Pemerintah Jamin Pasokan Air Lancar, Berantas Mafia Air
Oleh
Abdullah Fikri Ashri
·3 menit baca
INDRAMAYU, KOMPAS – Kementerian Pertanian bersama sejumlah pihak berkomitmen mengantisipasi meluasnya sawah puso akibat kekeringan di sentra pangan nasional. Selain menjamin pasokan air lancar, pemerintah juga akan menindak tegas oknum yang diduga memperjualbelikan air irigasi.
Demikian hasil rapat koordinasi terkait pengelolaan air di sentra pangan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018). Rapat yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai Jabar Kementan Banun Harpini tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu Supendi dan Komandan Kodim 0616/Indramayu Letnan Kolonel (Kav) Agung Nur Cahyono.
Turut serta Pelaksana Tugas Kepala Bidang Operasi Balai Besar wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Dwi Agus Kuncoro, dinas pertanian Indramayu dan Cirebon, serta Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu Dasma. Sebelum rapat, rombongan memantau lahan yang dilanda kekeringan di Kecamatan Losarang dan Kecamatan Kandanghaur, Indramayu.
“Sekarang, kami fokus menyelamatkan 6.528 hektar sawah yang terancam puso di Losarang, Kandanghaur, dan Gabuswetan. Satu minggu ke depan sejak Rabu (1/8/2018) air akan disalurkan ke daerah tersebut dengan debit 25 meter kubik per detik, tanpa harus digilir. Setelah itu, penggiliran kembali dilakukan,” ujar Banun.
Sebelumnya, petani harus menunggu giliran mendapatkan pasokan air setiap tiga hari dengan debit air yang menyusut hingga 10 meter kubik per detik. Selain karena kemarau, menurut Banun, tata gilir air dilakukan karena ada pengerjaan saluran irigasi. Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka juga digunakan sebagai arena Asian Games untuk cabang olahraga dayung disiplin kano slalom.
Daerah yang terancam puso tersebut merupakan wilayah akhir penyaluran air dari Bendung Rentang dan Waduk Jatiluhur. Adapun Rentang mendapatkan air dari Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Sebelum sampai ke Indramayu dan Cirebon, air melalui dua saluran induk, yakni Sindupraja dan Cipelang.
Kondisi ini membuat sawah di daerah tersebut dilanda puso. Menurut Banun, lahan puso di Indramayu sebanyak 258 hektar. Sementara data Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III Indramayu mencatat 694 sawah puso. Adapun KTNA Indramayu mencatat sawah puso sedikitnya 2.000 hektar.
Padahal, dengan sawah 114.000 hektar, Indramayu mampu memproduksi hingga 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP). Bahkan, Indramayu memiliki sawah terluas di Indonesia untuk ukuran kabupaten/kota. Jabar berkontribusi untuk 17 persen kebutuhan beras nasional.
“Kami sudah mengantisipasi kekeringan ini sejak Mei dengan rapat dan pembagian tata gilir air. Namun, pola tanam petani yang tidak sesuai pembagian golongan air membuat pembagian air tidak maksimal,” ujar Banun.
Dwi Agus Kuncoro mengatakan, BBWS Cimanuk-Cisanggarung telah memasok air sesuai kebutuhan petani sehingga sawah puso seharusnya tidak terjadi. Dari Jatigede, debit air 60 meter kubik per detik dikirim ke Bendung Rentang sebelum ke SI Cipelang sesuai kapasitasnya, yakni 25 meter kubik per detik.
Adapun kebutuhan kano slalom hanya 15 meter kubik per detik. Itu pun hanya digunakan pada pukul 06.00 – 09.00 dan 15.00 – 18.00 untuk latihan setiap hari kecuali Senin. “Namun, kami tetap akan memasok air sesuai kesepakatan,” ujarnya.
Mafia air
Penyaluran air yang tidak sampai ke sawah petani juga disinyalir karena adanya oknum yang memperjualbelikan air. Di lapangan, Kodim 0616/Indramayu menerima laporan adanya mafia air yang mengkomersialisasikan air hingga jutaan rupiah agar sawah petani teraliri.
“Namun, belum ada buktinya. Kami siap tangkap tangan oknum itu. Identitasnya sudah ada. Siapa pun itu, mau ASN (aparatur sipil negara), kami akan proses,” ujar Dandim 0616/Indramayu Letkol (Kav) Agung Nur Cahyono. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Indramayu.
Wakil Bupati Indramayu Supendi meminta masyarakat melaporkan, jika ada oknum ASN yang menyalahgunakan air irigasi. “Nanti, akan kami mutasi,” ucapnya.
Ketua KTNA Indramayu Dasma mengakui, sulit mengatur pola tanam petani. Namun, ia berharap, pemerintah tetap menjamin pasokan air petani untuk menanam padi.
“Gagal panen tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bisa membuat petani kapok menanam padi. Apalagi, tidak semua sawah petani dapat diasuransikan,” ujarnya.