Ilustrasi _ Pekerja membongkar tabung gas 3 kilogram untuk dimuat ke kapal pengangkut di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum dapat memutuskan pilihan skema pengendalian subsidi elpiji 3 kilogram agar benar-benar tepat sasaran. Dari rencana yang ada, pengendalian subsidi dilakukan dengan cara pendistribusian tertutup dan penyaluran batuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak mendapat subsidi. PT Pertamina (Persero) mendorong masyarakat mampu yang semula menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi agar memakai elpiji 3 kilogram non subsidi bermerek Bright Gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengakui, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan pilihan skema pengendalian subsidi untuk elpiji 3 kg. Skema yang ada adalah menggunakan kartu beridentitas khusus bagi pemegang atau penerima subsidi, serta skema pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada penerima subsidi.
"Distribusi tertutup dengan kartu beridentitas khusus, maka hanya pemilik kartu yang bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga subsidi. Begitu pula dengan BLT. Dengan uang tersebut, penerima subsidi membeli dengan harga keekonomian. Namun, belum dapat diputuskan mau pakai cara yang mana. Kemungkinan realisasinya tahun depan," ucap Djoko sesaat sebelum menghadiri rapat dengar pendapar di Komisi VII DPR, Senin (9/7/2018), di Jakarta.
Selain pilihan skema pengendalian subsidi, lanjut Djoko, pedataan terhadap masyarakat penerima subsidi elpiji 3 kilogram masih terus diperbarui. Ia juga memastikan bahwa usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masih diperbolehkan memakai elpiji 3 kg yang disubsidi negara. Tahun ini, volume elpiji 3 kg yang disubsidi negara ditetapkan sebanyak 6,45 juta ton. Adapun volume elpiji 3 kg yang diusulkan untuk disalurkan tahun depan sebanyak 6,8 juta ton sampai 6,9 juta ton.
Kompas
Grafis besaran subsidi bahan bakar minyak Dan listrik. Sumber: Kementerian ESDM
Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, pihaknya telah meluncurkan elpiji 3 kg non subsidi dengan merek Bright Gas. Peluncuran tersebut untuk mengajak masyarakat mampu yang masih memakai elpiji 3 kg bersubsidi agar beralih ke elpiji 3 kg non subsidi. Bright Gas 3 kg masih dalam tahap uji pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta Surabaya.
"Memang benar tujuan diluncurkannya produk baru berupa elpiji 3 kg non subsidi adalah untuk mengajak masyarakat mampu yang sebelumnya memakai elpiji bersubsidi agar beralih ke elpiji yang tidak subsidi. Elpiji 3 kilogram bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin," ujar Adiatma.
Gas isi ulang Bright Gas 3 kg dijual seharga Rp 39.000 per tabung, sedangkan harga eceran tertinggi elpiji 3 kg bersubsidi dijual Rp 16.000 per tabung. Dengan demikian, selisih harga Rp 23.000 per tabung. Artinya, besaran subsidi elpiji per kilogramnya lebih dari Rp 7.000.
Rawan diselewengkan
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, adanya dua harga untuk satu jenis barang yang sama bisa menimbulkan praktik penyalahgunaan baran subsidi di lapangan. Praktik pengoplosan gas elpiji 3 kg dengan elpiji 12 kg adalah salah satu contohnya. Pengoplosan gas bersubsidi dengan yang tidak disubsidi merugikan keuangan negara.
"Sebab, uang subsidi dari negara tidak mengalir semestinya, yaitu untuk masyarakat tidak mampu, tetapi disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab," ujar Komaidi.
Komaidi menambahkan, model distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg dinilai cukup ampuh mencegah penyelewengan elpiji 3 kg di lapangan. Dengan cara itu, hanya masyarakat yang berhak mendapat subsidi yang dapat membeli elpiji tersebut.
”Menyalurkan elpiji 3 kg agar tepat sasaran memang tidak mudah. Jangkauan elpiji jenis ini sudah sangat luas sehingga butuh pengawasan banyak pihak untuk memastikan elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran," kata Komaidi.
