Peremajaan Karet Butuh Pembiayaan yang Pasti

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ilustrasi _ Darwinto (47) menyelesaikan penyadapan batang pohon karet di perkebunan karet Lima Puluh Lidah Tanah, PT Socfin Indonesia, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batubara, Sumatera Utara, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana menguji coba peremajaan lahan karet dengan skema pembiayaan kemitraan bisnis. Akan tetapi, petani karet menilai skema ini tidak memberikan kepastian realisasi program.

Peremajaan karet dinilai menjadi program penting karena mayoritas lahannya merupakan perkebunan rakyat yang sebagian besar telah melampaui usia produktif. Dewan Karet Indonesia mencatat, lahan karet nasional saat ini seluas 3,8 juta hektar, sebanyak 3,1 juta hektar di antaranya merupakan kebun karet rakyat.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria memperkirakan, jumlah lahan karet perkebunan rakyat yang perlu diremajakan saat ini mencapai 1 juta hektar. "Jika tidak segera diremajakan, petani rakyat akan mengalihkan lahannya menjadi kelapa sawit," ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/8/2018).

Biaya yang dibutuhkan untuk meremajakan lahan karet berkisar Rp 50 juta per hektar. Lukman merinci, kebutuhan biaya tersebut untuk pembersihan lahan, pengosongan lahan, dan pengadaan bibit.

Rencananya, pemerintah akan menerapkan skema pembiayaan kemitraan bisnis dengan menjual kayu karet yang berada di lahan yang akan diremajakan tersebut. Harga jual maksimal kayu diperkirakan Rp 500.000 per meter kubik. Oleh karena itu, hasil penjualan dinilai tidak cukup untuk membiayai kebutuhan peremajaan.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Kebun karet dimusnahkan warga di kawasan Tinggi Hari, Kecamatan Gumay Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Selasa (13/3/2018). Karena harga karet terus jatuh dua tahun terakhir, bahkan sekarang menjadi sekitar Rp 4.000-Rp 6.000 per kilogram, warga pun mulai meninggalkan karet. Mereka menebangi pohon karet di kebunnya. Kebun itu kemudian diganti tanaman baru, antara lain yang saat ini cukup favorit adalah kopi.

Kemitraan

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, anggaran pemerintah terbatas sehingga kemitraan bisnis dipilih menjadi skema peremajaan kebun karet rakyat.

Uji coba peremajaan kebun karet dengan skema pembiayaan kemitraan bisnis itu akan diterapkan di lahan seluas 1.000 hektar di Sumatera Utara. Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Azis Pane mengatakan, lahan karet di sana siap untuk diremajakan, antara lain di Mandailing dan Paya Pinang.

Jika berhasil, model pembiayaan tersebut dapat menjadi rujukan skema Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Karet yang akan dibentuk dalam rencana jangka panjang. Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan pelaku usaha yang hendak terlibat dalam kemitraan tersebut.

Menurut Azis, fungsi kayu karet yang dijual dapat menggaet mitra bisnis. "Manfaatnya banyak karena sifat kayunya tidak keras. Paling tidak bisa dibuat mainan anak atau perabotan," ujarnya.

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau Gapkindo mendukung langkah pemerintah untuk uji coba peremajaan lahan karet tersebut asalkan tepat sasaran kepada perkebunan rakyat. Ketua Umum Gapkindo, Moenardji Soedargo, mengharapkan adanya diskusi intens antara pelaku usaha dan pemerintah agar rencana peremajaan tersebut berdampak positif pada industri karet dari hulu ke hilir.

Menurut Moenardji, hubungan antara pelaku industri karet dan petani karet bersifat simbiosis mutualisme. "Petani karet dari perkebunan rakyat memproduksi lebih dari 90 persen karet alam," ucapnya.