Wajah Perempuan di Penataan Kota

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Perempuan pekerja di Jakarta dan fasilitas publik, termasuk zebra cross.

Selama beberapa tahun terakhir, wajah perempuan pelan-pelan menyusup di beragam penataan infrastruktur dan tata kota. Meskipun baru di sebagian kecil, Jakarta mulai tanggap meningkatkan faktor keamanan bagi perempuan dan kelompok rentan lain.

Salah satu yang paling sukses dan sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari komuter tentu adalah kereta khusus perempuan di KRL. Setiap hari, para petugas keamanan kereta sigap memeriksa kereta perempuan untuk mengingatkan penumpang agar memberi ruang itu kepada mereka yang berhak.

”Ya, meskipun di sisi lain jadi timbul anggapan perempuan hanya berhak mendapat keistimewaan di kereta perempuan. Di kereta lain, perempuan ada yang disuruh ke kereta khusus,” kata Koordinator Pengorganisasian Perempuan di Lima Wilayah Ulfa Kasim dalam lokakarya pendekatan kesetaraan jender dalam pembangunan perkotaan yang digelar UN Women dan Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Kebutuhan perempuan dalam mengakses fasilitas publik berbeda dengan kaum pria. Perempuan lebih rentan menjadi sasaran kejahatan dan kebutuhan fisik yang berbeda dari pria, misalnya saat hamil.

Untuk itu, penataan kota yang setara jender diperlukan supaya kota menjadi penjaga perempuan dengan tata kota yang mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Hal ini, misalnya, dengan meningkatkan penerangan di taman-taman kota. Sebab, ruang publik yang gelap dan tertutup rentan menjadi lokasi kejahatan, dari jambret hingga kejahatan seksual.

”Jadi intinya bagaimana membuat fasilitas publik yang responsif jender. Misal, ruang publik yang aman dan mencegah kejahatan seksual. Pohon jangan terlalu rimbun dan tempat yang terang,” kata Inneke Indrarini dari Unit Pengarasutamaan Jender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Penumpang berdesakan di kereta khusus perempuan dengan tujuan Parung Panjang di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2014).

Inneke memberi contoh RPTRA yang sudah memenuhi syarat ruang publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak-anak. Menurut Inneke, perempuan merupakan bagian dari kaum yang perlu memperoleh afirmasi, seperti warga lanjut usia, anak-anak, dan penyandang cacat. Sejak 2006, pemerintah pusat sudah tanggap akan kebutuhan itu dengan membuat peraturan agar pembangunan fasilitas publik dan gedung pemerintah mengakomodasi kebutuhan itu. Salah satunya anak tangga yang tingginya tak boleh lebih dari 15 sentimeter.

Namun, di daerah dan lapangan peraturan ini sering tidak terterjemahkan. ”Rancangan gedung, misalnya, belum dibuat sesuai aturan itu,” katanya.

Tak hanya menjadi sasaran penataan kota, kaum perempuan pun dapat menjadi penggerak penataan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Temuan hasil survei ITDP di RW 001 Sunter Jaya, Jakarta Utara, kaum perempuan dan anak-anak merupakan pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.

Peneliti perencanaan perkotaan ITDP Indonesia, Deliani Siregar, mengatakan, ibu-ibu membutuhkan jalan-jalan kampung yang aman karena jalan di perkampungan juga merupakan ruang publik tempat warga saling berbagi fungsi dan interaksi.

”Kalau siang, jalan itu menjadi ruang bermain. Ibu-ibu khawatir akan keselamatan anak-anak mereka karena banyak sekali sepeda motor berlalu lalang,” katanya.

Atas dasar kebutuhan ibu-ibu itulah, tata guna jalan di RW 001 Sunter Jaya diubah. Di sana diterapkan pembatasan kecepatan hingga ruang untuk sepeda motor hingga membuat jalan yang aman untuk ruang bermain anak-anak.

Di tingkat Jakarta, Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta Riri Asnita mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sedang berusaha mewujudkan kota yang aman dan nyaman untuk kelompok yang butuh afirmasi.

Salah satu yang tengah digarap adalah koridor Sudirman-Thamrin. Kawasan itu akan dirancang sebagai ruas dengan trotoar yang lebar dilengkapi jalur hijau dan mudah diakses oleh perempuan, warga penyandang cacat, anak-anak, hingga warga lanjut usia.

Salah satunya dengan membuat pelican crossing menggantikan jembatan penyeberangan orang (JPO). JPO yang sepi dan tersembunyi di malam hari juga pernah menjadi lokasi pelecehan perempuan. Dengan pelican crossing, warga di kursi roda hingga perempuan hamil sekarang lebih mudah menyeberang di jalan di jantung Ibu Kota.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Salah satu bagian lantai mulai keropos dan berlubang di jembatan penyeberangan Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang kurang terawat akan mengurangi kenyamanan warga yang akan menggunakannya.

Penataan trotoar yang lebar dilengkappi taman-taman serta bangku untuk istrirahat juga sudah pernah dilakukan di Tanah Abang, Jatinegara, dan Blok M.

Sayangnya, masih banyak sudut Jakarta lain yang belum mengerti kaum hawa.