Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menjadi Fokus

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama Pemerintah Kanada, Selasa (7/8/2018), menyosialisasikan program dana inovasi responsif tahap II di Jakarta. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Geliat pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia coba ditingkatkan. Bekerja sama dengan Pemerintah Kanada, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menawarkan bantuan teknis kepada pemerintah daerah di kawasan itu untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan terwujud 39 pusat pertumbuhan ekonomi baru di 60 kabupaten di Indonesia. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu di antaranya Dompu (Nusa Tenggara Barat), Berau (Kalimantan Timur), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Mempawah (Kalimantan Barat), Kayong Utara (Kalimantan Barat), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Pandeglang (Banten).

Untuk mengakselerasi geliat perekonomian di wilayah tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Kanada menawarkan bantuan. Bantuan diberikan dalam bentuk dana inovasi responsif. Program bantuan akan diselenggarakan hingga 2020.

Direktur Proyek National Support for Local Investment Climates (NSLIC) Rino A Sa’danoer, Selasa (7/8/2018), menjelaskan, besaran dana inovasi responsif mencapai Rp 1 miliar untuk tiap daerah.

Jika tertarik, pemerintah daerah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wajib mengirimkan proposal. Proposal setidaknya harus berisi usulan program pengembangan kapasitas dan inovasi. Tiap tahun, akan ada enam proposal yang diterima.

Adapun proposal diharapkan memperhatikan aspek jender, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bantuan itu nantinya harus digunakan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha atau pemerintah daerah. Implementasinya berupa mengontrak tenaga ahli, penasihat, atau konsultan yang bisa membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, potensi ekonomi yang ada di daerah bisa bisa digarap optimal.

Menurut Rino, Pemerintah Kanada memilih memberikan bantuan teknis karena dirasa lebih efektif daripada memberikan bantuan fisik atau uang.

”Karena kami ingin membangun kapasitas manusia di daerah. Kalau dikembangkan, akan berakibat positif terhadap pembangunan ekonomi,” ujar Rino di Jakarta.

Senior Development Officer Global Affairs Canada (GAC) Jeffrey Ong mengungkapkan, program bantuan dana inovasi responsif berlangsung selama setahun. Meski relatif singkat, dari sana diharapkan tercipta model praktik terbaik (best practice) yang bisa direplikasi ke daerah lain dalam jangka panjang.

Kompas

Jeffrey Ong

Menurut Jeffrey, proposal yang akan diterima mengandung kegiatan yang inovatif, memberikan efek luas dalam pengembangan ekonomi lokal, serta berintegritas.

”Apa yang nanti diusulkan merupakan masterplan daripada pengembangan kawasan perdesaan. Tidak bisa melenceng dari masterplan,” kata Jeffrey.

Jeffrey menginginkan program ini tak berhenti setelah setahun diimplementasikan pemerintah daerah. Untuk itu, proposal yang masuk diupayakan yang betul-betul berkualitas. Pihak NSLIC akan mengidentifikasi dan menyeleksi proposal secara ketat.

Kasubdit Transmigrasi dan Perbatasan Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan (DTTP) Bappenas Arief Wiroyudo menyampaikan, program dana inovasi responsif menjadi bagian dari pelaksanaan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019. Salah satu sasaran RPJMN adalah memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditunjang melalui pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Dengan demikian, diharapkan disparitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa bisa dikikis. Ia menjelaskan, 70 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia terpusat di Jawa.

Arief mengatakan, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru memerlukan kontribusi berbagai pihak. Utamanya dalam merancang masterplan daerah secara partisipatif. Ia menyebut komitmen setiap pemangku kebijakan menjadi vital.

”Komitmen pemerintah daerah penting. Ketika ada dukungan seperti saat ini, mereka harus komitmen membangun desanya,” ujar Arief.

Apabila kapasitas sumber daya manusia di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru mampu ditingkatkan, Arief meyakini hal itu akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu kawasan yang dipilih dari 39 pusat pertumbuhan ekonomi baru adalah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan tersebut merupakan daerah potensial penghasil jagung dengan jumlah komoditas 600.000 ton per tahun.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu, NTB, Miftaul Su’adah mengatakan, jumlah produk yang dihasilkan masih dalam bentuk bahan mentah. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan masih rendah, yakni hanya Rp 3.500 per kilogram.

Program dana inovasi responsif menjadi alternatif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Adapun Bappeda Kabupaten Dompu berupaya meningkatkan kapasitas 18 desa di Kecamatan Manggalewa dan Kecamatan Kilo. Masyarakat di sana diharapkan mampu mengolah komoditas jagung yang semula hanya berupa bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi sehingga nilai ekonominya bertambah.

Selain peningkatan nilai ekonomi produk jagung, hal lain yang menjadi fokus pembangunan adalah pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan perilaku untuk mewujudkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk dua poin penting dalam pengajuan proposal, yakni sosialisasi dan pelatihan terkait keberlanjutan lingkungan, di samping peningkatan kapasitas petani jagung.

”Hal menarik dari program bantuan ini adalah fokus pada peningkatan sumber daya manusia,” ujar Miftaul Su’adah.