Suasana ruang masinis saat kereta ringan (light rail transit) kembali diuji coba, Senin (3/9/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal daerah tambahan bagi PT Jakarta Propertindo kemungkinan baru dapat disepakati untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Sebab, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta masih merancang Rencana Induk Perkeretaapian terkait pembangunan Fase 2 Koridor 1 LRT Jakarta. Rencana tersebut diperkirakan selesai paling lambat November 2018.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, Selasa (4/9/2018), permintaan penyertaan modal daerah (PMD) tambahan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lebih baik disertakan dalam APBD murni 2019. Sebab, pembangunan Fase 2 Koridor 1 kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menjadi tanggung jawab PT Jakpro masih harus disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Provinsi DKI Jakarta.
”Pembangunan LRT Fase 2 Koridor 1 perlu menyesuaikan RIP dari Dishub DKI Jakarta. Makanya, saya kira PMD untuk PT Jakpro belum perlu dibahas di APBD Perubahan 2018. Nanti saja untuk anggaran murni 2019,” kata Ferrial.
Alokasi PMD untuk PT Jakpro tengah menjadi pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Ferrial mengatakan, pembahasan akan berlanjut dalam satu atau dua hari ke depan.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) telah membahas alokasi PMD tambahan bagi PT Jakpro sebesar Rp 1,8 triliun dalam rapat yang digelar Jumat (31/8/2018). Namun, usulan itu ditentang Ferrial karena RIP baru akan dikeluarkan mendekati akhir tahun.
”Kalau tidak salah, RIP akan dikeluarkan Oktober 2018. Kita sudah membangun fase 1 senilai Rp 5,2 triliun sehingga pembangunan fase 2 harus didukung. Hanya saja, pembangunannya harus terintegrasi dengan rencana-rencana lain (dalam RIP),” kata Ferrial.
KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, alokasi penyertaan modal daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo lebih baik dimasukkan dalam APBD 2019.
Kepala Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan Emanuel Kristanto mengatakan, RIP Provinsi DKI Jakarta tengah disusun Bidang Perkeretaapian Dishub DKI Jakarta. Sementara itu, studi kelaikan (feasibility study) Fase 2 Koridor 1 LRT sedang dirancang Korean Rail Network Authority sebagai investor.
Di lain pihak, Direktur Utama PT Jakpro Dwi Daryoto mengungkapkan kesanggupan PT Jakpro membangun Fase 2 Koridor 1 LRT Jakarta. Ia memperkirakan RIP akan selesai pada November. Setelah itu, pihaknya akan mengintegrasikan rencana pembangunan dalam studi kelaikan PT Jakpro dengan rancangan dalam RIP.
”Kalau rencana PT Jakpro bisa diintegrasikan dengan RIP, ya kami lanjutkan pembangunannya. Kalau tidak, kami harus ubah lagi,” kata Dwi, Senin (3/9/2018).
Dwi menambahkan, integrasi rencana pembangunan PT Jakpro dengan RIP sangat penting sebab ia menilai alokasi PMD yang diminta perusahaannya terbilang besar.
”Ini kaitannya dengan uang yang besar. Makanya, dalam rapat dengan Komisi B, Pak Ferrial meminta alokasi PMD untuk ditunda, nanti bisa dimasukkan ke anggaran 2019,” kata Dwi.
Sebelumnya, rencana pembangunan Fase 2 yang telah dibuat PT Jakpro menghubungkan Stasiun Velodrom, Jakarta Timur, ke daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, melalui Dukuh Atas. Namun, RIP yang tengah disusun disebut mengarahkan pembangunan ke daerah Manggarai, Jakarta Selatan.
Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengatakan, pihaknya tetap terbuka pada peluang pembangunan fase 2 ke daerah Manggarai. Karena itu, diperlukan studi mengenai ketersambungan LRT dengan moda transportasi yang sudah ada di Manggarai, seperti kereta rel listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh.
KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS
Pekerja mengecat tiang-tiang di atap Stasiun Velodrom, Senin (3/9/2018).
Uji coba operasi berlanjut
Sementara itu, Fase 1 Koridor 1 LRT diperkirakan dapat beroperasi paling cepat Desember 2018. Dari 16 kereta yang akan dioperasikan, baru delapan yang telah dinyatakan lulus uji pertama oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, Dwi mengatakan, uji coba operasi akan dilanjutkan hingga akhir September.
Di samping itu, terdapat berbagai tahapan yang harus dipenuhi sebelum LRT mendapatkan izin beroperasi dari Dishub DKI Jakarta. ”Uji coba operasi akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Kami juga harus menyelesaikan pembangunan stasiun, fasilitas prasarana, dan sarana yang belum selesai. Kira-kira semua akan selesai akhir tahun,” kata Dwi.
KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS
Loket di Stasiun Velodrom belum selesai dibangun hingga Senin (3/9/2018).
Pantauan Kompas, Senin (3/9/2018), pembangunan Stasiun Velodrom belum sepenuhnya selesai. Dari empat pintu masuk, hanya satu yang telah dioperasikan. Beberapa fasilitas, seperti loket, eskalator, kanopi pada tangga, dinding, dan atap kaca, masih dalam tahap pengerjaan.
KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS
Pintu Masuk 3 di Stasiun Velodrom belum dilengkapi eskalator ataupun kanopi dan pegangan tangga.
Namun, rel dapat digunakan. Kereta yang diuji coba juga berjalan dengan baik dalam kecepatan 40 km per jam di trek lurus dan 25 km per jam di tikungan dan saat melewati stasiun. Menurut keterangan Allan, sejak uji coba pertama pada 15 Agustus lalu, kereta telah melampaui target durasi beroperasi selama 1.000 jam tanpa mogok.
Hal lain yang juga perlu disepakati sebelum operasi penuh adalah skema kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dan PT Jakpro. Menurut Ferrial, belum ada pembicaraan mengenai skema yang dipilih, yakni build transfer operate atau build operate transfer. (KRISTIAN OKA PRASETYADI)
