RI Dorong Kepemimpinan Global

SETWAPRES/JOHANES LINIANDUS

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong para pemimpin negara dan pemerintahan bersatu dan mengatasi berbagai konflik dan tantangan global yang makin kompleks.

NEW YORK, KOMPAS - Indonesia terus mendorong kemunculan kepemimpinan global. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah perang dagang serta menguatnya proteksionisme.

Gagasan itu akan dipaparkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (27/9/2018) sore waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Juru Bicara Wapres Husain Abdullah di New York mengatakan, perang dagang dan proteksionisme seakan lepas dari perhatian PBB. Melalui pidato Kalla yang menyerukan kepemimpinan global, diharapkan ada perhatian PBB untuk mengatasi proteksionisme dan perang dagang,

Masalah Palestina juga dibahas oleh Kalla, selain isu krusial lainnya, seperti kekerasan atas warga Rohingya di Myanmar dan isu Laut China Selatan.

Sidang Majelis Umum PBB diadakan di tengah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kedua negara juga terlibat dalam ketegangan di Laut China Selatan.

Beijing mengklaim Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Negara yang juga mengklaim sebagian Laut China Selatan adalah Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia.

Meski bukan pengklaim, AS menuntut Laut China Selatan tetap terbuka sehingga semua negara berhak melintasi wilayah perairan dan udaranya secara bebas. Beberapa kali pesawat dan kapal AS mendekati pulau yang diklaim Beijing sehingga dikecam China.

AP PHOTO/RICHARD DREW

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Nelson Mandela di ruang sidang Majelis Umum, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (24/9/2018).

Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi menambahkan, Kalla juga akan berterima kasih kepada negara-negara yang mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia mulai bertugas di Dewan Keamanan PBB pada 2019.

Perangi tuberkulosis

Sehari sebelumnya, Rabu (26/9), Kalla berbicara di Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memberantas Tuberkulosis. Dalam pertemuan itu, negara-negara berkomitmen bersatu dan lebih serius memerangi penyakit tuberkulosis. Komitmen dituangkan dalam deklarasi ”United to End Tuberculosis: An Urgent Global Response to a Global Epidemic”.

Dalam konteks ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan, pada tahun 2022, sebanyak 40 juta orang dengan tuberkulosis (TB) mendapat pengobatan yang dibutuhkan dan 30 juta orang dapat tercegah dari infeksi TB.

Delegasi RI dipimpin Kalla. Turut serta bersama Wapres adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Hadir pula Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro.

Presiden Majelis Umum PBB Maria Fernanda Espinosa Garces menyatakan, meski bisa dicegah dan diobati, TB menyebabkan kematian 1,6 juta penduduk pada 2017. Deklarasi itu merupakan peta jalan akselerasi pemberantasan TB dan penyelamatan nyawa puluhan juta penduduk sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada Rabu (26/9), Wapres juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Internasional Federation of Red Cross (IFRC) Francesco Rocca. Seusai pertemuan, Rocca mengatakan, Indonesia adalah contoh yang baik dalam menangani bencana.

Pada sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menghadiri pertemuan bilateral dengan Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl. UNRWA adalah lembaga bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina. Retno juga menghadiri sejumlah pertemuan lain terkait Palestina.

KOMPAS/NINA SUSILO

Utusan Khusus PBB untuk inklusivitas keuangan Ratu Maxima (kanan) menunjukkan foto-foto kegiatannya di Indonesia seusai pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (25/9/2018). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) turut mendampingi.

Dalam pertemuan dengan Krahenbuhl, Indonesia menyampaikan komitmen menambah bantuan, termasuk mendorong gerakan filantropi ikut terlibat, di tengah kesulitan anggaran yang dihadapi UNRWA. Ditemui seusai pertemuan, Retno mengatakan, UNRWA menghadapi defisit 440 juta dollar AS. Sebanyak 60 persen defisit telah tertutup. Kekurangan lainnya yang mencapai lebih dari 180 juta dollar AS belum terpenuhi.

Dana itu sangat dibutuhkan untuk membantu lebih dari 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa lokasi, seperti di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Jordania. Mereka adalah korban dan keluarga korban konflik di Palestina.

Terkait Palestina, menurut Retno, RI juga konsisten mendukung solusi dua negara.