Jadi Utusan Khusus Presiden, Syafiq Mughni Diminta Promosikan Wasathiyah
Oleh
ADHI KUSUMAPUTRA
·2 menit baca
DOKUMENTASI PRIBADI
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Peradaban, Syafiq A Mughni H.
JAKARTA, KOMPAS -- Ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Syafiq A. Mughni H diminta mempromosikan Wasatiyah atau paradigma jalan tengah. Permintaan tersebut relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Syafiq ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) pada 17 Oktober 2018 lalu. Penunjukan itu didasari oleh Surat Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2018.
Presiden Jokowi menugaskan Syafiq untuk mengembangkan dialog sekaligus kerja sama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, di dalam Keputusan Presiden tersebut dijelaskan bahwa sebagai UKP-DKAAP, Syafiq mengemban mandat untuk mempromosikan kehidupan umat Islam Indonesia berdasarkan prinsip Wasathiyah.
Menurut Syafiq, mengelola keberagaman menjadi tantangan dalam tugasnya ke depan.
"Kita memiliki keragaman baik dalam agama, kebudayaan dan peradaban kalau kita tidak kelola dengan baik akan menjadi kelemahan. Sekarang ini banyak konflik dan ketegangan yang terjadi karena keberagaman," ujar Syafiq saat dihubungi Jumat (26/10/2018) malam.
Namun jika dikelola dengan baik, keragaman tersebut bisa menjadi kekuatan untuk membangun tata kehidupan bangsa.
Jika dikelola dengan baik, keragaman tersebut bisa menjadi kekuatan untuk membangun tata kehidupan bangsa.
Syafiq mengatakan perlunya membangun dialog dan kerja sama antar semua komponen dalam kehidupan. Ia telah berancana untuk mengundang tokoh-tokoh lintas agama untuk membangun komunikasi dan dialog.
"Sekarang ini peran pemimpin untuk mempengaruhi sikap dan perlilaku masyarakat masih sangat penting," imbuh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.
Sebentar lagi tahun politik tiba, Syafiq juga diminta Presiden untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sering kali muncul, misalnya perbedaan pemahaman dan perbedaan pilihan politik. "Kita harus meminimalisir konflik dan memperteguh silturahmi," ucapnya.
Bersama dengan tokoh lintas agama, ia akan menyelesaikan persoalan terkait rumah ibadah dan lain-lain. Ia juga ingin menunjukkan wajah keberagamaan Indonesia yang ramah kepada dunia internasional. (KRISTI DWI UTAMI)
