Pacu Daya Saing, Dukung Suplai Domestik

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung memadati pameran perjalanan Kompas Travel Fair 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (1/9). Pergeseran belanja masyarakat dari kebutuhan barang konsumsi ke wisata turut mendorong meningkatnya penjualan paket wisata.

JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan impor barang konsumsi tanpa didukung suplai domestik dinilai bakal mendongkrak harga barang. Pemerintah perlu menyelaraskan kebutuhan dan suplai sambil terus memperbaiki daya saing produk dalam negeri.

Sejumlah pelaku industri yang ditemui dan dihubungi sepekan terakhir berharap pemerintah membenahi regulasi untuk mendorong daya saing produk dalam negeri. Harapannya, produsen lokal bisa memanfaatkan pertumbuhan permintaan barang konsumsi dalam negeri.

Badan Pusat Statistik mencatat, kontribusi impor barang konsumsi terhadap total impor nasional sebesar 9 persen tahun 2017 dan tahun ini diperkirakan 9,2 persen. Padahal, selama 2008-2015, kontribusinya hanya 6,4-7,6 persen. Realisasi impor barang konsumsi semester I-2018 juga tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Peningkatan itu dinilai menggerus pasar produsen lokal. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebutkan, pertumbuhan pasar industri plastik dalam negeri hanya 11-12 persen karena banjir produk impor.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat berpendapat, ekspor-impor merupakan hal wajar dalam perdagangan transnasional. Namun, setiap negara berkepentingan melindungi produk dalam negeri demi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menambahkan, pemerintah perlu mendorong daya saing. Perbaikan dapat ditempuh dengan menyelaraskan regulasi dan harmonisasi tarif bea masuk agar daya saing produk dalam negeri meningkat sehingga mencegah impor.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Mainan Indonesia Eko Wibowo Utomo menambahkan, impor barang mainan mayoritas dari China, Singapura, dan Hong Kong. Sebab, industri mainan dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan pasar. Selain kreasi dan inovasi yang belum mampu mengimbangi permintaan, ketersediaan bahan baku dan komponen jadi kendala utama.

Tekan impor

Menurut Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, upaya pemerintah menekan laju impor dalam jangka pendek adalah meminta importir tertentu merencanakan pemasukan produk secara akurat. Importir diminta menghitung kebutuhan dan mendatangkan barang sesuai sesuai kebutuhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menambahkan, pemerintah mendorong daya saing produk dalam negeri antara lain melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), termasuk proyek pemerintah melalui badan usaha milik negara dan daerah.

Selain faktor daya saing produk, perkembangan perdagangan secara elektronik (e-dagang) dinilai turut mendorong impor barang konsumsi. Laporan We Are Social dan Hootsuite Januari 2018, pembeli barang konsumsi melalui e-dagang di Indonesia tahun 2017 tercatat 28,07 juta orang. Angka itu naik 13 persen dibandingkan tahun 2016.

Penjualan sejumlah produk, menurut laporan itu, tumbuh relatif tinggi, yakni mode (25 persen), mainan dan hobi (27 persen), elektronik (18 persen), serta pangan dan perlengkapan pribadi (19 persen). Jumlah pembelanja e-dagang juga tumbuh 13 persen jadi 28,07 juta orang tahun 2017.

Namun, lapak pedagang di marketplace didominasi produk impor. Penelusuran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di beberapa marketplace, komposisi barang impor sedikitnya tiga kali lipat lebih banyak ketimbang produk lokal, antara lain berupa tas, sepatu, pakaian, mainan, dan elektronik.

Terkait itu, Vice President Merchant Development Improvement and Operation Blibli.com Geoffrey L Dermawan menyatakan, pihaknya tidak membatasi produk berasal dari mana. Blibli.com memberikan mereka kebebasan untuk menjual produk apa pun selama tidak melanggar aturan dan hukum Indonesia.

Menurut ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, pemerintah perlu menyelaraskan kebutuhan dan suplai barang. Pembatasan impor tanpa didukung suplai domestik justru akan menaikkan harga barang dan mendorong inflasi.

”Substitusi impor bisa dilakukan jika industri domestik pendukungnya kuat dan berdaya saing. Upaya lain adalah meningkatkan ekspor untuk mengimbangi impor,” ujarnya.