda tangan nota kesepahaman atau MOU batas darat antara Indonesia dan Malaysia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018. Capaian itu merupakan penyelesaian dua dari semboyan "outstanding problem" tentang batas darat antara Indonesia dan Malaysia pada salah satu segmen di sekitar sungai.

"Indonesia tidak akan mundur seinsi pun untuk mempertahankan kedaulatannya. Hoaks, berita bohong, bahkan tindakan kriminal dengan senjata oleh kelompok separatis akan disikapi secara tegas," ujar Retno.

Diplomasi Ekonomi

Dalam menghadapi kecenderungan proteksionisme, Indonesia terus memperkuat kerja ekonomi, termasuk di negara pasar baru atau non tradisional, seperti Asia tengah dan selatan, Amerika tengah dan selatan, juga Eropa tengah dan timur.

Selama empat tahun terakhir, hasil perdagangan Indonesia dengan negara Asia paling banyak meningkat dengan Kazakhstan yaitu sebesar 211,83 persen dan Uzbekistan sebesar 151,23 persen. Di Amerika, dengan Kuba yang sebesar 764,4 persen, Saint Vincent and The Grenadines sebesar 269, Ekuador 111,1 persen, dan Republik Dominika 1.221,1 persen. Di Eropa, dengan Malta sebesar 140,7 persen, Latvia 136 persen, dan Slovakia 141 persen.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga mendukung pengeksporan sejumlah produk strategis asal Indonesia. Selama empat tahun terakhir, PT Inka telah mengekspor 400 gerbong kereta api ke Bangladesh, 50 gerbong ke Thailand, dan 15 gerbong dan beberapa unit diesel ke Filipina. Adapula PT Inuki yang berhasil mengeskspor dua pesawat terbang CN-235 ke Senegal dan tiga pesawat (N-219, N-212, N-235) ke Meksiko.

Kemlu juga memfasilitasi investasi PT Telkom di Hungaria serta pendirian pabrik mi instan di Serbia. Pada 2014-2018, ada total 231 persetujuan diplomasi ekonomi yang dicapai Kemlu.

Melindungi WNI

Selama empat tahun terakhir, upaya melindungi WNI di luar negeri meliput penciptaan sarana teknologi, di mana masyarakat dapat mengakses layanan perwakilan RI di luar negeri melalui situs internet Peduli WNI. Portal itu melayani berbagai layanan administrasi, seperti lapor diri, pengajuan serta penerbitan berbagai dokumen identitas, dan pengaduan kasus.

"Portal WNI adalah platform tunggal pelayanan dan perlindungan WNI. Sistem ini terintegrasi dengan pusat data WNI di dalam negeri. Untuk pertama kalinya, kita punya sistem pelayanan yang seragam di seluruh perwakilan RI di luar negeri," tutur Retno.

Pada 2014-2018, Kemlu telah menyelesaikan 73.503 kasus WNI di luar negeri. Sebanyak 278 warga diselamatkan dari hukuman mati dan 181.942 dipulangkan atau direpartriasi.

Perdamaian dunia

Sejumlah isu keamanan internasional yang dipaparkan Retno adalah terkait konflik di Laut China Selatan, Laut Sulu, Palestina, Afghanistan, dan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar.

"Di bidang kemanusiaan, Indonesia terus berkontribusi membantu meringankan penderitaan manusia baik karena konflik atau bencana alam," ucap Retno. Bantuan itu meliputi pembangunan sekolah, rumah sakit, mempermudah kerja sama ekonomi untuk memberdayakan warganya, serta dengan menggelar pertemuan multilateral.

Selain itu, Indonesia juga telah mengirim 850 personel (22 di antaranya adalah perempuan) pasukan pemeliharaan perdamaian PBB tambahan pada 2018. Hingga November 2018, ada total 3.545 pasukan asal Indonesia.

"Presentasi Ibu Menlu menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri. Terasa sekali pencapaian itu jelas dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ini menunjukkan perencanaan diplomatik yang sangat baik," ucap Teuku Rezasyah, pengajar Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Padjadjaran, Bandung, yang hadir pada acara di Kemlu, Rabu.

Ia melanjutkan, pencapaian Kemlu tidak akan berarti tanpa dukungan masyarakat, termasuk media masa dan generasi muda. "(Dengan kerja sama dengan seluruh pihak), Saya berharap, diplomasi Indonesia bisa lebih dirasakan di seluruh dunia. Saya yakin anak muda menguasai teknologi informasi dan dapat kerja cepat," kata Reza.

Editor:

M Fajar Marta

retno marsudi diplomasi Kemlu Kementerian Luar Negeri proteksionisme multilateralisme