AS-Taliban Bahas Isu Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan

AP Photo

Dokumentasi foto pada November 2015 saat pasukan Taliban di Afghanistan mendengar pidato Mullah Mohammed Rasool, pemimpin faksi sempalan Taiban yang baru terpilih di Provinsi Farah, Afghanistan. Delegasi Taliban dan pejabat AS menggelar pertemuan tiga hari sejak Senin (17/12/2018) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

KABUL, RABU -- Para pejabat AS dan kelompok Taliban membahas usulan gencatan senjata selama enam bulan di Afghanistan dan masalah penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Sumber di Taliban mengungkapkan, dua isu tersebut dibahas hingga hari kedua, Selasa (18/12/2018), pada pertemuan antara pejabat AS dan utusan kelompok Taliban di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Pertemuan tiga hari itu diharapkan bisa menjadi landasan digelarnya perundingan damai di Afghanistan. Ini merupakan sedikitnya kali ketiga pertemuan antara Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad dan perwakilan Taliban sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menghentikan 17 tahun perang di Afghanistan. Pertemuan mereka semakin intensif sepanjang tahun ini.

Satu delegasi pemerintah Afghanistan juga datang ke Abu Dhabi dan bertemu Khalilzad. Namun, meski AS menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian harus disetujui di antara pihak-pihak di Afghanistan, Taliban menolak berunding langsung dengan para pejabat pemerintah Kabul. Di mata Taliban, pemerintahan Kabul dianggap rezim bentukan asing yang tidak sah.

"Pembahasan berlangsung dengan perwakilan dari Amerika Serikat tentang penghentian pendudukan, persoalan yang tidak berkaitan apa pun dengan pemerintahan Kabul," kata Zabihullah Mujahid, Jubir Taliban.

"Keseluruhan agenda difokuskan pada isu-isu menyangkut para penjajah, dan perundingan bakal digelar secara eksklusif dengan mereka."

Kehadiran delegasi para pejabat senior yang dekat dengan pemimpin Taliban menandai pentingnya pertemuan ini.

Delegasi Taliban dipimpin oleh Sher Mohammad Abbas Stanikzai, Kepala Kantor Politik Gerakan Taliban di Qatar. Delegasi mencakup sejumlah anggota Taliban yang bermarkas di Quetta, Pakistan, dan Kepala Staf Pemimpin Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada.

"Ini pertemuan yang terkoordinasi dengan baik, para anggota komisi politik dan shura Quetta sama-sama hadir untuk pertama kali," ujar seorang aktivis yang berhubungan dekat dengan kubu Taliban di pertemuan tersebut.

Kehadiran delegasi para pejabat senior yang dekat dengan pemimpin Taliban menandai pentingnya pertemuan tersebut. Hari Senin lalu, delegasi Taliban juga bertemu dengan para pejabat dari Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab menjelang pertemuan mereka dengan Khalilzad.

Upaya diplomatik

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan semakin meningkat, meskipun Taliban telah menolak untuk berurusan langsung dengan pemerintah Afghanistan yang diakui secara internasional, namun dianggap Taliban sebagai rezim asing yang tidak sah.

Taliban, yang berusaha menerapkan kembali hukum Islam yang ketat setelah digulingkan pada tahun 2001, mengatakan bahwa kehadiran pasukan internasional di Afghanistan adalah penghalang utama bagi perdamaian. Bahkan, ketika proses perdamaian menemukan momentumnya, justru pertempuran terus berlanjut dengan banyak korban di kedua pihak.

AP PHOTO/RAFIQ MAQBOOL)

Foto file yang diambil pada 1`3 Maret 2009 menunjukkan Zalmay Khalilzad, Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, dalam sebuah konferensi pers di Kabul, Afghanistan.

Khalilzad, mantan Duta Besar AS untuk Afghanistan yang lahir di Afghanistan, ditugaskan untuk mengawasi upaya perdamaian yang dilakukan AS pada awal tahun ini. Akan tetapi, AS bersikeras bahwa penyelesaian akhir apa pun harus dipimpin oleh warga Afghanistan sendiri.

Khalilzad telah melakukan beberapa kali perjalanan ke Afghanistan sejak pengangkatannya untuk mengawasi upaya perdamaian tersebut pada bulan September 2018. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Khalilzad juga mengunjungi Afghanistan, Pakistan, Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, Qatar, dan Belgia. Khalilzat menulis di Twitter bahwa dia telah bertemu dengan Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg.

Pertemuan terbaru tersebut dalam upaya diplomatik yang ditujukan untuk membawa Taliban ke meja perundingan dengan pemerintah Afghanistan guna mengakhiri konflik yang dimulai dengan invasi AS pada tahun 2001.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan pada akhir November 2018 mengenai pembentukan tim negosiasi 12 orang untuk melakukan perundingan damai dengan Taliban. Namun, Taliban secara konsisten menolak untuk bertemu dengan pemerintah Afghanitan.

"Pertemuan di Abu Dhabi (Ibu Kota Uni Emirat Arab) adalah bagian dari upaya Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan yang bertujuan mengakhiri konflik di Afghanistan," kata juru bicara Kedutaan AS di Kabul, Ibu Kota Afghanistan.

Meskipun pemerintah Afghanistan tidak terlibat langsung dalam perundingan, menurut penasihat keamanan nasional Presiden Afganistan Ashraf Ghani, Hamdullah Mohib, ada satu tim dari Kabul yang bertemu dengan pejabat AS dan Arab Saudi di UEA pada hari Minggu lalu untuk membahas proses perundingan atau pembicaraan damai tersebut.

Komunitas internasional tetap optimis terhadap perundingan damai Afghanistan tersebut. "Kemungkinan negosiasi untuk mengakhiri konflik tidak pernah menjadi kenyataan dalam 17 tahun terakhir, dan sekarang baru terlaksana," kata Kepala Misi PBB di Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, kepada Dewan Keamanan PBB di New York, AS, pada Senin lalu.

(REUTERS/AFP)