PDI-P Ajak Partai Lain Berlomba Kampanyekan Jokowi-Ma\'ruf

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait dipilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma\'ruf di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

BANDUNG, KOMPAS — Pada Pemilihan Umum 2019 yang berlangsung serentak, mesin partai dituntut bergerak maksimal untuk memenangi tidak hanya pemilihan legislatif untuk partai sendiri, tetapi juga pemilihan presiden. Untuk memastikan semua partai pendukung Joko Widodo-Ma\'ruf Amin bergerak di daerah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai pengusung utama mengajak partai pendukung lain berlomba mengampanyekan Jokowi-Ma\'ruf.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam rangkaian Safari Kebangsaan Jilid II di Jawa Barat dan Jawa Tengah di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/11/2018). Dalam tur jalur darat sepanjang jalur selatan Pulau Jawa itu, PDI-P mengadakan konsolidasi dan pengarahan terhadap pengurus dan kader dewan pimpinan cabang PDI-P di daerah.

Hasto mengatakan, target kemenangan pemilihan presiden ke depan tidak kecil, yakni 70 persen. Untuk mencapai target itu, semua komponen mesin pendukung Jokowi-Ma\'ruf pun harus bergerak maksimal. Di hadapan ratusan kader PDI-P yang hadir, Hasto mengajak semua kader PDI-P di daerah menggandeng kader partai pendukung Jokowi-Ma\'ruf yang lain.

”Ajak semua kader partai, Nasdem, Golkar, Hanura. Pakai kaus partai masing-masing dan jadikan kampanye ini sebagai perlombaan,” kata Hasto.

Kompas

Kader PDI-P mendengarkan pengarahan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019 dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/11/2018).

Ia mengatakan, jika PDI-P bisa mengerahkan 10 kader perempuan untuk mendatangi pasar-pasar dan mengampanyekan Jokowi-Ma\'ruf kepada beberapa orang, Golkar atau partai pendukung lain diharapkan bisa juga mengerahkan kadernya.

”Jadi, semuanya bergerak. Jokowi dibantu Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri atas sembilan partai. Kalau ingin ada legitimasi politik yang kuat dan stabilitas pemerintahan untuk Jokowi-Ma\'ruf, semua harus bergerak,” ujar Hasto.

Sembilan partai pendukung Jokowi-Ma\'ruf adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Akhir-akhir ini muncul polemik seputar persoalan efek ekor jas (coat-tail effect) yang dianggap hanya menguntungkan partai asal capres-cawapres, yang dalam hal ini berarti PDI-P sebagai partai asal Jokowi dan Gerindra sebagai partai asal Prabowo. Sementara partai lain, meski ikut mendukung capres-cawapres bersangkutan, tidak mendapat keuntungan elektoral yang signifikan.

Merujuk survei Kompas, elektabilitas PDI-P mencapai 29,9 persen, sedangkan Gerindra 16 persen (Kompas, 23/10/2018). Partai lain yang memperoleh efek ekor jas adalah PKB dengan elektabilitas 6,3 persen.

Di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, persoalan efek ekor jas ini berdampak pada merenggangnya hubungan Partai Gerindra dan Demokrat. Demokrat memilih tidak menjalankan mesin partainya secara maksimal untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Demokrat memilih mengutamakan upaya pemenangan pileg demi mengamankan kursi partainya dibandingkan harus mengampanyekan Prabowo-Sandiaga yang tidak memberi dampak elektoral signifikan terhadap para caleg Demokrat.

KOMPAS/AGNES THEODORA

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memberi pengarahan kepada ratusan kader PDI-P di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam Safari Kebangsaan II, Sabtu (24/11/2018).

Koalisi Jokowi-Ma\'ruf mengklaim tidak menghadapi masalah serupa di antara partai-partai pendukungnya. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, efek ekor jas memang menjadi momok bagi partai pendukung yang kadernya bukan capres ataupun cawapres.

Namun, ia mengklaim Golkar punya cara sendiri untuk memenangi pileg sekaligus pilpres pada 2019. ”Pengalaman kali ini menghasilkan evaluasi untuk ke depan dalam menghadapi Pemilu 2024. Kami sudah bertekad bahwa Partai Golkar harus memiliki calon presiden sendiri nantinya,” kata Doli.