Dibayangi Angka Partisipasi Kecil, Mayoritas Pemilih Setuju Perubahan Nama

AP PHOTO/BORIS GRDANOSKI

Seorang wanita memasukkan kertas suara di sebuah tempat pemungutan suara dalam referendum di Desa Aracinovo, dekat Skopje, Makedonia, Minggu 30/9/2018).

Referendum untuk mengubah nama Makedonia, sebagai bagian dari kesepakatan yang akan membuka jalan bagi keanggotaannya di NATO, mendapat dukungan luar biasa dalam referendum pada Minggu (30/9/2018). Namun, jumlah pemberi suara yang rendah mengingatkan rintangan yang masih tersisa bagi negara Balkan itu untuk bergabung dengan NATO.

Perdana Menteri Zoran Zaev sebelum ini berharap ada dukungan kuat terhadap kesepakatan dengan Yunani untuk mengubah nama negara itu menjadi Makedonia Utara. Hal ini akan diikuti langkah berikutnya untuk memenangi dukungan parlemen bagi amandemen konstitusi yang diperlukan.

Hasil di lebih dari 97 persen tempat pemungutan suara menunjukkan 91,3 persen pemilih menyetujui kesepakatan itu. Namun, jumlah pemilih hanya 36,8 persen, jauh dari dukungan besar yang diharapkan pemerintah.

GOOGLE MAPS

Peta lokasi negara Makedonia

Para penentang perubahan nama menyerukan boikot terhadap referendum dan meluapkan kegembiraan di jalan di luar gedung parlemen ketika angka pemilih diumumkan. Mereka meneriakkan slogan dan melambai-lambaikan bendera.

Meskipun demikian, Zaev menyatakan referendum berjalan sukses. "Orang-orang membuat pilihan yang bagus dan mengatakan \'ya\' untuk masa depan kita. Sudah waktunya bagi anggota parlemen untuk mengikuti suara rakyat dan untuk memberikan dukungan," katanya. "Tidak akan ada kesepakatan yang lebih baik dengan Yunani, atau alternatif dari NATO dan Uni Eropa."

Sepanjang Minggu, warga Makedonia menentukan masa depan negara mereka melalui referendum. Referendum bertujuan menentukan nama baru negara mereka, yang sekaligus akan mengakhiri konflik puluhan tahun dengan Yunani. Rakyat Makedonia memilih apakah setuju mengubah nama Makedonia menjadi Macedonia Utara atau tidak.

AP PHOTO/THANASSIS STAVRAKIS

Warga antre untuk memberikan suara dalam referendum di Skopje, Makedonia, Minggu (30/9/2018).

Perselisihan dengan Yunani berlangsung sejak Makedonia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada 1991. Perselisihan muncul karena Yunani memiliki provinsi yang juga menggunakan nama Makedonia. Athena menentang klaim Makedonia bahwa mereka memiliki kaitan sejarah dengan Alexander Agung.

Gara-gara perselisihan itu, Yunani terus memblokade upaya Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Pada Juni 2018, PM Makedonia Zoran Zaev dan PM Yunani Alexis Tsipras mencapai kesepakatan penting yang menuntut kompromi kedua belah pihak. Yunani tak akan menghalangi Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan UE, sementara Makcedonia akan mengubah nama negara menjadi Makedonia Utara.

Namun, kesepakatan Juni tersebut ditentang oleh kubu nasionalis di masing-masing negara. Di Makedonia, kampanye "Ya" dipimpin oleh PM Zaev, sedangkan kampanye "Tidak" (untuk mengubah nama) didukung kubu nasionalis yang dipimpin Presiden Gjorge Ivanov.

AP PHOTO/GIANNIS PAPANIKOS

Warga Yunani berunjuk rasa menentang kesepakatan antara negara itu dengan Makedonia, di kawasan perbatasan Evzonoi, di Yunani, Minggu (30/9/2018).

Uni Eropa sangat berharap rakyat Macedonia memilih "Ya" karena mereka khawatir Rusia akan memainkan peranan lebih besar di negara terebut. Menteri Pertahanan AS Jim Mattis merupakan satu dari sejumlah pejabat asing yang datang ke Skopje untuk mengimbau warga Makedonia memilih "Ya".

Mattis meyakini pihak Rusia telah mendanai kelompok-kelompok di Makedonia untuk berkampanye menentang kesepakatan. "Saya mengundang semua warga untuk memberikan suaranya guna menentukan masa depan negara ini. Saya berharap rakyat datang berbondong-bondong untuk menggambarkan bahwa negeri ini multi etnis dan kita bersatu terlepas dari latar belakang politik," kata Zaev.

Dalam bilik suara, warga Makedonia akan menjawab pertanyaan: "Apakah Anda mendukung Makedonia menjadi anggota NATO dan Uni Eropa dengan menerima kesepakatan antara Republik Makedonia dan Republik Yunani?"

Mattis meyakini pihak Rusia telah mendanai kelompok-kelompok di Makedonia untuk berkampanye menentang kesepakatan.

Djose Tanevski merupakan warga yang memberikan suara ketika tempat pemungutan suara dibuka. "Saya datang ke sini karena masa depan anak-anak saya, yang harus memperoleh kehidupan yang baik, kehidupan di negeri indah yang akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO," paparnya.

Namun, pemilih lain berharap sebaliknya. "Saya kecewa dengan segala hal yang terjadi di Makedonia. Saya tidak mau melepas identitas Macedonia. Saya tidak ingin menjadi warga Makedonia Utara," ujar Bojan Krstevski (34).

Masih panjang

Jika kubu "Ya" menang, pemerintah akan melakukan amandemen terhadap konstitusi Makedonia dan memastikan isi konstitusi tidak mengandung kalimat yang dianggap "tumpang tindih" dengan klaim Yunani. Jika amandemen disetujui oleh parlemen Makedonia, maka kesepakatan akan diratifikasi oleh Yunani.

Persoalannya, amandemen konstitusi membutuhkan persetujuan dari duapertiga anggota parlemen yang terdiri dari 120 orang. Sejauh ini Zaev sudah memperoleh komitmen dari 73 anggota parlemen, masih kurang minimal tujuh orang lagi.

PM Yunani Alexis Tsipiras juga menghadapi persoalan di dalam negeri. Mitra koalisi pemerintahan, yaitu partai sayap kanan Yunani Merdeka yang dipimpin Panos Kammenos, menegaskan akan menentang kesepakatan itu. Dengan demikian, Tsipiras akan bergantung pada kubu oposisi dan anggota parlemen independen. (AP/AFP/ATO)