Pemprov Bali Berbagi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional
Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) memberikan pengarahan serangkaian penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten di Bali dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Krama Bali Sehat (JKN-KBS) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/12/2018).KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
DENPASAR, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana sebesar Rp 495,67 miliar lebih sebagai komitmen Bali mencapai cakupan layanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC) minimal 95 persen dari jumlah penduduk Bali pada 2019. Pemprov Bali bekerjasama dengan seluruh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Bali dalam pembiayaan peserta penerima program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sehat (JKN-KBS) dengan skema berbagi pembiayaan antara Pemprov Bali dan tujuh kabupaten di Bali, kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Dengan skema berbagi pembiayaan untuk JKN-KBS untuk pencapaian UHC 2019 minimal 95 persen itu, Pemprov Bali menyiapkan anggaran Rp 170,47 miliar lebih dan sisanya Rp 325,2 miliar dibiayai dari anggaran masing-masing kabupaten.