Sriwijaya FC Bayar Tunggakan Gaji Pemain dengan Dana Subsidi
Oleh
Rhama Purna Jati
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS - PT Sriwijaya Optimis Mandiri selaku manajemen Sriwijaya FC berencana menggunakan dana subsidi dari PT Liga Indonesia Baru sebesar Rp 2,3 miliar untuk membayar tunggakan gaji pemain selama dua bulan. Nasib tim Sriwijaya FC pun akan ditentukan saat semua pemangku kepentingan berkumpul menyepakati nasib klub kebanggaan Sumatera Selatan itu, sebelum 15 Januari 2019.
Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (PT SOM) Mudai Maddang, Senin (7/1/2019) mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menyalurkan dana subsidi PT SOM untuk membayar tunggakan gaji pemain. “Memang sudah dua bulan (November-Desember) gaji pemain belum dibayar. Karena itu, dana subsidi yang ada di LIB bisa digunakan untuk membayar tunggakan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan, ujar Muddai, dana subsidi PT SOM yang ada di PT LIB mencapai Rp 2,3 miliar yang terdiri dari sisa pembayaran kontribusi tahap 7 dan 8 sebesar Rp 324.808.702 dan sisa pembayaran elite pro sebesar Rp 2,1 miliar. Adapun tunggakan gaji pemain selama dua bulan yang dilakukan Sriwijaya mencapai Rp 2,1 miliar.
Mudai mengatakan, hingga saat ini masih ada 18 pemain yang bertahan dalam tim Sriwijaya FC dan bersiap untuk menghadapi Liga 2 musim 2019. Sriijaya terdegradasi dari Liga 1 pada akhir musim 2018. Terkait target, ujar Mudai, semua tergantung pada pertemuan semua pemangku kepentingan yang digagas oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Mudai mengatakan, sebenarnya, kondisi keuangan Sriwijaya FC saat ia ambil alih pada Juli 2018 sudah tidak baik. “Keuangan saat itu nol, sehingga kami harus meningkatkan modal dengan setor baru,” ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini Mudai Maddang memiliki 88 persen saham Sriwijaya FC, adapun 11 persen masih dimiliki oleh Yayasan Sekolah Mandiri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pihaknya akan memanggil semua pemangku kepentingan untuk berkumpul dan mencari solusi atas permasalahan yang ada di tim Sriwijaya FC. “Saya akan undang tokoh sepak bola, suporter, pemilik saham, dan semua pemangku kepentingan untuk berdiskusi guna menentukan nasib SFC. Saya harap semua pihak mengikuti kesepakatan yang akan dihasilkan,” ucapnya. Pertemuan itu akan digelar sebelum 15 Januari 2019.
Herman menerangkan, sejak menjadi Gubernur, banyak orang yang meminta dirinya mengintervensi tim. Namun saat ini pemerintah tidak bisa mengintervensi lantaran saham yang dimiliki hanya 11 pesen. Untuk itu sebagai pembina, pihaknya mendorong adanya kesepakatan dari semua pihak agar SFC dapat kembali pada masa kejayaannya.
Menurut Herman, terdegradasinya SFC ke Liga 2 diharapkan menjadi momen untuk membenahi skuad berjuluk Laskar Wong Kito itu. “Target selanjutnya adalah membawa Sriwijaya kembali ke Liga 1,” ucap Herman.
Saham klub
Terkait kepemilikan saham Srwijaya FC, terjadi alih saham SFC besar-besaran setelah Juli 2018. Pemprov Sumsel melalui Yayasan Sekolah Mandiri hanya memiliki 11 persen saham. Padahal, sebelumnya kepemilikan saham Pemprov Sumsel mencapai 58 persen. Sebaliknya, Mudai Maddang yang sebelumnya hanya memiliki 38 persen saham, sekarang memiliki 88 persen saham.
Untuk itu diperlukan urun rembuk dari semua pihak untuk memastikan SFC dapat dikelola bersama dan benar-benar menjadi milik masyarakat. Selain itu, Pemprov Sumsel berharap SFC tidak lagi dijadikan alat politik. “Saya juga berkomitmen semua keluarga saya tidak boleh menjadi pengurus dalam SFC,” tegas Herman.
Mudai menuturkan, dirinya akan mengikuti kesepakatan yang dihasilkan. Baginya tidak ada niat untuk mengkomersiilkan saham. Niat awal pengambilalihan saham adalah bentuk penugasan agar SFC dapat menyelesaikan Liga 1. "Kalau saham ingin diambil semua, silakan. Tetapi semuanya ada aturanya," ujar Mudai.