Sinergi Antar Institusi Diperbaiki

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Gunung Anak Krakatau terlihat dari Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (2/1/2019). Desa Kunjir termasuk salah satu wilayah yang rusak karena tsunami yang disebabkan longsornya Gunung Anak Krakatau.KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

JAKARTA, KOMPAS—Kondisi Gunung Anak Krakatau fluktuatif, ditandai dengan erupsi dan tremor yang masih terus terjadi. Sekalipun ancaman tsunami susulan dinilai berkurang, potensinya tidak bisa diabaikan sehingga masyarakat di pesisir Banten dan Lampung diminta tetap waspada.

​"Semua sepakat bahwa bagian lemah Anak Krakatau sudah longsor sehingga memicu tsunami 22 Desember lalu. Tetapi, ancaman tunami belum semua hilang. Erupsi masih terjadi, demikian juga muntahan lava. Jadi, untuk amannya dipertahankan, Badan Geologi menetapkan Anak Krakatau siaga dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) merekomendasikan agar masyarakat di pantai tetap waspada tsunami," kata Deputi Bidang Infrastruktur Menteri Koordinator Maritim Ridwan Djamaluddin, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

​Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat cukup besar. Pukul 14.21 WIB, tinggi kolom abu teramati hingga 2.000 meter di atas puncak atau 2.110 meter di atas permukaan laut. Sementara analisis citra satelit oleh peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agustan pada menunjukkan ada pembesaran volume Anak Gunung Krakatau.

​Menurut Ridwan, upaya membangun sinergi antar lembaga telah dilakukan, sehingga diharapkan tak ada lagi perbedaan rekomendasi yang bisa membingungkan publik. "Inisiatif sinergi ini dilakukan Kemenko Maritim karena BMKG yang secara kelembagaan masuk di Kementerian Perhubungan dan Badan Geologi di ESDM, secara masih di bawah koodirnasi kementerian kami," kata dia.

​Ridwan mengakui, kejadian tsunami Selat Sunda ini sebelumnya memicu polemik antar lembaga dan tidak terpantau sistem peringatan dini tsunami. "Terkesan BMKG tidak tahu karena sistem peringatan dini yang ada hanya berbasis gempa bumi sedangkan data pemantauan gunung api ada di Badan Geologi. Sekarang, kita coba harmonisasi aliran data. Lembaga dan alatnya masih di tempat masing-masing, tetapi datanya bisa disinergikan," kata dia.

Lembaga dan alatnya masih di tempat masing-masing, tetapi datanya bisa disinergikan.

​Upaya untuk memantau kondisi Anak Krakatau saat ini,  juga didukung berbagai instansi lain. TNI Angkatan Laut telah menerbangkan pesawat untuk observasi dari ketinggian 2.000 meter, sedangkan TNI Angkatan Laut melakukan survei batimetri untuk mengetahui perubahan kedalaman laut setelah tsunami. Selain itu, pemantauan menggunakan citra satelit juga dilakukan tiap hari.

​"Data-data ini dibuka dalam rapat dan dianalisis bersama. BMKG dan Badan Geologi telah juga hadir sehingga konsolidasi pengetahuan dan informasi sudah membaik," kata Ridwan.

Kompas

Kondisi Anak Krakatau pada Jumat (4/1/2019) berdasar citra satelit. Sumber: Agustan, BPPT

Panel ahli

​Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung yang Juga Ketua Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen) Masyhur Irsyam mengatakan, Indonesia amat  memerlukan panel ahli gempa dan tsunami yang berada di luar instansi atau lembaga. "Para pakar dari berbagai latar belakang instansi dan institusi ini dapat lebih bersinergi untuk bersama-sama berbagi informasi, mendiskusikan dan mencari akar permasalahan serta mencari jalan keluar bersama," ujarnya.

​Panel ahli ini, menurut Masyhur, bisa menjembatani ego sektoral antar instansi seperti terlihat dalam penanganan bencana tsunami di Selat Sunda. "Negara seluas ini dengan bencana yang luar biasa kompleks, harus punya wadah yang bisa merangkul semua ahli lintas instansi untuk sama-sama berkontribusi. Praktik ini juga dilakukan negara lain, seperti Jepang," kata Masyhur Irsyam.