JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai kegiatan revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman, Kamis (1/11/2018). Revitalisasi dengan anggaran pelampauan koefisien lantai bangunan itu akan mengubah penampilan JPO karena akan lebih lebar dan modern.
Heru Suwondo, Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kamis, menjelaskan, tiga JPO yang akan direvitalisasi adalah JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya.
Revitalisasi itu merupakan bagian dari revitalisasi 12 JPO di ruas Sudirman-Thamrin. Tiga JPO itu menjadi prioritas.
Menurut Suwondo, ketiga JPO yang direvitalisasi mulai 1 November dan dijadwalkan tuntas pada 31 Desember 2018 akan betul-betul berubah. Dibangun dengan dana pelampauan KLB PT Permadani Khatulistiwa Nusantara, rancangan JPO dibuat oleh PT Arkonin.
”Arkonin sudah membuat rancangan modern yang membuat tiga JPO itu ikonik,” jelas Suwondo.
Dari berita Kompas, perkiraan biaya pembangunan JPO Bundaran Senayan Rp 17,4 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp 18,5 miliar, dan JPO Polda Metro Jaya Rp 19,3 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu dari pelampauan KLB, lantai JPO akan dibuat lebar dari 2 meter ke 2,5 meter. JPO juga akan dilengkapi kamera pemantau (CCTV), tata lampu, serta sarana untuk penyandang disabilitas berupa elevator atau lift.
Imam Adi Nugraha, Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tak Sebidang Dinas Marga DKI, mengatakan, untuk keperluan revitalisasi JPO itu, dua JPO akan dibongkar, yaitu JPO Bundaran Senayan dan JPO Gelora Bung Karno. Lalu satu JPO, yaitu JPO Polda, akan ditambah atau diperpanjang konstruksinya sehingga utuh kembali, tidak menggantung seperti sekarang.
Dari rilis resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko tanggal 31 Oktober 2018, disebutkan jadwal pembongkaran material JPO eksisting. Pada 1 November 2018 JPO Polda dibongkar. JPO Bundaran Senayan dibongkar 4 November 2018 dan JPO Gelora Bung Karno dibongkar 16 November 2018.
Adapun untuk pemasangan material JPO baru, JPO Polda dilakukan 11 November 2018. JPO baru JPO Bundaran Senayan dipasang 15 November 2018 dan JPO baru JPO Gelora Bung Karno dipasang 27 November 2018.
Saat pembongkaran dan pemasangan akan dilakukan pada malam hari, pukul 22.00-05.00. Dinas Perhubungan mengumumkan akan ada rekayasa lalu lintas pada jam-jam itu.
Saat ada pembongkaran dan pemasangan material JPO, akan terjadi pengurangan dua lajur. Pada saat pekerjaan revitalisasi JPO Polda dan JPO Bundaran Senayan dikerjakan, pelayanan penyeberangan akan dialihkan ke Halte Transjakarta Gelora Bung Karno melalui JPO.
Sementara saat JPO Gelora Bung Karno dibongkar, akses pelanggan transjakarta ke Halte Gelora Bung Karno akan melalui pelican crossing yang disediakan di sisi selatan Halte Gelora Bung Karno.
Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki menanggapi revitalisasi JPO itu mengatakan, koalisi menolak revitalisasi itu. Seharusnya supaya fasilitas umum di Ibu Kota ramah terhadap penyandang disabilitas dan pejalan kaki, Pemprov DKI bisa membuatnya lebih bisa diakses oleh semua. Ia menyebutkan misalnya lebih baik membuat pelican crossing daripada membangun JPO.
Ia mencontohkan halte BI dan Sarinah saja bisa dibuat lebih ramah bagi pejalan kaki sehingga pelanggan bus lebih suka mengakses penyeberangan dibandingkan jembatan penyeberangan. ”Apalagi ada aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan,” katanya.
Peraturan itu memungkinkan pemprov untuk mengatur batas kecepatan di jalan-jalan utama sehingga bukan lagi JPO yang dibangun, tetapi akses penyeberangan seperti pelican crossing ataupun zebra cross.
Hal lain yang dikritisi Sitorus adalah penempatan elevator. ”Pelajaran buruknya sudah ada yaitu lift di Tosari dan di Sarinah yang usang dan tidak bisa dipergunakan. Menyediakan sarana seperti lift begitu harusnya dirawat dan dipelihara terus bukan dibiarkan begitu saja,” ujar Sitorus.
Terkait lift, Suwondo menjelaskan, usai revitalisasi, masih ada waktu pemeliharaan oleh kontraktor selama satu tahun. Setelah itu pemeliharaan akan diambil alih Dinas Bina Marga.
Selain itu, Sitorus lagi-lagi mengkritisi, dengan proyek revitalisasi JPO yang akan menutup sementara halte transjakarta itu malah akan mendorong warga untuk kembali naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.
