Anak-anak Yaman yang telantar yang melarikan diri dari pertempuran di Hodeidah menggunakan keledai untuk mengangkut jeriken berisi air yang diambil dari sumur di Distrik Abs di wilayah Houthi, Provinsi Hajjah,26 Juni 2018.
KAIRO, KOMPAS Perkembangan kota pantai Hodeidah di Yaman barat secara mengejutkan akan menuju selesai. Perundingan intensif sejak pekan lalu antara kelompok Al-Houthi di satu pihak serta pemerintahan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi dan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi di pihak lain dengan perantara utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mulai membuahkan hasil.
Griffiths, Jumat (29/6/2018), mengungkapkan, kelompok Al-Houthi dan pemerintah Presiden Mansour Hadi secara prinsip setuju menempuh jalan tengah, yaitu menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hodeidah kepada PBB dan mulai gencatan senjata di Hodeidah.
Pelabuhan Hodeidah selama ini menjadi akses 80 persen pasokan komoditas dan bantuan kemanusiaan dari mancanegara ke Yaman. Sejak tahun 2015, pelabuhan Hodeidah dikontrol milisi Al-Houthi.
REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD
Pemandangan pelabuhan Hodeidah, Yaman. Foto diambil pada 24 Juni 2018.
GOOGLE MAPS
Peta lokasi Hodeidah, Yaman
Hal itu membuat milisi Al-Houthi mengontrol sepenuhnya akses jalur logistik dari dan menuju Yaman. Posisi itu memberi andil besar pada kemampuan kelompok Al-Houthi menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi.
Bahkan, sering diberitakan, kelompok Al-Houthi menjadikan pelabuhan Hodeidah sebagai tempat untuk menyelundupan senjata dari Iran. Kelompok Al-Houthi dan Iran telah membantah keras tuduhan adanya pengiriman senjata melalui pelabuhan Hodeidah ke Yaman.
Diperebutkan
Pasukan pemerintah Yaman pro-Presiden Mansour Hadi dengan dibantu koalisi Arab, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sejak 13 Juni lalu melancarkan serangan besar, baik darat, laut, maupun udara, untuk membebaskan pelabuhan Hodeidah itu dari cengkeraman milisi Al-Houthi.
Namun, milisi Al-Houthi melakukan perlawanan sengit dalam upaya membendung serangan pasukan loyalis Presiden Mansour Hadi dan koalisi Arab tersebut.
AFP
Foto yang diambil dari sebuah video AFPTV menunjukkan pasukan pro-Pemerintah Yaman menembakkan senapan mesin berat di selatan bandara Hodeida, Jumat (15/6/2018). Pemimpin pemberontak Yaman mendesak pasukannya berperang melawan pasukan propemerintah untuk merebut kembali Hodeidah, kota pelabuhan utama di Yaman.
Sejauh ini pasukan loyalis Presiden Mansour Hadi dan koalisi Arab hanya mampu membebaskan Bandara Hodeidah yang memang sejak tahun 2015 tidak beroperasi.
Adapun milisi Al-Houthi sudah menyiapkan perang kota jika koalisi Arab dan pasukan loyalis Presiden Mansour Hadi masih bertekad membebaskan pelabuhan Hodeidah.
Upaya PBB
Dalam upaya mencegah perang kota yang hanya akan membawa korban penduduk sipil dalam jumlah besar, Martin Griffiths segera turun tangan untuk mencari jalan kompromi sehingga perang kota itu dapat dihindari.
Griffiths pada Kamis lalu menemui Presiden Mansour Hadi di kota Aden, Yaman selatan, dan Jumat lalu menemui salah seorang pemimpin kelompok Al-Houthi, Muhammad Abdussalam, di Muscat, Oman. Utusan khusus PBB itu tidak menjelaskan, kapan waktunya PBB mulai mengelola pelabuhan Hodeidah itu.
REUTERS/Khaled Abdullah
Sekelompok anak-anak perempuan memprotes serangan koalisi Arab Saudi di luar kantor PBB di Sana\'a, ibu kota Yaman, 20 November 2017.
Masalah pengelolaan pelabuhan Hodeidah tersebut sudah menjadi tuntutan PBB dan Pemerintah Yaman sejak tahun 2016, terutama dalam forum perundingan damai di Kuwait pada tahun itu.
Namun, Al-Houthi saat itu menolak keras tuntutan PBB dan Pemerintah Yaman tersebut. Perundingan damai Yaman kemudian macet sejak Agustus 2016, menyusul kelompok Al-Houthi dan Pemerintah Yaman yang sama-sama menolak kompromi dan berpegang teguh pada sikapnya masing-masing.
Militer pun terus menekan kelompok Al-Houthi. Sejak serangan besar koalisi Arab pada 13 Juni, tekanan itu akhirnya memaksa kelompok Al-Houthi menerima pengelolaan pelabuhan Hodeidah oleh PBB yang sebelum ini ditolak keras.
AFP PHOTO / KARIM SAHIB
Foto yang diambil pada 19 Juni 2018 di Abu Dhabi menunjukkan drone Ababil buatan Iran yang dikatakan Angkatan Bersenjata Emirat digunakan oleh pemberontak Houthi di Yaman dalam pertempuran melawan pasukan koalisi yang dipimpin oleh UEA dan Arab Saudi.
Koalisi Arab, Jumat malam lalu, mengklaim, kembali berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak milisi Al-Houthi yang ketiga. Pesawat nirawak itu dijatuhkan saat melintas di atas area arah selatan kota Hodeidah. Sebelumnya koalisi Arab mengklaim telah menjatuhkan dua pesawat tanpa awak milik milisi Al-Houthi. Koalisi Arab selama ini menuduh Iran telah memasok teknologi pesawat tanpa awak dan rudal balistik ke milisi Al-Houthi di Yaman. Iran telah membantah tuduhan koalisi Arab itu.
Griffiths menegaskan, ada dua prioritas PBB di Yaman saat ini, yaitu, pertama, mencegah serangan besar ke kota Hodeidah untuk menghindari jatuhnya korban dari warga sipil dalam jumlah besar. Kedua, segera memulai perundingan politik guna mencari solusi komprehensif untuk menyelesaikan krisis Yaman.
Griffiths mengungkapkan, pekan depan ia akan menyampaikan rencana terkait solusi komprehensif di Yaman kepada DK PBB di New York. Ia pun akan membawa kelompok-kelompok yang bertikai di Yaman ke meja perundingan dalam beberapa pekan mendatang.
Menyeluruh
Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yamani kepada harian Asharq al-Awsat menegaskan, Pemerintah Yaman hanya menerima solusi Hodeidah sebagai bagian dari solusi komprehensif di Yaman. ”Pemerintah Yaman menolak keras solusi secara parsial di Yaman, misalnya hanya solusi Hodeidah, tanpa dikaitkan solusi lebih menyeluruh. Kami hanya menerima solusi satu paket terkait semua isu di Yaman sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216,” katanya.
Ia menyebut, resolusi DK PBB Nomor 2216 tidak hanya meminta milisi Al-Houthi mundur dari kota Hodeidah dan kota lain di Yaman, tetapi juga menyerahkan semua senjata hasil rampasan dari militer Yaman kepada pemerintah yang sah.
