Lokasi Kawasan Industri Tanjung Api-Api Dijajaki Pindah
Oleh
Rhama Purna Jati
·2 menit baca
HUMAS PERMPROV SUMSEL
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menunjukkan peta Tanjung Api-Api kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sabtu (5/1/2019). Kawasan ekonomi khusus akan diperluas 2.500 hektar yang lahannya milik Ryamizard. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di lahan lama terkendala harga tanah yang dinilai terlalu tinggi.
PALEMBANG, KOMPAS — Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api akan diperluas 2.500 hektar. Lahannya milik keluarga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang kini dikelola PT Tri Patria Group.
Lokasi baru itu jadi kawasan industri utama menggantikan lokasi lama di kawasan Teluk Payo yang terkendala pembebasan lahan. Permohonan revisi peraturan pemerintah pun disiapkan.
Empat tahun terakhir, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA) tak berkembang signifikan. ”Sampai sekarang hanya sebatas gapura,” kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru seusai menemui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sabtu (5/1/2018), di Istana Griya Agung, Palembang.
Sebelumnya, dari 2.030 hektar lahan di Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, yang ditetapkan menjadi Kawasan Industri KEK TAA, baru 67 hektar yang dibebaskan. Permintaan harga lahan mahal. ”Untuk lahan 67 hektar dibutuhkan dana sekitar Rp 50 miliar, setara Rp 800 juta per hektar,” kata Herman.
Selain itu, titik lokasinya sekitar 15 kilometer dari bibir pantai. Di kawasan industri baru yang teletak di daerah Sungsang II, Sungsang III, dan Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, berbatasan langsung dengan bibir pantai.
Untuk lokasi baru, pemerintah tak harus mengeluarkan dana, tetapi ada pertemuan business to business antara pengelola dan investor. ”Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai mediator dan memperoleh manfaat lain,” kata Herman.
Hingga kini, 14 investor tertarik menggunakan kawasan industri baru ini, empat di antaranya investor asing. Salah satu yang berkomitmen adalah PT Pupuk Sriwidjaja.
Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih mengatakan, untuk sementara pembebasan lahan di Teluk Payo dilupakan karena butuh dana besar. Setidaknya pembebasan lahan 2.030 hektar butuh Rp 1,6 triliun. ”Dana sebesar itu dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun infrastruktur,” katanya.
