Permintaan Dokumen Kependudukan Membeludak

KOMPAS/HARRY SUSILO

Beberapa anak penyintas tsunami Selat Sunda bermain di halaman posko pengungsian di Majelis Taklim Al Ikhlas Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (8/1/2019).

PANDEGLANG, KOMPAS — Pascatsunami Selat Sunda, permintaan pembuatan dokumen kependudukan di kantor Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten, membeludak. Hal ini terjadi karena sebagian besar penyintas bencana kehilangan dokumen tersebut saat tsunami meluluhlantakkan rumah mereka pada 22 Desember 2018 silam.

Warga mendatangi kantor Kecamatan Labuan, Rabu (1/9/2019), karena ingin membuat lagi akta kelahiran, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu keluarga yang musnah terbawa gelombang tsunami. Adapun pelayanan publik di kantor Kecamatan Labuan sudah berjalan normal seperti biasa.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuan Sumarna mengatakan, pihaknya kewalahan melayani warga yang hendak membuat lagi dokumen-dokumen tersebut. ”Begitu banyak warga yang hendak membuat akta kelahiran, KTP elektronik, dan kartu keluarga,” ujar Sumarna saat ditemui di Kantor Kecamatan Labuan, Labuan, Rabu.

Belum lagi, kata Sumarna, warga yang hendak menjalani perekaman KTP elektronik datang berduyun-duyun. Sumarna tidak dapat memastikan jumlah seluruh warga yang datang untuk melakukan perekaman KTP-el dan membuat lagi dokumen-dokumen kependudukan lain.

”Tetapi, sebagai gambaran, untuk perekaman data KTP-el saja kami hanya sanggup melayani 80 orang per hari. Sementara saat ini, warga yang datang sekitar 200 orang per hari,” kata Sumarna.

Berdesakan

Berdasarkan pengamatan, warga masih antre berdesak-desakan untuk menjalani perekaman data KTP-el hingga sekitar pukul 11.00. Di depan kantor Kecamatan Labuan yang berada di Desa Kalanganyar itu, hanya terlihat satu meja kecil dengan dua pegawai yang melayani warga.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Suasana di posko pengungsian korban tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (5/1/2019).

Di sisi lain kantor tersebut, warga yang hendak membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP-el juga berjejalan. Di depan jendela yang dijadikan loket, warga berdiri tanpa nomor antrean. Tak jauh dari jendela, dua pegawai membantu warga dengan mencatat data mereka.

Sumarna mengatakan, jumlah pegawai kantor Kecamatan Labuan yang melayani warga tersebut hanya enam orang. Mereka pun sudah dibantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang memenuhi permintaan warga untuk membuat lagi akta kelahiran, KTP-el, dan kartu keluarga.

Perekaman KTP dilakukan pukul 08.00-16.00. Sementara pembuatan akta kelahiran, KTP-el, dan kartu keluarga yang baru dilaksanakan pukul 08.00-17.00. ”Kami terpaksa memberi tahu warga, kalau antreannya sudah terlalu panjang, silakan datang lagi besok,” ucap Sumarna.

Warga mulai berdatangan untuk mengurus dokumen-dokumennya pada awal Januari 2019. Semua peralatan di kantor Kecamatan Labuan masih berfungsi dengan baik. Meski kantor itu sempat dijadikan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Tsunami Banten, tidak ada peralatan yang rusak atau tidak sengaja dipindah.

”Saya belum bisa memastikan kapan semua warga yang ingin membuat lagi dokumen-dokumen bisa terlayani,” ujar Sumarna.

Meskipun aktivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Labuan sudah normal, halaman kantor masih menjadi tempat didirikan tenda dapur umum oleh para sukarelawan yang melayani kebutuhan makan para penyintas bencana yang masih mengungsi.

Iis Apriani (27), warga Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, mengaku hendak membuat lagi akta kelahiran. Rumah Iis terendam setelah tsunami terjadi.

”Saya harap bisa dilayani dengan cepat. Kemarin (Selasa lalu) Ibu saya tiba pukul 12.00 mau bikin KTP-el, baru selesai sekitar pukul 18.00,” kata Iis.

FRANSISKUS WISNU W DANY UNTUK KOMPAS

Rapat evaluasi di posko penanganan tanggap darurat bencana tsunami Selat Sunda dan gelombang tinggi di kantor Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten, Selasa (25/12/2018).

Iis tiba ke kantor Kecamatan Labuan pada Selasa sekitar pukul 12.00, kemudian mendatangi loket dan dilayani petugas. ”Saya sekalian mau membuat akta kelahiran anak. Akta kelahiran saya yang lama rusak karena rumah kemasukan gelombang,” ucap Iis.

Normal

Penggantian dokumen kependudukan juga menjadi fokus perangkat pemerintahan di Kecamatan Carita, Pandeglang. Kendati demikian, pelayanan tampak belum berjalan optimal.

Kantor Kecamatan Carita telah membuka pelayanan sejak 26 Desember 2018. Bahkan, para pegawai tetap bekerja meskipun pada hari libur untuk mendistribusikan bantuan logistik ke posko pengungsian. Sepekan setelah tsunami atau Jumat (28/12/2019), warga berbondong-bondong datang ke kantor Kecamatan Carita setelah mendapat pemberitahuan tentang layanan pembuatan KTP-el.

Petugas kecamatan dibantu Disdukcapil Kabupaten Pandeglang melayani warga. ”Pihak disdukcapil membawa alat cetak sehingga KTP dan KK warga yang hilang dapat langsung dicetak. Selama ini pihak kecamatan hanya bagian merekam data,” kata Asep Suryana, pegawai Kecamatan Carita, saat ditemui, Rabu.

Asep menambahkan, selain KTP-el dan KK, ada juga warga yang ingin membuat akta kelahiran. Sebagian warga ingin mengganti dokumen kependudukan mereka karena hilang tersapu tsunami. Proses pembuatan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu satu hari.

Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan yang dialami Sadar (24), warga Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Ia mengaku mengurus KTP adiknya, Irpan (17), sejak Selasa (8/1/2019) untuk syarat melamar pekerjaan. Namun, saat hendak diambil pada Rabu sekitar pukul 14.00, KTP-el adiknya belum dapat diproses karena petugas sudah tidak di tempat. Padahal, waktu kerja di kantor pemerintahan semestinya pukul 08.00 hingga pukul 16.00.

Sekretaris Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Sobri mengatakan, saat ini permintaan warga untuk membuat dokumen kependudukan sudah mulai normal. Dalam sehari, Sobri membuat 4-7 surat pengantar untuk warga mengurus dokumen kependudukan.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Suasana kantor Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (9/1/2019). Pegawai Kecamatan Carita terus bekerja pascatsunami untuk membantu distribusi logistik ke posko pengungsian dan melayani pembuatan dokumen kependudukan warga yang hilang dalam bencana tersebut.

Sebagian besar warga sudah terlebih dulu melakukan pengurusan dokumen, yaitu saat Disdukcapil Pandeglang datang ke Kecamatan Carita, minggu lalu. ”Saat ini sudah kembali normal,” ujar Sobri.

Perangkat Desa Sukarame sempat terkendala bekerja pada dua hari pertama pascatsunami karena listrik padam. Setelah hari ketiga, mereka dapat bekerja kembali secara normal untuk melayani masyarakat.

Saat ini Sobri mengakui, petugas di kantor desa sibuk mendata penyintas bencana yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan demi keperluan untuk menempati hunian sementara yang dibangun pemerintah. Petugas harus memastikan data penyintas sesuai dengan realitas di lapangan. (PRAYOGI DWI SULISTYO/DWI BAYU RADIUS)