Butuh Kolaborasi Lintas Sektor Menyongsong Ekonomi Digital

SUCIPTO UNTUK KOMPAS

Para pembicara berfoto bersama usai diskusi "Sinergitas Industri Telekomunikasi, Jasa Logistik, dan Penyiaran dalam Mendukung Ekonomi Digital Nasional " yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Tantangan ekonomi digital di Indonesia adalah akses internet yang belum merata di berbagai daerah. Selain itu, menekan dampak buruk disrupsi digital terhadap bisnis konvensional juga menjadi masalah. Kolaborasi dan sinergi banyak pihak diperlukan untuk mengatasinya.

Masalah itu muncul dalam diskusi bertajuk "Sinergitas Industri Telekomunikasi, Jasa Logistik, dan Penyiaran dalam Mendukung Ekonomi Digital Nasional" yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (20/12/2018). Salah satu pemateri, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia Marwan O Baasir mengatakan, model bisnis disrupsi tidak mungkin terhindarkan. Ia pun berharap pemerintah membuat regulasi yang tepat.

"Kami berharap aturan yang dibuat oleh regulator bisa menjamin keberlangsungan bisnis telekomunikasi dalam menyediakan konektivitas sehingga kami bisa membantu ekonomi digital yang berkelanjutan," ujar Marwan.

Koneksi terhadap internet merupakan hal utama yang diperlukan masyarakat untuk bisa menikmati berbagai kemudahan dalam bertransaksi, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah tengah menyelesaikan Palapa Ring berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer dengan target jangkauan 440 kota. Wilayah Timur ditargetkan selesai akhir 2019.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Proyek Palapa Ring Paket Tengah - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (depan kanan) didampingi Direktur Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia RW Pantja Gelora (depan kiri) meletakkan batu pertama untuk menandai pembangunan stasiun pendarat pada proyek Palapa Ring Paket Tengah di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (22/11/2016).

Komisioner Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kemkominfo I Ketut Prihadi Kresna dalam diskusi tersebut mengatakan, salah satu tantangan akses internet di Indonesia adalah wilayah yang luas. Menurutnya, regulasi yang tepat perlu dibuat agar hal yang dilakukan industri bisa berjalan lebih efisien.

"Ada banyak hal-hal yang perlu diatur. Kami sedang membuat konsolidasi dengan industri agar setiap hal yang dilakukan terkait akses telekomunikasi ada aturannya sehingga bisa berjalan maksimal dan efektif," kata Ketut.

Pelatihan

Pemahaman ekonomi digital perlu juga diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dimaksudkan agar lini usaha kerakyatan tidak tergerus dalam menyongsong ekonomi digital.

Vice President of Public Policy and Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan bahwa proses digitalisasi juga perlu dirasakan dan dipahami oleh pengusaha UKM. Ia mengatakan, Tokopedia pernah bekerja sama dengan Kemkominfo, Bekraf, dan Kemendag untuk membuat kegiatan di luar jaringan bersama pelaku UKM.

Selain itu, mereka juga membuat pelatihan untuk memberi pemahaman dan bekal agar entitas bisnis bisa bertahan di era perdagangan digital dengan sistem pembayaran non tunai.

"Karena untuk menjual barang daring tidak bisa asal foto. Butuh foto bagus dan cara aman bertransaksi. Kolaborasi semacam ini yang perlu dijalankan terus agar terus bersinergi sesuai program pemerintah," kata Astri.

Jika kemampuan penjual sudah teredukasi, komponen lain yang perlu diperkuat dalam penjualan daring adalah jasa pembayaran dan pengiriman barang. Jasa pengiriman dan pembayaran yang cepat dan aman sangat menentukan ekosistem bisnis digital.

Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Ikhsan Baidirus mengatakan, jika pembayaran dan pengiriman sudah kuat, ekosistem bisnis daring akan saling menguntungkan. Sistem pembayaran berpaut erat dengan pengiriman barang. Risiko penipuan perlu ditekan dengan semakin dikuatkannya sistem pembayaran daring dari marketplace, seperti membuat skema rekening bersama.

Dalam hal pengiriman barang, Ikhsan mengatakan, infrastruktur yang memadai juga menunjang pengiriman barang hingga ke daerah-daerah dengan aman dan cepat. Ia mengatakan, Indonesia belum memiliki pesawat khusus kargo sehingga berisiko barang menumpuk di bandara ketika suatu saat nanti terjadi lonjakan drastis pengiriman barang akibat jual-beli daring yang semakin populer.

Sebelum hal itu terjadi, Ikhsan berharap industri logistik juga terus mengembangkan diri dengan teknologi yang lebih mutakhir. "Industri logistik saat ini perlu memanfaatkan semua potensi teknologi yang ada, seperti kecerdasan buatan, geolocation, dan drone dalam melakukan pengiriman barang," ujar Ikhsan. (SUCIPTO)