NUSA DUA, KOMPAS - Hasil survei Organisasi Untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh positif. Tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ini berkelanjutan dan inklusif.
Survei ekonomi OECD ini diluncurkan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).
Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dari peningkatan risiko global. Hasil survei memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2019.
Ekonomi Indonesia, lanjut Gurria, semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. "Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD," kata Gurria.
Selain survei ekonomi, OECD juga meluncurkan survei program kemitraan kerja atau Joint Work Programme dengan Indonesia. Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama antara pemerintah dan OECD yang akan berlangsung 2019-2023.
Gurria berharap hasil survei ini dapat bermanfaat untuk rekomendasi kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjuyan. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan dalam menggenjot infrastruktur, edukasi, kesehatan dan kualitas SDM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilai kemitraan dengan OECD sebagai kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pengalaman OECD dalam meneliti keberhasilan pembangunan negara maju berharga untuk Indonesia," kata Sri Mulyani.
Kerja sama antara OECD dan Indonesia dinilai esuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman.
Kerja sama ini meliputi area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.