Media Australia Terpecah Hadapi Pertemuan Pasifik di Nauru

AFP PHOTO / SAEED KHAN

Warga setempat dan turis bersantap siang di depan Gedung Opera, Sydney, Australia, Senin (12/3/2018).

BRISBANE, KOMPAS — Ajakan korps pers parlemen Canberra (press gallery) untuk memboikot peliputan untuk Forum Kepulauan Pasifik pada September mendatang tidak mendapat dukungan penuh dari media Australia.

Koresponden Kompas di Brisbane, Australia, Harry Bhaskara, Rabu (4/7/2018), melaporkan, ajakan itu dipicu keputusan pemerintah negara pulau Nauru yang menolak kehadiran Australian Broadcasting Corporation (ABC) dalam perhelatan yang akan dihadiri 30 negara, termasuk 18 negara anggota.

”Apabila larangan itu tidak dicabut, semua wartawan tidak berangkat. Apabila seorang dilarang pergi, semua tidak akan pergi,” kata Ketua Korps Pers Parlemen David Crowe yang juga pemimpin koresponden politik surat kabar Sydney Morning Herald dan The Age.

Direktur eksekutif kedua koran tersebut, James Chessell, menyetujui boikot itu.

”Koran The Age dan Morning Herald mendukung keputusan korps pers parlemen. Setiap tindakan untuk mengekang kebebasan pers adalah pukulan bagi seluruh ruang redaksi,” katanya seperti dikutip Sydney Morning Herald.

AFP PHOTO / WILLIAM WEST

Media Australia.

Namun, News Corp yang semula tidak diikutkan dalam rombongan wartawan yang akan meliput pertemuan Pasifik itu tiba-tiba mengatakan akan berangkat.

”Kami yakin sikap tinggal diam bukan cara untuk melawan larangan terhadap kebebasan pers,” kata juru bicara grup media milik Rupert Murdoch itu.

”Kehadiran kami menjadi bukti bahwa kami hidup di alam demokrasi di mana nilai kebebasan pers merupakan hal utama. Ini pesan kuat yang kami dapat sampaikan soal isu kebebasan pers.”

Ketua serikat buruh wartawan Paul Murphy menyesalkan tindakan News Corp.

”Alangkah baiknya apabila semua media utama bersatu. Menghormati kedaulatan negara lain tidak seharusnya diikuti dengan toleransi terhadap pengebirian kebebasan pers,” katanya.

Editor politik harian Daily Telegraph dari grup News Corp, Sharri Markson, mengatakan, perusahaannya tidak mendukung ”pembatalan yang lucu dari korps pers parlemen untuk meliput perjalanan perdana menteri ke Nauru hanya karena seorang juru kamera ABC tidak bisa pergi”.

Ironisnya, media dari negara lain malah mendukung ajakan boikot tersebut.

”Kami diundang. Kami tidak mau datang,” kata Dan McGarry, direktur media harian Vanuatu Daily Post, melalui cuitannya. ”Semua diundang atau semua tak hadir,” katanya

Pemerintah Nauru beralasan ABC yang berdiri sejak 1929 itu terlalu ikut campur dalam politik Nauru ketika meliput Pemilu 2016 dan menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Baron Waqa.

(AP PHOTO/JOSE LUIS MAGANA

PM Australia Malcolm Turnbull

Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada Senin (2/7/2018) mengatakan, ia menyesali keputusan Nauru tetapi tidak menjanjikan untuk mengambil tindakan lanjutan.

Media Fairfax melaporkan bahwa Turnbull telah berminggu-minggu melobi Nauru untuk mengizinkan media nasional turut meliput.

Namun, pemerintahan Nauru bersikukuh menolak kehadiran ABC ”dalam keadaan apa pun”.

Sandera

Rumah detensi yang dihuni sekitar 300 pencari suaka di Nauru, di luar keuntungan politik yang diperoleh negara pulau ini, tampaknya telah menjadi sandera dari kebijakan Australia sendiri. Bantuan Australia sebesar Rp 274,8 miliar (25,9 juta dollar Australia) pada 2018-2019 merupakan sepertiga dari produk domestik bruto Nauru yang berpenduduk 11.000 orang, di luar puluhan juta dollar lainnya untuk persetujuan mendirikan rumah tahanan.

Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara besar dan donor penting bagi PIF di antara puluhan anggota lain yang sebagian besar merupakan negara-negara kecil.

Salah satu butir pembicaraan dalam forum yang akan berlangsung dari 1 September sampai 9 September ini adalah bagaimana menahan pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik.

Australia juga menggelontorkan dana 186 juta dollar Australia untuk membangun jaringan kabel internet di bawah laut yang menghubungkan Solomon Islands, Papua Niugini, dan Australia.

Laman The Conversation melaporkan bahwa dari bocoran surat elektronik diketahui bahwa ABC melakukan peliputan intensif pada 2015 tentang dugaan adanya sogokan bagi pejabat-pejabat tinggi Nauru yang berasal dari perusahaan Australia yang bergerak di bidang tambang fosfat.

Pejabat-pejabat Nauru, termasuk Presiden Baron Waqa, membantah tuduhan itu.