Penghentian Operasi Pemerintahan AS Bakal Molor Sampai Awal 2019
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
AP PHOTO/ANDREW HARNIK, FILE
Foto dokumentasi bertanggal 16 Agustus 2018 memperlihatkan Presiden AS Donald Trump memimpin sidang kabinet di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, AS.
WASHINGTON, SENIN -- Penghentian operasi sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat dikhawatirkan berlanjut sampai awal 2019. Para anggota Kongres yang baru akan melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah.
"Sangat mungkin penghentian operasi melebihi tanggal 28 (Desember) dan (dibicarakan) dengan Kongres baru. Saya tidak berpikir massalah ini selesai dalam beberapa hari ke depan," kata Direktur Anggaran pada Kantor Staf Presiden AS Mick Mulvaney, Minggu (24/12/2108) waktu Washington atau Senin dini hari WIB.
Liburan Natal menjadi salah satu penyebab pembicaraan tidak berlanjut. Rapat di senat pada Sabtu lalu ditunda sebelum ada keputusan soal APBN. Kubu Demokrat dan Republik tidak mencapai kesepakatan soal satu mata anggaran. Republik berupaya mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang diinginkan Presiden AS Donald Trump. Demokrat menolak mengalokasikannya.
Sebagian pegawai dirumahkan dengan status cuti di luar tanggungan. Sebagian lagi tetap harus bekerja dengan upah dan tunjangan yang akan diperhitungkan setelah parlemen dan pemerintah menyepakati APBN.
Sebagian pegawai dirumahkan dengan status cuti di luar tanggungan.
Seperti diindikasikan Mulvaney, pembahasan APBN kemungkinan dilanjutkan oleh Kongres hasil pemilu sela pada November 2018. Kongres, senat, dan DPR hasil pemilu 2018 akan bersidang mulai 3 Januari 2019.
Kongres merupakan parlemen tertinggi yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan Senat AS. Pemilu sela pada November 2018 membuat Demokrat mendapat 235 dari 435 kursi DPR dan Republik menduduki 199 kursi. Adapun di Senat, Republik mempunyai 53 kursi dan Demokrat 45 kursi. Calon independen, yang cenderung dekat ke Demokrat, mendapat dua kursi. Secara keseluruhan, Demokrat mempunyai 281 kursi dan Republik 252 kursi di Kongres.
AP Photo
Gedung Kongres AS, Capitol Hill di Washington DC, AS.
Mulvaney menyalahkan anggota DPR dari kubu Demokrat, Nancy Pelosi, sebagai penyebab kebuntuan pembicaraan di parlemen. Ia menuding Pelosi sengaja menghambat pembahasan demi mengamankan posisinya. Pelosi membidik kursi ketua DPR. "Saya kira dia yang menahan sampai dia menjadi ketua (DPR). Jika itu masalahnya, kemungkinan kita akan membawa ke kongres baru," tuturnya.
Juru bicara Pelosi, Drew Hammill, membantah tudingan. "Seperti diketahui Pak Mulvaney, fraksi Demokrat sepakat dan bersatu soal tembok mahal, tidak efektif, dan tidak bermoral (yang diinginkan) presiden," ujarnya.
Gedung Putih, lanjut Hammil, seharusnya berhenti menuding dan mulai berbicara secara serius.
Kerap terjadi
Penghentian operasi pemerintah federal AS sudah kerap kali terjadi. Sejak masa pemerintahan Jimmy Carter, pemerintah AS berhenti beroperasi selama beberapa hari per tahun.
Di masa pemerintahan Barack Obama, kubu Republik yang menguasai DPR menolak menyepakati APBN karena tidak mau memberi dana untuk program kesehatan yang dikenal sebagai Obama Care. Setelah negosiasi panjang dan penghentian operasional pemerintah federal selama beberapa hari, akhirnya APBN disepakati dan Obama Care dimodifikasi.
AP PHOTO/MARK LENNIHAN
Seorang petugas taman membaca tulisan berisi pengumuman penutupan Patung Liberty di New York, AS, pada 1 Oktober 2013 setelah pemerintahan Barack Obama terpaksa menghentikan sebagian operasi pemerintahan AS akibat kebuntuan pembahasan di Kongres soal anggaran Obama-Care.
Selama masa penghentian operasi, sebagian pegawai federal dirumahkan. Sebagian lagi seperti tentara, penjaga perbatasan, dan petugas kesehatan tetap bekerja. Untuk mereka yang bekerja, sebagian pembayarannya ditunda sampai APBN disepakati, dan sebagian lagi dibayar sesuai jadwal.
Pelayanan yang tetap berjalan adalah yang penting dan berbahaya jika dihentikan. Layanan itu antara lain pengaturan lalu lintas udara, pelayanan kesehatan, pengawasan pangan, pengawasan perbatasan, dan penanggulangan bencana tetap berjalan.
Sementara para pegawai pajak, taman nasional dan museum, serta NASA dirumahkan dengan status cuti di luar tanggungan. Mereka akan kembali bekerja setelah APBN disepakati.
