Ganjar Pranowo Minta Kegiatan Studi Banding Dikurangi

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2019 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (17/2/2018).

SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada daerah-daerah di Provinsi Jateng untuk mengurangi kegiatan-kegiatan studi banding. Studi banding dipersilakan apabila memang dibutuhkan satu kajian dalam satu proyek. Namun, tidak perlu diadakan jika tidak berkaitan langsung dengan proyek tertentu.

Hal itu disampaikan Ganjar di sela-sela penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2019 di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (17/12/2018). Menurut dia, berdasarkan saran Presiden Joko Widodo, anggaran untuk daerah diperbanyak untuk belanja modal serta fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), juga terkait integritas.

”Urusan integritas ini diperhatikan betul agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ini paling penting. Kalau SDM bagus, bisa ikut mendorong peningkatan investasi,” ucapnya.

Adapun dana transfer dan dana desa untuk daerah-daerah di Jateng pada 2019 sebesar Rp 69,3 triliun atau naik 5,9 persen dari tahun 2018. Alokasi dana terbesar pada dana insentif daerah. Adapun dana insentif bagi daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng Sulaimansyah kembali menekankan, tema besar APBN 2019 adalah pengembangan SDM. ”Di Jateng, misalnya, alokasi dana pendidikan mencapai Rp 10,079 triliun (paling besar di antara bidang-bidang lain),” ucapnya.

Tekan angka pengangguran

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya membangun laboratorium penanganan kemiskinan di daerah tersebut untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Saat ini, angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan sebesar 4,5 persen, sedangkan kemiskinan 10,06 persen.

Menurut Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, angka pengangguran dan kemiskinan itu sudah menurun ketimbang tahun sebelumnya, masing-masing 6 persen dan 12,61 persen. ”Namun, kami terus berupaya menekannya. Dalam membuat laboratorium percontohan itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha, perbankan, dan NGO. Kerjanya keroyokan,” ujarnya.

Asip berharap, dengan memotret desa-desa dengan tipikal dan letak geografis yang berbeda, nantinya ditemukan penanganan yang lebih optimal. Pihaknya juga akan mengukur efektivitas sejumlah program afirmatif pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada 2021, angka kemiskinan diharapkan dapat menjadi single digit.

Pada 2019, alokasi dana transfer dan dana desa Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 1,6 triliun. Asip menuturkan, sesuai arahan Presiden, anggaran akan difokuskan untuk pengembangan SDM. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, juga pelatihan. Profesionalitas aparatur sipil negara pun akan ditingkatkan.

Asip menambahkan, selama ini, peruntukan dana desa untuk 273 desa di Kabupaten Pekalongan memang lebih banyak untuk infrastruktur. ”Pada 2019, infrastruktur hanya pelengkap. Yang pokok ialah pemberdayaan masyarakat, termasuk bagaimana mengembangkan ekonomi mikro di desa, juga pembentukan BUMDes secara masif,” katanya.

Menurut Asip, pihaknya pun sudah memetakan sejumlah BUMDes di Kabupaten Pekalongan, antara lain pengembangan sektor wisata. Sebagai contoh, pengelolaan wisata di Desa Wonokerto Kulon, Wonokerto, yang dalam empat bulan terakhir mendapat pemasukan Rp 300 juta. Pola serupa diharapkan dapat diterapkan di daerah lain.