logo Kompas.id
Pendidikan & KebudayaanJangan Lagi Ada Korban

Jangan Lagi Ada Korban

&nbspHampir dua tahun di tangan panitia kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih saja berkutat pada rapat dengar pendapat umum Masyarakat menanti terbitnya undang-undang itu JAKARTA KOMPAS Kejahatan dan kekerasan seksual yang terus marak terjadi di tengah masyarakat termasuk vonis pen

Oleh Sonya Hellen Sinombor
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana pertemuan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dengan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi korban kekerasan, Selasa (27/3) di salah satu ruang komisi di DPR, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS— Kejahatan dan kekerasan seksual yang terus marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta yang baru-baru ini dialami Baiq Nuril --  mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat --  seharusnya semakin mendorong  Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang.

Kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  mendesak untuk melindungi para korban kejahatan seksual dan mencegah semakin banyak korban kejahatan seksual di tengah masyarakat.

Editor:
Bagikan
Memuat data..