Peta Pengembangan Vokasi SMK Belum Jelas

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggi Afriansyah (kanan) memaparkan hasil penelitiannya tentang arah pendidikan vokasi SMK di Indonesia.

Kurikulum SMK seharusnya dikembangkan berdasarkan potensi industri di wilayahnya. Namun, provinsi tak sigap memetakan potensi industri di daerahnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS - Lemahnya pemetaan potensi lokal merupakan kendala utama perkembangan pendidikan vokasi tingkat sekolah menengah. Tanpa adanya perencanaan yang matang, SMK berisiko menciptakan lebih banyak pengangguran daripada tenaga kerja dengen keterampilan siap pakai.

Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah yang berjudul "Arah Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia" di Festival Sains Lipi 2018 di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten pada hari Sabtu (3/11/2018).

"Dari segi kebijakan nasional revitalisasi SMK sudah progresif karena meminta SMK mengembangkan potensi di wilayah masing-masing. Akan tetapi, penerapannya masih terbentur administrasi di daerah," tutur Anggi.

Ia menjabarkan, semenjak pengelolaan SMK dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi pada tahun 2015, pemerintah provinsi masih gagap membereskan administrasi seperti guru dan program kejuruan. Idealnya, kurikulum SMK dikembangkan berdasarkan potensi industri di wilayahnya. Misalnya, SMK di wilayah pesisir mengembangkan kurikulum kelautan dan perikanan agar lulusannya bisa terserap di industri maupun dunia usaha lokal sambil sekaligus memberdayakan wilayah tersebut.

"Kenyataannya, pemerintah provinsi belum sigap memetakan potensi di tiap-tiap kabupaten/kota karena faktor geografis yang luas. Sementara, pemerintah kabupaten/kota banyak yang menganggap penyusunan kurikulum SMK bukan urusan mereka lagi karena sudah dialihkan ke provinsi," ujarnya.

Sejauh ini, lulusan SMK merupakan penyumbang angka pengangguran terbesar, yaitu 8,92 persen menurut data Badan Pusat Statistik bulan Februari 2018.

Kurikulum SMK bersifat unik karena selain melibatkan dinas pendidikan juga melibatkan dinas ketenagakerjaan. Selain itu juga melibatkan dinas-dinas terkait kejuruan yang dikembangkan seperti dinas pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, kesehatan, hingga pekerjaan umum. Apabila relasi antardinas di pemerintahan daerah tidak selaras, kurikulum vokasi tidak akan bisa berkembang.

Kemudahan izin

Masalah kedua adalah kemudahan dinas pendidikan memberi izin pendirian SMK baru. Anggi menjabarkan, umumnya pemikiran yang melandasi keputusan tersebut ialah untuk mengurangi angka putus sekolah dan menunaikan program wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi, tidak diikuti perencanaan yang jelas mengenai jenis sekolah yang dibutuhkan masyarakat.

Hal ini mengakibatkan kualitas SMK tidak terjamin. Salah satunya ialah kekurangan guru produktif. Data Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 menyebutkan setidaknya SMK di Indonesia kekurangan 91.000 guru produktif.

Jalan keluar yang ditawarkan pemerintah ialah memberi pelatihan tambahan bagi guru serumpun untuk menjadi guru produktif. Misalnya, guru fisika bisa dilatih menjadi guru produktif teknik elektro. Pilihan lainnya ialah mengajak profesional untuk menjadi guru.

"Profesional umumnya mau menjadi guru atau instruktur di SMK-SMK yang sudah mapan dan bermutu bagus. Jarang ada perusahaan top mau masuk ke SMK yang kurang baik karena mereka ingin menjamin siswa-siswa yang magang sudah memiliki potensi mumpuni," papar Anggi.

SMK-SMK bermasalah akhirnya tidak memiliki akses ke industri besar sehingga mereka magang ke perusahaan berskala kecil. Perusahaan-perusahaan ini belum memiliki program magang terukur. Akibatnya, siswa magang hanya diperlakukan sebagai pesuruh, tidak dilatih di bidang kompetensinya.

Baru dijajaki

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud M Bakrun ketika dikontak pada kesempatan berbeda mengatakan, tiap-tiap provinsi baru mulai mengembangkan peta potensi SMK. Mayoritas masih dalam tahap pembuatan, walaupun ada beberapa provinsi yang hampir selesai melakukannya.

Sementara itu, Direktur PT United Tractors Edhie Sarwono menuturkan, pihaknya membina 1.100 SMK. "SMK yang dipilih tidak harus yang top, bisa juga yang biasa-biasa saja, bahkan juga ada yang reputasinya buruk di masyarakat. Kami pilih karena segenap guru dan siswa menunjukkan sikap mau dibina dan berubah," ujarnya.

Menurut dia, hambatannya adalah ada SMK yang cepat berubah dan ada yang tertatih-tatih karena berbagai faktor. Selama sekolah menunjukkan itikad baik, United Tractors mau menyuplai alat bantu peraga pendidikan dan instruktur untuk melatih guru dan siswa.