Perpres Pendanaan Perubahan Iklim Sebelum Argo Paris

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Para pembicara dalam diskusi Pojok Iklim yang bertema Kesiapan Kebijakan Nasional Mengenai Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar, Selasa (21/8/2018), di Jakarta. Dari kanan ke kiri Agus Pambagyo (pengamat kebijakan publik sebagai moderator), Wahyu Marjaka (Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional KLHK), Medrilzam (Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Dida Gardera (Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perekonomian), Hariyanto (Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Vladislav Arnaoudov (Pakar Instrumen Berbasis Pasar Partnership for Market Readiness/PMR).

JAKARTA, KOMPAS – Pendanaan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim tak mampu ditangani sendiri oleh Anggaran Negara. Mobilisasi kontribusi berbagai pihak untuk pembangunan rendah karbon menjadi kebutuhan mutlak bila ingin target penurunan emisi 29 – 41 persen tercapai.

Namun hingga dua tahun sebelum “argo” perjanjian Paris mulai berjalan di tahun 2020, Indonesia belum memiliki mekanisme perdagangan karbon. Instrumen ekonomi tersebut bisa mendorong peran swasta dan masyarakat untuk menekan pelepasan emisi gas rumah kaca.

Dalam waktu dekat, Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Perubahan Iklim sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah yang disusun selama lima tahun tersebut memfasilitasi pengembangan sistem perdagangan limbah dan atau emisi.

Dalam waktu dekat, Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Perubahan Iklim sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

“Perpres ini akan jadi point of movement dari pasar karbon,” kata Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Selasa (21/8/2018), di Jakarta dalam diskusi seri Pojok Iklim: Kesiapan Kebijakan Nasional Mengenai Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar.

Selain Wahyu Marjaka, diskusi ini menghadirkan Medrilzam (Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Dida Gardera (Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perekonomian), Hariyanto (Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Vladislav Arnaoudov (Pakar Instrumen Berbasis Pasar Partnership for Market Readiness/PMR). Agus Pambagyo (pengamat kebijakan publik) menjadi moderator.

Wahyu mengatakan PP 46/2017 memandatkan pembentukan badan layanan umum atua badan pengelola dana lingkungan hidup (BPDLH). Keberadaan BPDLH ini diharapkan bisa menghimpun kepercayaan publik.

Tidak menarik

Dida Gardera mengatakan pasar karbon internasional saat ini tak menarik, yaitu pada harga 1 dollar AS per ton CO2e. Mengutip Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Dida mengatakan pasar karbon baru kompetitif bila mencapai 40-80 dollar AS per ton CO2e (2025) dan 50-100 dollar AS per ton CO2e (2030).

Untuk mencapai ini, kata dia, pemerintah sedang menciptakan sistem untuk menimbulkan permintaan dan pasokan. Diantaranya dengan menetapkan standar emisi atau cap pada usaha industri yang akan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dida menunjukkan sektor industri yang dalam kontribusi nasional (NDC) ditargetkan menurunkan 315 juta ton CO2e ternyata memiliki potensi hingga 350 juta (menurut perhitungan PMR). Peran signifikan sektor industri ini agar dimanfaatkan.

“Kalau menggantungkan APBN saja tidak cukup. Swasta tersentil kalau ada nilainya, kalau disuruh menerapkan saja tidak akan menarik bagi swasta,” kata dia.

Ia mencontohkan Joint Crediting Mechanism, kerja sama Indonesia – Jepang yang memberikan subsidi dan teknologi dalam efisiensi penurunan emisi dari operasional industri. Hasil penurunan emisi yang dapat diperhitungkan sebagai “kredit karbon” bagi Jepang dan Indonesia.

Direktur Konservasi Energi Hariyanto mengatakan penurunan emisi dilakukan dengan mewajibkan pelaku usaha pengguna energi 6.000 ton ekuivalen minyak per tahun untuk menjalankan manajemen energi efisien. Saat ini, kata dia, dari 300 unit baru 170-an unit yang memenuhi.

Di sisi lain, pemerintah juga memasuki campuran biodiesel hingga 20 persen atau B20 yang juga dituangkan dalam Perpres. “Dengan B20 bisa untuk penghematan devisa dan reduksi emisi,” kata dia.

Upaya lain, pihaknya sedang menyiapkan regulasi terkait pemasangan solar panel (roof top) bagi pelanggan PLN. Pemasangan dibatasi 90 persen dari kontrak nilai kapasitas dari PLN karena terkait penghitungan meteran. Dengan kata lain, bila pasokan energi dari solar tersebut surplus akan mereduksi tagihan PLN.