Puluhan Ribu Formulir Penghapusan Kredit Terus Bertambah
Oleh
Lukas Adi Prasetya
·3 menit baca
PALU, KOMPAS — Warga korban gempa Sulawesi Tengah terus beramai-ramai mengumpulkan formulir desakan penghapusan utang kredit perbankan dan pembiayaan. Sepanjang Senin (26/11/2018) pagi hingga siang, ratusan formulir terkumpul. Jumlah total formulir terkumpul mencapai 23.000 lembar.
Gerakan ini digagas Forum Debitur Korban Bencana Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala), Provinsi Sulteng. Mereka hampir tiga pekan terakhir menyebar formulir yang diisi masyarakat terkait data kredit mereka dan nilai rupiahnya.
Formulir juga berisi pernyataan dukungan untuk bersama forum memperjuangkan penghapusan kredit. Formulir tersebut ditempeli meterai dan ditandatangani. Pada formulir itu, warga mendukung gerakan forum ini dan bersama-sama berjuang hingga desakan dikabulkan pemerintah.
Gerakan ini pun disambut warga. Pengumpulan formulir sebenarnya ditutup pada Selasa, 20 November, tetapi dibuka lagi. Dari pantauan Kompas, Senin pagi hingga siang, warga tidak henti mendatangi posko forum tersebut di Jalan Tanjung Tada, Kota Palu. Sebagian warga langsung mengumpulkan formulir yang telah diisi, sedangkan sebagian lain tidak mengambil karena tidak tahu lokasi mendapatkan formulir tersebut.
Di dalam bangunan rumah yang dijadikan posko, warga dilayani satu per satu. Sebagian dari mereka tidak tahu mengisi formulir. Satu lembar formulir tersebut untuk satu nama dan bisa ditulis semua kredit yang ditanggung dan ingin didesakkan agar diputihkan oleh pemerintah.
Widodo, pramuniaga sebuah perusahaan makanan, ikut mengumpulkan formulir bersama temannya. Ia juga baru tahu informasi tersebut. Sempat tebersit keraguan karena menyangsikan forum tersebut, Widodo akhirnya menumpuk formulir. Ia berharap desakan penghapusan kredit bisa dilakukan.
Rumah Widodo dan pabrik tempatnya bekerja rusak ringan akibat hantaman gempa. Namun, yang mencemaskan adalah kondisi pekerjaan. Pascagempa, praktis Widodo tidak bekerja mendistribusikan barang. Ia hanya datang ke kantor pagi hari, lalu pulang pada sore hari.
”Status saya sebagai karyawan honorer, bukan karyawan tetap. Kalau masih sepi order ini, saya dan teman-teman yang cemas. Ancaman pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan bisa terjadi,” ujar Widodo, warga Perum BTN Kalkubula, Kabupaten Sigi, ini.
Dia memiliki cicilan rumah dan kredit usaha. Cicilan rumahnya baru berjalan tiga tahun, dari jangka waktu 15 tahun, dengan angsuran per bulan Rp 697.000. Adapun kredit usaha atau KUR-nya Rp 25 juta. ”Baru jalan lima kali. Jangka waktunya tiga tahun dengan cicilan Rp 771.000 per bulan. Masih lama lunasnya,” kata Widodo.
Fadli, salah satu pengurus di forum itu, menyebutkan, formulir masih diterima sampai waktu yang belum ditentukan. ”Warga masih terus berdatangan. Banyak warga belum tahu informasi ini,” lanjutnya.
Amirullah, salah satu PNS di lingkup Pemprov Sulteng, ikut membantu melayani masyarakat. Di sela-sela istirahat siang, ia menyempatkan datang ke posko itu. Dia juga mengumpulkan formulir, beberapa hari lalu, terkait desakan penghapusan kredit rumah.
Amirullah bingung bagaimana nanti membayar cicilan rumahnya yang sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Rumahnya di Perumahan Petobo, Kota Palu, terdampak likuefaksi, sedangkan ia baru 11 kali mengangsur.