Pengadilan AS Beri Waktu 30 Hari untuk Reunifikasi Anak Migran yang Terpisah

AP PHOTO/RICHARD VOGEL

Seorang pemuka agama dibawa polisi dalam unjuk rasa di depan Pengadilan Federal di Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (26/6/2018). Para pembela hak imigran meminta pengadilan federal memerintahkan pelepasan imigran yang terpisah dari anak mereka.

WASHINGTON, SELASA — Pengadilan memerintahkan Pemerintah Amerika Serikat mempersatukan anak-anak yang terpisah dengan orangtua mereka agar dipersatukan kembali dalam waktu selambatnya 30 hari. Putusan pengadilan ini diharapkan bisa mengatasi kebingungan akibat ketidakjelasan keputusan presiden beberapa waktu lalu.

Hakim Dana Sabraw dalam putusannya, Selasa (26/6/2018) silam, di Pengadilan Distrik San Diego menyatakan, bagi anak-anak di bawah usia lima tahun, penyatuan wajib dilakukan dalam 14 hari, sedangkan bagi anak-anak di atas usia itu, penyatuan dilakukan sedikitnya dalam 30 hari. Putusan itu merupakan respons atas gugatan yang diajukan Uni Pembebasan Rakyat Amerika (ACLU) atas nama anak Kongo usia 7 tahun dan anak Brasil berumur 14 tahun yang terpisah dari orangtua mereka.

Sekitar 2.300 anak migran, yang masuk tanpa dokumen, saat ini harus tinggal terpisah dengan orangtua mereka yang sedang dalam proses pemeriksaan imigrasi. Kasus ini menimbulkan reaksi keras dari banyak pihak yang melihat kebijakan ”tanpa toleransi” yang dibuat Presiden Donald Trump tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Sekitar 2.300 anak migran yang masuk tanpa dokumen saat ini harus tinggal terpisah dengan orangtua mereka yang sedang dalam proses pemeriksaan imigrasi.

Derasnya kecaman dan protes yang dilancarkan warga akhirnya melahirkan keputusan presiden yang menghapus praktik pemisahan anak dan orangtua mereka. Namun, keppres yang ditandatangani Rabu pekan lalu itu tidak bisa dijalankan karena tidak jelas. Keppres tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana realisasi terhadap anak-anak yang sudah terpisah akibat kebijakan ”tanpa toleransi” tersebut.

ACLU berpendapat, pemerintah tidak mempunyai rencana jelas untuk mempersatukan keluarga. ”Setiap malam anak-anak kecil menangis saat mau tidur. Mereka bertanya-tanya kapan akan bisa kembali bertemu dengan orangtua mereka,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU.

Ramai-ramai menggugat

Kebijakan Presiden Trump soal keimigrasian terus dipersoalkan. Puluhan orang, Selasa, menggelar aksi protes di hotel Los Angeles, tempat Jaksa Agung Jeff Sessions memberikan sambutan dalam sebuah acara. ”Bebaskan anak-anak kami, penjarakan Sessions!” teriak mereka.

Sementara 18 negara bagian pada hari yang sama melayangkan gugatan terhadap kebijakan pemisahan keluarga. ”Membiarkan anak-anak terpisah dari orangtua merupakan tindakan tak berperikemanusiaan dan ilegal. Kami menggugatnya,” tulis Jaksa Agung New York Barbara Underwood. Selain New York, negara bagian lain yang ikut menggugat antara lain California dan Washington.

AP PHOTO/RICHARD VOGEL

Pengunjuk rasa membawa poster dan meneriakkan slogan untuk mengecam Jaksa Agung Jeff Sesions dan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump menjelang pertemuan tahunan terkait penegakan hukum yang dihadiri Trump di Los Angeles, Selasa (26/6/2018).

DPR AS, menurut rencana, melakukan voting RUU Keimigrasian yang lebih luas. Voting akan meliputi juga penyediaan dana 25 miliar dollar AS untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko serta ketentuan nasib ”para pemimpi” (dreamer) yang sampai kini belum mendapatkan status kewarganegaraan AS. Meski demikian, voting belum bisa dipastikan pelaksanaannya.

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP

Pagar pembatas memisahkan AS dengan meksiko, tanggal 25 Juni 2018, di Brownsville, Texas.

Dalam sebuah pertemuan tertutup Republiken, kabarnya sejumlah anggota konservatif menyatakan kekecewaannya dengan RUU yang diperluas tersebut. Tanpa dukungan mereka, dikhawatirkan RUU akan gagal. Ketua DPR Paul Ryan mengatakan,  keimigrasian harus fokus kepada sistem jasa, keamanan perbatasan, serta hukum. Dia membuka kemungkinan mempersempit RUU yang hanya menyangkut penahanan keluarga imigran.

Larangan masuk

Presiden Trump, Selasa, mendapat kabar gembira setelah Mahkamah Agung mengabulkan keputusannya yang melarang warga sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim masuk ke Amerika. Trump menyambut gembira putusan terbaru ini dan menyebutnya sebagai keberhasilan luar biasa dan kemenangan untuk rakyat Amerika.

Sejak duduk di Gedung Putih, Presiden Trump membuat keputusan yang melarang warga asal  Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk AS. Trump dalam keputusannya menyebut alasan keamanan. Keputusan tersebut mendapatkan tentangan karena dianggap diskriminatif. Pengadilan sejumlah negara bagian pernah menolak keputusan presiden.

AFP PHOTO / JIM WATSON

Dalam foto yang diambil tanggal 18 Oktober 2017 ini, pengunjuk rasa di Washington memegang poster dalam demonstrasi menentang larangan kunjungan warga sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim ke AS.

Gubernur New York Andrew Cuomo, Selasa, menawarkan jasa bantuan hukum bagi mereka yang ditahan di bandara New York karena masalah itu.

Sementara itu, Melania Trump dikabarkan akan kembali mengunjungi pusat penampungan migran. Juru bicara ibu negara ini tidak menyebut secara rinci kapan dan pusat penampungan mana yang akan dikunjungi. Melania, Kamis pekan lalu, sudah mengunjungi salah satu pusat penampungan anak migran di McAllen, Texas. (AFP/AP/REUTERS)

Kompas

Nisar Khan, imigran asal Pakistan yang tinggal di Brooklyn, mendengarkan orasi dalam unjuk rasa di luar Pengadilan federal Manhattan, New York City, AS, 26 Juni 2018. Unjuk rasa mengecam putusan Mahkamah Agung AS yang mendukung kebijakan Presiden Donald Trump melarang kunjungan warga dari sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.