Dorong Ekspor, Kemendag Perkuat Kebijakan Asal Barang

Kompas

Aktivitas bongkar muat petikemas untuk kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Perdagangan atau Kemendag berkomitmen melaksanakan perjanjian internasional mengenai kebijakan ekspor. Perjanjian bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia melalui penerapan sistem sertifikasi mandiri.

Untuk itu, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia. Permendag ini diundangkan pada 13 Desember 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

"Sertifikasi mandiri dilakukan melalui penggunaan Deklarasi Asal Barang (DAB). Untuk itu, diperlukan Permendag untuk mengatur ketentuan dan tata cara pembuatan DAB untuk barang ekspor asal Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan melalui rilis pada Kamis (3/1/2018)

Oke menuturkan, DAB memiliki fungsi yang sama dengan Surat Keterangan Asal (SKA). DAB dapat digunakan oleh eksportir untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk atau pun untuk menunjukkan asal barang dari Indonesia.

Saat ini, penggunaan DAB masih terbatas untuk 28 negara anggota Uni Eropa (Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Hungaria, Irlandia, Inggris, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemborg, Malta, Belanda, Perancis, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani). Serta bagi empat negara ASEAN (Filipina, Laos, Thailand, dan Vietnam).

"Nantinya, DAB tersebut akan dikembangkan ke banyak negara tujuan ekspor," ujar Oke.

Untuk menggunakan DAB, eksportir harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Teregistrasi atau Eksportir Tersertifikasi (ER/ES) dan pembuatan DAB harus melalui sistem e-SKA.

Selain itu, DAB harus dicetak pada dokumen komersial atas barang yang diekspor seperti faktur, tagihan, catatan pengiriman, dan daftar pengepakan. DAB juga harus mencantumkan kode autentik yang diperoleh dari sistem e-SKA yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatan dokumen komersial.

Kompas

Bongkar Muat Ekspor Impor - Bongkar muat kontainer untuk ekspor impor di dermaga Jakarta International Container Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, bebrapa waktu lalu.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita menambahkan, bagi Eksportir Teregistrasi atau Eksportir Tersertifikasi tidak diperkenankan membuat DAB untuk barang yang tidak sesuai ketentuan asal barang. Selain itu, tidak menyampaikan data atau keterangan yang tidak sesuai sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ER/ES serta mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan ER/ES.

"Bagi eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sebagai ER/ES," kata Olvy.

Dengan berlakunya Permendag ini, Permendag sebelumnya, yaitu Pemendag Nomor 23 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self Certification) dalam Rangka Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (SHARON PATRICIA)