GENEVA, RABU — Hingga saat ini, setidaknya terdapat 4 juta anak pengungsi di seluruh dunia yang tidak mendapat pendidikan. Mereka tidak bisa sekolah karena sistem di negara-negara pengungsian tidak bisa menerima pengungsi anak-anak di sekolah.
Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mencatat jumlah pengungsi anak yang tidak sekolah terus meningkat. Dari setengah juta pada awal 2018 menjadi 4 juta pada pertengahan tahun. ”Berdasarkan pola sekarang, kecuali ada investasi dilakukan, ratusan ribu anak masuk ke statistik yang mengganggu ini,” ujar komisioner UNHCR, Filippo Grandi, Rabu (29/8/2018), di Geneva, Swiss.
UNHCR menangani 20 juta pengungsi di seluruh dunia. Sementara 5 juta pengungsi Palestina ditangani UNRWA, badan PBB yang khusus dibentuk untuk mengurus pengungsi Palestina sejak 1948.
Lebih dari 10 juta pengungsi yang ditangani UNHCR merupakan anak-anak. Dari seluruh anak, 7,4 juta anak berada di usia sekolah. Rata-rata, hanya satu dari setiap anak pengungsi dalam usia SD yang mendapat pendidikan. Adapun di usia pendidikan tinggi, hanya 1 persen anak pengungsi yang kuliah. Di aras global, sepertiga pemuda mendapat pendidikan tinggi.
UNHCR mendorong sekolah umum menerima anak pengungsi untuk mengatasi masalah itu. UNHCR mendesak hambatan-hambatan untuk anak pengungsi masuk sekolah harus dihapus. Langkah itu lebih masuk akal dibandingkan mengandalkan sekolah khusus untuk pengungsi.
Apalagi, jumlah sekolah khusus pengungsi amat terbatas. Sementara jumlah pengungsi terus melonjak karena berbagai alasan.
Dari Romania dilaporkan, Universitas Eropa Tengah (CEU) menunda program untuk pengungsi dan pencari suaka. Universitas yang didanai miliuner George Soros itu menyatakan langkah itu sebagai tanggapan atas masalah pajak dan hukum yang dihadapinya.
Romania menjalankan kebijakan anti-imigran sejak Juni. Lewat kebijakan itu, Pemerintah Romania akan mengenai retribusi 25 persen kepada organisasi yang dianggap membantu imigran.
Perdana Menteri Romania Viktor Orban mengatakan, migrasi menimbulkan beban keuangan negara. Beban itu harus ditanggung oleh organisasi yang membantu imigran.
Selain kebijakan pajak, Romania juga menyiapkan pidana penjara bagi pihak yang dianggap membantu orang asing masuk secara ilegal ke negara itu.
Orban menuding Soros memfasilitasi imigran untuk membanjiri Eropa. Serangkaian kebijakan anti-imigran itu disebut juga Stop Soros.
Palestina
UNWRA memastikan sekolah di Tepi Barat dan Gaza yang dikelola akan kembali berjalan. Pengoperasian sekolah-sekolah itu sempat dalam ketidakpastian setelah Amerika Serikat, yang memberikan dana operasional paling banyak pada UNRWA, memangkas kontribusinya.
Akibat keputusan itu, UNRWA kesulitan membayar 22.000 guru di Gaza, Tepi Barat, Jerusalem Timur, Jordania, Suriah, dan Lebanon. ”Kami sangat yakin untuk memastikan sekolah tetap buka,” ujar unsur pimpinan UNRWA Pierre Krahenbuhl.
Kepastian itu setelah UNRWA mendapat sumber dana pengganti. UNRWA sudah mendapatkan 238 juta dollar AS yang dibutuhkan untuk menyediakan aneka layanan bagi pengungsi. Untuk penampungan pengungsi Jalazone, Qatar dan Uni Emirat Arab menyediakan total 100 juta dollar AS. Sementara Arab Saudi menjanjikan 50 juta dollar AS.
UNRWA dalam kesulitan setelah AS memangkas kontribusi dari rencana 350 juta dollar AS menjadi 60 juta dollar AS untuk tahun anggaran 2018. Kini setelah mendapat aneka donor pengganti, UNRWA masih harus mencari tambahan 200 juta dollar AS. (AP/AFP/REUTERS)