Negara Bagian South Australia Hapus Kerahasiaan Pengakuan Dosa

GOOGLE MAPS

Peta Negara Bagian South Australia, Australia

South Australia menjadi negara bagian pertama di Australia yang menghapus otoritas pastor Katolik merahasiakan apa yang diungkapkan dalam sesi pengakuan dosa, termasuk ungkapan mengenai pelecehan seks terhadap anak-anak. Undang-undang baru yang esensinya menghapus tradisi ratusan tahun Gereja Katolik itu mulai berlaku Senin (1/10/2018).

Kegagalan melaporkan pengakuan tentang pelecehan seks terhadap anak-anak diganjar dengan denda sebesar 10,000 dollar Australia (sekitar 107 juta rupiah).

Penghapusan kerahasiaan pastor dalam pengakuan dosa merupakan salah satu rekomendasi yang ditolak oleh Gereja Katolik Australia. Presiden Konferensi Uskup Katolik Australia Mark Coleridge yang juga Uskup Agung Brisbane, akhir Agustus lalu, mengatakan , penghapusan itu “merongrong kebebasan beragama”.

Penghapusan kerahasiaan pastor dalam pengakuan dosa merupakan salah satu rekomendasi yang ditolak oleh Gereja Katolik Australia.

Coleridge berbicara pada pertemuan pers untuk menyampaikan respons Dewan Kebenaran Keadilan dan Pemulihan (yang dibentuk Gereja Katolik) terhadap Komisi Kerajaan yang menelisik pelecehan seks terhadap anak-anak di semua lembaga keagamaan, lembaga pemerintah untuk pelayanan sosial dan organisasi nirlaba.

Penghapusan kerahasiaan dalam pengakuan dosa merupakan salah satu rekomendasi Komisi Kerajaan yang disampaikan pada Desember 2017. Undang-undang baru South Australia itu disahkan pada tahun lalu sebelum Komisi Kerajaan mengumumkan rekomendasinya.

Negara bagian dengan 300.000 orang Katolik dari 1,7 juta penduduk itu menjadi yang pertama merespons Jaksa Agung Federal Christian Porter yang menghimbau agar semua negara bagian membuat undang-undang yang mengaruskan pelaporan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Tasmania, negara bagian di ujung selatan benua Australia, akan segera menyusul. Rancangan undang-undangnya diumumkan Selasa (2/9/2018) untuk dikonsultasikan dengan masyarakat.

REUTERS/DAVID GRAY

Lahan berisi tanaman canola di pinggiran kota Mallala, utara Adelaide, South Australia, 22 Agustus 2018.

Jaksa Agung Tasmania, Elise Archer, mengatakan pada Radio ABC Hobart bahwa Gereja Katolik merupakan lembaga keagamaan yang tak tersentuh karena kerahasiaan pengakuan dosa merupakan doktrin gereja. “Perubahan (undang-undang) ini tidak secara khusus merujuk pada kaum rohaniwan tetapi semua anggota masyarakat harus melaporkan pelecehan, seperti yang saya katakan, berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal ini terulang kembali,” tuturnya seperti dikutip ABC.

Guru sekolah, perawat rumah sakit dan rohaniwan merupakan sebagian dari para profesional yang terancam hukuman dipenjara bila gagal melaporkan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Perubahan undang-undang di Tasmania didukung oleh Uskup Agung Julian Porteous dan Partai Buruh dan Partai Hijau.

Tom Lynch dari Perserikatan Komunitas dan Sektor Publik (CPSU) mengatakan, puluhan ribu orang yang bekerja di sektor-sektor yang sudah kekurangan tenaga kerja akan terancam hukuman oleh undang-undang ini. “Kalau Anda perawat di bagian darurat apakah ada waktu untuk melapor … Anda perlu melapor pada kantor yang hanya buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Senin sampai Jumat,” tuturnya.

Guru sekolah, perawat rumah sakit dan rohaniwan merupakan sebagian dari para profesional yang terancam hukuman dipenjara bila gagal melaporkan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Sejarawan Australia, penyiar, dan mantan pastor Katolik, Paul Collins, mengatakan, undang-undang ini hanya tumpukan kertas yang tidak bertuan.

“Pemerintah-pemerintah (negara bagian) ini hanya mau menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu dalam bidang ini,” tuturnya pada ABC Radio Hobart. “Kenyataannya, orang Katolik sudah tidak pernah mengaku dosa lagi dalam 40 tahun terakhir . . . jadi sebenarnya ini bukan berita”.

Walaupun demikian, tambah Collins, perubahan undang-undang ini tak bisa dihentikan karena hampir semua negara bagian sedang dalam proses membuat undang-undang.