Gerbang Pembayaran Nasional Permudah Pengguna Antarmoda Transportasi

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Para pembicara dan tamu pada forum group discussion bertema ”Gerbang Pembayaran Nasional dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan Tol” berpose di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Keseriusan penerapan program Gerbang Pembayaran Nasional kini kian dinantikan. Saat ini masyarakat dihadapkan pada banyaknya pilihan moda transportasi yang belum terintegrasi.

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan sepakat mengembangkan sistem pembayaran elektronik transportasi pada September 2017. Program yang disebut Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) itu diharapkan memberikan kemudahan masyarakat bertransaksi dengan uang elektronik di berbagai moda transportasi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan uji coba kereta MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI, Jakarta, Selasa (6/11/2018). Kereta MRT diharapkan bisa beroperasi melayani masyarakat pada Maret 2019.

Terkait hal itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan mengadakan forum group discussion (FGD) bertema ”Gerbang Pembayaran Nasional dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan Tol”. Acara dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Senin (3/12/2018).

Mantan Kepala Balitbang Perhubungan Elly Adriani Sinaga mengatakan, sistem integrasi melalui GPN ini amat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, dalam waktu dekat, akan ada moda transportasi baru, seperti moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Uji coba kereta ringan (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

”Paling tidak, harus ada interface yang menghubungkan sarana ini sehingga kartu elektronik mereka bisa dipakai di moda lain,” ujarnya.

Elly menyarankan, di dalam GPN nantinya bisa dibentuk lembaga-lembaga kecil, misalnya lembaga yang bertugas melakukan pendistribusian uang dan lembaga pelayanan.

”Lembaga switching itu harus bisa mengumpulkan uang dari para operator. Sekaligus di saat bersamaan juga bisa mendistribusikannya,”lanjutnya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Konferensi pers pada forum group discussion bertema ”Gerbang Pembayaran Nasional dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan Tol” di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Konsolidasi

Kepala Balitbang Perhubungan Sugihardjo mengatakan, konsolidasi yang kuat antar-penyedia jasa transportasi dalam hal ini amat diperlukan. Sebab, kendala saat ini karena setiap jenis layanan memiliki operator yang berbeda pula. Bahkan, ada juga satu layanan yang memiliki lebih dari satu operator.

Dengan adanya GPN, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, misalnya meningkatkan transparansi dan memudahkan pengelola dalam hal pendataan. Dengan sistem pembayaran elektronik, pengelola bisa mengukur produktivitas transportasi berbasis data.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bus transjakarta jurusan Blok M-Kota melintas di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Senin (26/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji usulan pihak moda raya terpadu (MRT) untuk menghapus rute bus transjakarta yang berimpitan dengan jalur MRT Jakarta fase 1, salah satunya Koridor 1 Blok M-Kota.

”Di Jakarta, misalnya, kita tidak tahu seperti apa produktivitas bus umum, tapi berbeda dengan transjakarta yang sudah menggunakan pembayaran elektronik,” ucapnya.

Menurut Sugihardjo, sekitar 60 persen penggunaan uang elektronik saat ini adalah untuk keperluan transportasi. Maka, dengan adanya GPN, sudah waktunya pengguna jasa transportasi tidak memakai kartu pembayaran yang beragam dari bank atau penyedia jasa transportasi.

”Dengan sistem integrasi itu, kalau orang naik kereta, transjakarta, dan taksi pun bisa dengan kartu yang sudah dimiliki,” ujarnya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Kepala Balitbang Perhubungan menyampaikan pidatonya pada forum group discussion bertema ”Gerbang Pembayaran Nasional dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan Tol” di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Menentukan teknologi

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, harus ada konsensus bersama para pengelola dalam menentukan teknologi yang akan dipakai. Penggunaan teknologi yang tidak seragam akan membingungkan masyarakat.

”Itu semua berkaitan dengan pembayaran transportasi umum, jalan tol, atau electronic road pricing. Itu masalah kita saat ini,” ujarnya.

Kompas

Peta Jaringan Transjakarta

Direktur Rencana dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Aan Sunandar mengatakan, saat ini BPTJ telah mengintegrasikan setidaknya delapan pemerintah daerah, antara lain Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Tangerang Selatan.

”Selain itu, ada dua provinsi selain DKI yang sudah diintegrasikan, yakni Banten dan Jawa Barat,” lanjut Aan. (FAJAR RAMADHAN)