Keindahan Berbahaya, Wisata di Zona Rentan Bencana

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, hingga Selasa (25/12/2018) masih porak-poranda setelah diterjang tsunami pada Sabtu (22/12) malam. Meski demikian, desa ini mulai bisa diakses dan bantuan mulai mengalir.

Tsunami di pesisir Banten, 22 Desember 2018, menunjukkan pentingnya mengurangi risiko bencana di area wisata. Kepentingan ekonomi mesti diimbangi mitigasi bencana.

Hingga sebelum tsunami menerjang pesisir Banten pada 22 Desember 2018, Anak Krakatau tidak lebih dari aset wisata. Sejarah kelam letusan Gunung Krakatau yang memicu tsunami dahsyat pada 1883 telah dikubur dalam-dalam. Sementara ancaman tsunami bersumber gempa dari megathrust Selat Sunda ditutupi.

”Selama ini, Anak Krakatau hanya jadi hiburan dan alat promosi untuk menarik wisatawan. Tidak terpikir bisa memicu tsunami,” kata Basith Djomal, pelaku wisata di Kecamatan Labuan, yang juga anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang, Banten.

Selama ini, Anak Krakatau hanya jadi hiburan dan alat promosi untuk menarik wisatawan. Tidak terpikir bisa memicu tsunami.

Bahkan, menurut Basith, yang juga Ketua Kampung Siaga Bencana Labuan, beberapa bulan sebelum tsunami, PHRI Carita mengajak para wartawan mengunjungi Anak Krakatau untuk mempromosikan keamanan wisata di kawasan ini. Berikutnya, minggu kedua Desember 2018, giliran PHRI Serang mengajak rombongan jurnalis ke Anak Krakatau dengan nama Anyer-Krakatau Media Fun Tour.

Hasil kunjungan itu terlihat dari maraknya pemberitaan di media yang menarasikan keamanan berwisata di kawasan ini. Contohnya, dalam satu media daring lokal edisi 10 Desember 2018 disebutkan, ”PHRI Kabupaten Serang meminta wisatawan tidak khawatir berkunjung ke tempat wisata Anyer karena adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau belakangan ini. Pantai Anyer dan Gunung Anak Krakatau aman dikunjungi.”

Menurut Basith, selama ini pelaku wisata di pesisir Banten cenderung menolak kerentanan bencana tsunami. Alasannya, hal tersebut akan mengganggu kunjungan wisatawan.

Pengalaman sama juga disampaikan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono. Pada 2015, BMKG melakukan sosialisasi kerentanan gempa dan tsunami di Pandeglang, Banten. ”Namun, muncul reaksi negatif dari pelaku wisata setempat. Kami dimarahi PHRI di sana,” katanya.

Pengabaian risiko bencana di Selat Sunda demi kepentingan wisata memiliki akar yang panjang. Menurut Winchester, geolog dan penulis buku "Krakatau" (2003), letusan awal Gunung Krakatau pada Mei 1883 pun menjadi atraksi wisata. Perusahaan Netherland-Indies Steamship Company menangkap peluang itu dengan menawarkan ”paket wisata” ke Krakatau dengan Kapal Uap Governor General Loudon.

Minggu sore, 27 Mei 1883, kapal uap yang terisi 86 penumpang ini berlayar dari Batavia. Seperti dikisahkan AL Schuurman, insinyur pertambangan, yang turut dalam pelayaran ini sebagai wakil dari Pemerintah Belanda, setelah berlayar semalaman, Kapal GG Loudon membuang sauh di dekat Krakatau. Kapten kapal kemudian menyediakan perahu kecil agar pelancong dapat menjejakkan kaki di pulau gunung api yang menggelegak.

Setelah pelayaran ini, Kapal GG Loudon rutin membawa penumpang berwisata ke Krakatau. Bahkan, saat Krakatau akhirnya meletus hebat dan mengirim tsunami pada 27 Agustus 1883, kapal ini berada di perairan Selat Sunda membawa 111 penumpang.

Kelola risiko

Tidak hanya di Selat Sunda, tarikan kepentingan antara wisata dan risiko bencana juga terjadi di banyak tempat wisata lain di negeri ini. Apalagi, kebanyakan bentang alam menawan yang menjadi daya tarik utama wisata kita, baik berupa gunung api maupun kawasan pantai, berimpit dengan zona rawan bencana alam.

