Pemkab Lampung Selatan Segera Siapkan Lahan Relokasi

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Proses evakuasi terus berlanjut di Desa Kunjir, Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (27/12/2018) pagi. Desa Kunjir adalah salah satu area yang mengalami dampak berat akibat tsunami Selat Sunda di wilayah Provinsi Lampung.

LAMPUNG SELATAN, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk segera menyediakan lahan relokasi permukiman pesisir yang hancur akibat tsunami erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, keberhasilan upaya relokasi bergantung pada kemauan warga.

Pemerintah berharap warga di pesisir selatan Lampung bersedia untuk dipindah demi meminimalisasi jumlah korban yang jatuh jika tsunami berulang di masa mendatang. Selama ada aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, kawasan pantai itu berisiko untuk kembali terkena tsunami, serupa dengan yang terjadi pada Sabtu malam lalu.

”Kami harapkan, masyarakat bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Kalau tetap tinggai di sana, kami khawatir akan terjadi tsunami lagi,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Burhanuddin saat ditemui di shelter pengungsi lapangan tenis Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (27/12/2018).

Burhanuddin mengatakan, sejauh ini belum diketahui daerah mana saja yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi permukiman. Pemkab pun akan mempertimbangkan kemauan masyarakat. Untuk itu, pihaknya berencana menggelar musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana relokasi tersebut. Ia mengatakan, diharapkan pembangunan permukiman relokasi sudah dapat dimulai pada 2019.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Burhanuddin

”Namun tergantung anggaran kementerian, persediaan lahan, dan kemauan masyarakat. Pada prinsipnya kami sudah siap menyediakan lahan,” kata Burhanuddin.

Dalam skema upaya relokasi permukiman warga ini, Burhanuddin mengatakan, pemkab bertugas untuk menyediakan lahan. Sementara pembangunannya akan menggunakan anggaran pemerintah pusat dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ”Kami akan terus upayakan agar (relokasi) bisa terlaksana,” katanya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan akan membangun kembali rumah warga yang rusak. Namun, ia meminta lokasi permukiman baru tersebut tidak berada di pesisir untuk mengurangi dampak dari risiko terjadinya kembali tsunami.

Hingga Kamis, berdasarkan pendataan Pemkab Lampung Selatan, sebanyak 707 rumah mengalami rusak berat dan sedang akibat tsunami erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu malam. Jumlah itu terdiri dari 614 rumah di perdesaan pesisir selatan Lampung, 79 rumah di Pulau Sebesi, dan 14 rumah di Pulau Sebuku. Pendataan korban masih terus dilakukan.

Warga sebetulnya terbuka dengan rencana relokasi tersebut. Ali Maki (36), warga Desa Way Muli, mengungkapkan, dirinya bersedia untuk direlokasi. Ia hanya meminta pemerintah untuk membantu membangun rumahnya kembali sebab ia sudah memiliki lahan di tempat lain yang cukup jauh dari pantai.

Husniati (35), pengungsi asal Pulau Sebesi, mengatakan, ia bersedia rumahnya direlokasi dari lokasi semula apabila diminta pemerintah. ”Daripada terjadi lagi, lebih baik pindah. Kami sudah trauma. Anak saya sempat tidak mau dievakuasi dari bukit (di Pulau Sebesi) karena takut terkena ombak lagi,” kata Husniati.