Pemprov Bali Berbagi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) memberikan pengarahan serangkaian penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten di Bali dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Krama Bali Sehat (JKN-KBS) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/12/2018).KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

DENPASAR, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana sebesar Rp 495,67 miliar lebih sebagai komitmen Bali mencapai cakupan layanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC) minimal 95 persen dari jumlah penduduk Bali pada 2019. Pemprov Bali bekerjasama dengan seluruh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Bali dalam pembiayaan peserta penerima program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sehat (JKN-KBS) dengan skema berbagi pembiayaan antara Pemprov Bali dan tujuh kabupaten di Bali, kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Dengan skema berbagi pembiayaan untuk JKN-KBS untuk pencapaian UHC 2019 minimal 95 persen itu, Pemprov Bali menyiapkan anggaran Rp 170,47 miliar lebih dan sisanya Rp 325,2 miliar dibiayai dari anggaran masing-masing kabupaten.

“Di luar Kabupaten Gianyar, porsi pembagiannya provinsi (membiayai) 51 persen dan kabupaten (membiayai) 49 persen,” kata Gubernur Bali I Wayan Koster dalam pertemuan penandatanganan kerja sama program JKN-KBS di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/12/2018).

Untuk Kabupaten Gianyar, ujar Koster, Pemprov Bali membiayai 40 persen sedangkan Kabupaten Gianyar membiayai 60 persen. Adapun Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sudah membiayai sendiri program JKN-KBS 2019 dari anggaran daerahnya. “Tahun 2020, provinsi harus berbagi pembiayaan dengan seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Ini bentuk Bali sebagai satu kesatuan sistem,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Koster menandatangani naskah kerja sama program JKN-KBS 2019 antara Gubernur Bali dan para bupati dari enam kabupaten di Bali. Adapun bupati yang hadir, di antaranya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Bangli I Made Gianyar, dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Program JKN-KBS merupakan pelaksanaan program strategis nasional untuk menjamin seluruh masyarakat Bali memiliki akses pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyatakan, program JKS-KBS di Bali adalah pengembangan dari program nasional JKN yang diintegrasikan dengan penambahan manfaat layanan dalam program daerah Krama Bali Sehat.

“Amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bahwa minimal 95 persen penduduk harus sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019,” kata Suarjaya. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mencapai target Universal Health Coverage itu pada 2019.

Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT, dan NTB BPJS Kesehatan Gunadi menyatakan, langkah Pemprov Bali menjalankan skema sharing pembiayaan JKN-KBS dengan kabupaten dan kota merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai peta jalan JKN 2019. “Bagi kami di BPJS, apa yang dilakukan pemerintah daerah ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memasukkan seluruh penduduknya dalam cakupan layanan kesehatan menyeluruh,” ujar Gunadi.