Kenaikan Pemakaian Kontrasepsi Belum Signifikan

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sigit Priohutomo (tengah) dan Direktur Kesejahteraan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina (kanan).

JAKARTA, KOMPAS—Angka pemakaian kontrasepsi meningkat meski belum signifikan. Untuk itu, para tenaga kesehatan diminta menggalakkan sosialisasi perencanaan keluarga sebagai kunci menciptakan masyarakat sehat, sejahtera, dan berdaya.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka penggunaan kontrasepsi 61,9 persen. Sementara Laporan Pendahuluan SDKI 2017 menyebutkan, angkanya naik jadi 63,6 persen. Namun masih ada 13,2 juta pasangan berusia subur belum tersentuh program keluarga berencana (KB).

"Program KB dimulai dari pendidikan pranikah. Itu meliputi perencanaan membentuk keluarga, pola asuh anak, memastikan kecukupan gizi ibu dan anak, serta pengaturan jumlah anak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo pada temu ilmiah "Kesehatan Reproduksi untuk Keluarga Terencana Menuju Indonesia Sejahtera", di Jakarta, Senin (8/10/2018).

Pemakaian kontrasepsi termasuk unsur program KB. Ada Berbagai jenis kontrasepsi bisa dipilih sesuai kebutuhan pasangan suami-istri. Pilihannya berupa kontrasepsi jangka pendek, jangka panjang, permanen, serta tersedia bagi lelaki dan perempuan.

"Tugas tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat ialah memberi tahu warga tentang pilihan itu. Tenaga kesehatan juga membimbing pasien menentukan pilihan sesuai kebutuhan serta memantau secara berkala," kata Sigit.

Tugas tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat ialah memberi tahu warga tentang pilihan itu. Tenaga kesehatan juga membimbing pasien menentukan pilihan sesuai kebutuhan serta memantau secara berkala.

Sejauh ini, ketersediaan alat kontrasepsi mencukupi. Namun, persebaran alat kontrasepsi tak merata, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Dari segi kesadaran warga, kian banyak suami-istri menginginkan kontrasepsi demi mengoptimalkan pengasuhan. Jika satu keluarga punya banyak anak, itu memicu beban ekonomi berat dan sulit memberi perhatian cukup bagi tiap anak. " Jika orangtua sehat, keluarga mencapai mutu hidup baik," ujarnya.

Pascapersalinan

Direktur Kesejahteraan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina mengatakan, sejak perempuan memasuki usia kehamilan tiga bulan, tenaga kesehatan sudah harus memberi informasi tentang kontrasepsi pascamelahirkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat mencakup layanan KB sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya yang akan dikeluarkan.

"Selain itu, partisipasi laki-laki dalam program KB perlu ditingkatkan. Selama ini, laki-laki masih sukar untuk diajak menggunakan kontrasepsi, walaupun berupa kondom. Anggapan yang beredar di sebagian masyarakat adalah kontrasepsi merupakan tanggung jawab perempuan," ungkap Eni.

Dalam temu ilmiah itu, para tenaga kesehatan beserta mahasiswa program studi kedokteran dan keperawatan hadir. Mereka diberi pengarahan mengenai cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta cara membantu pasien menentukan pilihan terkait jenis kontrasepsi yang cocok bagi mereka.