Pendirian PTS Baru Terus Diajukan

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Forum Konsultasi Publik Soal Layanan Pengurusan perguruan tinggi dan program studi baru dilaksanakan Direktorat Jenderal kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta, Selasa (28/8/2018). Forum ini untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan layanan pengurusan ijin perguruan tinggi dan program pendidikan.

Meski jumlah perguruan tinggi di Indonesia sudah lebih dari 4.500 institusi, pembukaan perguruan tinggi swasta tetap terbuka dalam bentuk institut atau politeknik.

JAKARTA, KOMPAS - Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang lebih dari 4.500 institusi dinilai berlebih, apalagi sekitar 70 persennya merupakan perguruan tinggi swasta kecil. Namun, di tengah upaya untuk memangkas jumlah perguruan tinggi dengan merger sejumlah perguruan tinggi swasta, pengusulan pendirian perguruan tinggi swasta tetap dilayani, utamanya untuk perguruan tinggi vokasi.

Dalam satu periode pengusulan  di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti), usulan pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru yang diajukan mencapai 35 institusi atau lebih.  Adapun pengusulan program studi (prodi) baru per periode lebih dari 500 prodi. Padahal dalam satu tahun ada empat periode pengusulan.

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek dan Dikti Patdono Suwignjo seusai pembukaan Forum Konsultasi Publik Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti   di Jakarta, Selasa (28/8/2018), mengatakan, pengusulan PTS  dan prodi baru tetap memungkinkan. Sebab, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di  Indonesia masih  31,5 persen. Sebagai perbandingan, di  Malaysia sekitar 38 persen, Thailand sudah  sekitar 58 persen,  dan Korea Selatan  mencapai 92 persen.

”Jumlah perguruan tinggi  di Indonesia sebenarnya sudah banyak, lebih dari 4.500 institusi. Namun, sekitar 70 persennya merupakan PTS kecil,” ujarnya.

Lebih ketat

Patdono mengatakan, pembukaan PTS atau prodi baru diperbolehkan, tetapi lebih ketat. Selain itu,  PTS yang diizinkan adalah  dalam bentuk institut atau politeknik.

KOMPAS/YUNI IKAWATI

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kenristekdikti, Patdono Suwignyo, di rapat Pusat Unggulan Iptek, Rabu (18/4/2018).

Meski ada banyak pengajuan pendirian PTS dan prodi baru, kata Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Ridwan, hanya berkisar 10 persen yang memenuhi syarat.

”Sebagian besar kegagalan pemenuhan syarat di penyediaan dosen. Untuk tiap prodi minimal ada enam dosen. Namun, syarat ini nyatanya hampir 95 persen tidak terpenuhi,” ujar Ridwan.

Sebagian besar kegagalan pemenuhan syarat di penyediaan dosen. Untuk tiap prodi minimal ada enam dosen.

Syarat untuk menyediakan sarana prasarana, seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, ruang perpustakaan, dan laboratorium, juga tidak mudah dipenuhi. Umumnya ketika pengajuan, baru siap lahan. ”Kemampuan finansial yayasan juga kami perhatikan,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, pihaknya terus memperbaiki layanan pengusulan PTS atau prodi secara daring. Waktu pengurusan akan dipangkas tanpa mengurangi kualitas perizinan.

Padono mengatakan, pemerintah mendorong pendirian politeknik dengan mempermudah perizinan. Namun, peminatnya masih sedikit karena dirasa butuh modal yang besar dan keterbatasan kerja sama industri.

”Hanya ada delapan PTS yang mengajukan politeknik. Yang minat biasanya dari industri. Padahal, pemerintah sedang berupaya untuk menyeimbangkan jumlah perguruan tinggi  akademik dengan vokasi,” ujarnya.

Pendirian institut atau politeknik baru diharapkan minimal bisa menampung  2.000-2.500 mahasiswa. Kondisi ini membuat PTS bisa berkembang. Namun, dana yang dibutuhkan cukup besar, berkisar Rp  250  miliar-Rp 300 miliar.

Merger

Sementara itu, pemerintah terus mendorong upaya untuk  menyehatkan PTS-PTS kecil, salah satunya lewat merger atau akuisisi. Menristek dan Dikti Mohamad Nasir menargetkan pada 2019 ada pengurangan sekitar 1.000 PTS  lewat merger.

”Ada 200 PTS  dalam proses merger. Yang lain, tampaknya masih melihat dan menunggu apakah merger merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas,” ujar Patdono.

Ketua Penyatuan PTS di Lingkungan  Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Erni Murniati mengatakan, ada empat PTS di lokasi Kampus UKI di Jakarta. Dengan dukungan pemerintah, Akademi Keperawatan, Akademi Fisioterapi, Akademi Perbankan, dan UKI melebur menjadi satu, yakni UKI. ”Yang prodi diploma di bawah akademi disatukan pengelolaannya dalam Fakultas Vokasi UKI,” kata Murni.