Dalam banyak kejadian, risiko bencana ini dikalahkan dengan kepentingan wisata, seperti juga terjadi di Pangandaran, Jawa Barat, sebelum tsunami tahun 2006. Untuk meredam ketakutan wisatawan, pemerintah daerah menggandeng akademisi perguruan tinggi untuk menginformasikan bahwa kawasan itu aman dari tsunami.

Kajian tentang keamanan Pangandaran dari tsunami itu dirilis di media, seperti diberitakan koran Pikiran Rakyat edisi 4 Maret 2005 dengan judul ”Tsunami Tak Akan Terjadi di Jabar Selatan: Tim Ahli Pastikan Pangandaran Aman”. Disebutkan, ”Wisatawan tidak perlu takut lagi untuk datang  ke Pangandaran. Penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena pakar

yang tergabung benar-benar ahli dan punya dasar keilmuan yang kuat dalam bidangnya....”

Namun, setahun setelah publikasi ini, persisnya pada tanggal 17 Juli 2006, pantai Pangandaran dilanda gempa diikuti tsunami. Sebanyak 653 orang tewas. Pengingkaran risiko bencana demi menarik wisatawan jelas tidak bisa dibenarkan. Wisatawan tergolong kelompok rentan karena rata-rata tidak mengenali zona evakuasi sebaik penduduk lokal.

Sertifikasi

Risiko bencana tidak harus ditutupi karena sebenarnya bisa dikelola. Untuk itu, pelaku wisata di negeri ini bisa belajar dari inisiatif Bali dalam mengelola risiko gempa dan tsunami. Sejak tahun 2013, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali bersama 26 instansi lain, termasuk BMKG dan PHRI, melakukan sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada pelaku wisata dan usaha komersial.

Menurut Daryono, saat ini total sudah ada 64 hotel, rumah sakit, dan restoran yang sudah mendapatkan sertifikat siaga bencana. Para pelaku wisata mendapat sertifikat siaga bencana jika semua karyawannya dilatih bersiaga minimal sebulan sekali. Selain menyelamatkan diri sendiri, karyawan itu juga dilatih mengevakuasi tamu.

Jalur dan peta evakuasi tsunami dipasang di banyak lokasi di hotel tersebut dan di setiap kamar agar pengunjung mudah melihatnya. Mereka pun menyiapkan zona evakuasi vertikal selain menyediakan logistik untuk kondisi darurat. Beberapa pengelola hotel di Bali menjadikan sertifikat siaga bencana ini sebagai salah satu nilai lebih yang ditawarkan kepada tamu-tamu mereka.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Yogaswara mengatakan, selain mendorong partisipasi masyarakat untuk mengelola risiko bencana, daerah-daerah wisata harus diperkuat pemantauan dan teknologi peringatan dininya, termasuk ketegasan untuk menutup sementara daerah wisata jika dinilai ada peningkatan risiko. Zona evakuasi diperjelas dan wisatawan dikenalkan kerentanan serta jalur evakuasi jika terjadi kondisi darurat.

”Contoh baik di wisata aliran lahar Gunung Merapi. Aktivitas wisata dihentikan begitu ada peningkatan aktivitas gunungnya. Masalahnya selama ini karakter Anak Krakatau sepertinya belum dikenali dengan baik oleh institusi berwenang ataupun masyarakat sekitar sehingga ketika gunung ini meningkat aktivitasnya sejak beberapa bulan sebelumnya tidak menjadi perhatian,” kata Herry.

Setiap bencana seharusnya memberi pelajaran baru. Bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 telah memberi pelajaran bahwa gempa besar yang diikuti surutnya air laut bisa memicu tsunami. Berikutnya, Mentawai tahun 2010 memberi pelajaran bahwa tsunami tidak harus diikuti gempa dengan guncangan kuat dan air laut surut. Kombinasi gempa, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Kota Palu tahun 2018 memberi pelajaran bahwa tsunami bisa terjadi hanya hitungan menit setelah gempa.

Kini, tsunami di Selat Sunda memberi pelajaran bahwa keindahan letusan Anak Krakatau yang menarik wisatawan itu juga menyimpan ancaman mematikan....