Katak Sumaterana crassiovis satu spesies baru yang ditemukan di Sumatera.
Temuan genus baru katak Sumaterana di belantara Pulau Sumatera pada Maret 2018 membuka mata bahwa pulau ini masih kaya dan layak dilindungi sekuat tenaga. Pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga perluasan perkebunan yang mendesak hutan-hutan terakhir menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Genus baru katak Sumaterana ini bukan sekadar mengungkap klasifikasi di tingkat genus yang jarang terjadi. Riset yang dihasilkan dari penjelajahan keluar masuk hutan dari Aceh hingga Lampung sejak 2013 hingga 2016 ini pun memindahkan satu jenis spesies yang sangat lama diklasifikasikan dalam genus lain. Selain itu, dua spesies baru Sumaterana pun ditemukan.
Genus baru itu ditemukan setelah sang peneliti Umilaela Arifin dan koleganya meneliti specimen hasil penjelajahannya itu di laboratorium. Melalui analisis molekuler, ia meyakinkan pembentukan nama genus baru, Sumaterana (Kompas, 12 Maret 2018).
Temuan ini diapresiasi Amir Hamidy, peneliti herpetology dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Amir yang tahun lalu juga berkontribusi atas penulisan ilmiah penemuan genus katak baru di Sumatera ini mengatakan riset molekuler mulai menguak maupun membenahi taksonomi lama.
“Pekerjaan taksonomi adalah seperti ini, menemukan genus, jenis baru, mengevaluasinya status taksonominya dan memberikan nama yang tepat,” kata dia beberapa waktu lalu. Namun temuan ini tak sekadar berhenti dalam literatur yang tersimpan dalam jurnal. Temuan ini pun memiliki pesan agar hutan Sumatera dijaga sebaik mungkin.
Temuan ini tak sekadar berhenti dalam literatur yang tersimpan dalam jurnal. Temuan ini pun memiliki pesan agar hutan Sumatera dijaga sebaik mungkin.
Amir menyebutkan temuan Umilaela soal kecebong menempel ini (di perutnya terspesialisasi menjadi seperti alat pengisap sebagai adaptasi pada kondisi habitat sungai berarus deras di mana dia tinggal) membuktikan fauna ini hidup pada daerah aliran air yang deras. Aliran sungai yang deras dan bersih ini berasal dari hulu-hulu kawasan hutan yang masih terjaga dengan baik sehingga masih berfungsi sebagai area tangkapan air.
Namun kondisi terakhir menunjukkan hutan di Sumatera ini terus-menerus tergerus. Entah secara legal oleh perubahan tata ruang yang mengalihfungsikan hutan hingga perambahan dan perburuan.
Tak heran apabila kemudian lembaga internasional UNESCO menaruh perhatian besar pada kondisi Sumatera. Bahkan, perhatian itu kini bisa menjadi bumerang. Mereka akan mencoret hutan hujan tropis sumatera dari status warisan dunia (Kompas, 17 April 2018).
Tidak bisa melindungi
KOMPAS/ZULKARNAINI
Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Desa Alur Baning, Kecamatan Babur Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Minggu (11/3/2018) yang akan direhabilitasi dengan cara menanam pohon kehutanan. Lahan TNGL yang rusak karena perambahan akan direhabilitasi dengan cara menanam pohon kehutanan dengan pola hutan kemitraan melibatkan petani, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.
Hutan hujan tropi seluas 2,5 juta hektar yang berisi Taman Nasional (TN) Leuser, TN Bukit Barisan, dan TN Kerinci Seblat yang melintasi wilayah administratif Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Indonesia dinilai tak bisa melindungi warisan dunia yang ditetapkan sejak tahun 2011 ini dari aktivitas perambahan perkebunan, perburuan, penebangan liar, hingga pembangunan infrastruktur yang menekan ekosistem setempat.
Indonesia dinilai tak bisa melindungi warisan dunia yang ditetapkan sejak tahun 2011 ini dari aktivitas perambahan perkebunan, perburuan, penebangan liar, hingga pembangunan infrastruktur yang menekan ekosistem setempat.
Lalu apa pengaruhnya apabila status ini dicabut? Secara langsung memang tidak ada selain berkurangnya dana bantuan pembiayaan program yang mungkin tak seberapa. Dalam laman UNESCO, dana yang pernah dianggarkan 96.000 dollar AS untuk hutan tropis.
Namun nominal hal itu tidak seberapa dibandingkan dampak ikutan serta cap Indonesia sebagai negara yang tak mampu mengelola hutan tropisnya. Ini sungguh akan menyudutkan Indonesia yang saat ini dalam posisi sulit atas tekanan negara-negara konsumen komoditas Tanah Air.
Contoh, soal langkah Parlemen Uni Eropa misalnya yang mengusulkan pelarangan penggunaan biodiesel berbahan minyak sawit pada 2021 hingga Iceland yang menutup rak tokonya dari produk sawit Indonesia. Eropa memegang pasar sangat besar dan akan sangat memukul Indonesia. Total devisa dari sawit saat ini mencapai Rp 300 triliun pada tahun lalu.
Mereka tak mau impor sawit dari Indonesia dengan alasan produk ini berasal dari deforestasi hutan tropis. Perambahan di hutan-hutan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang sebagian besar wilayahnya telah berubah menjadi perkebunan sawit menjadi contoh paling kasat mata.
Tentu saja, tak semua minyak dihasilkan dari perambahan hutan. Mungkin itu hanya senoktah dari 12 juta ha total luas sawit Indonesia. Meski hanya senoktah, tapi konsumen di Eropa yang direpresentasikan Parlemen Uni Eropa, tetap tak menginginkannya. Dan itu hak mereka.
Tunjukkan perbaikan
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Hamparan perkebunan kelapa sawit di kawasan Nagari Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara, Senin (12/3/2018).
Demi merayu negara-negara maju yang telah melek akan isu lingkungan itu agar tetap membeli sawit Indonesia, pemerintah terus melobi para pemimpin negara, pemimpin organisasi internasional, hingga pemimpin agama. Komunikasi seperti ini tentu baik dan diperlukan agar membuka ruang negosiasi dalam hubungan baik dengan Uni Eropa.
Namun perlu diingat, permasalahan deforestasi tidak akan berhenti hanya dengan cara lobi. Indonesia perlu mengiringinya dengan menunjukkan perbaikan-perbaikan pengelolaan sawit dan menjalankan komitmen yang pernah disampaikan.
Misalnya saja soal penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang hingga kini terkesan berlarut-larut. Jangan lupa juga merealisasikan moratorium sawit yang telah dijanjikan sejak dua tahun lalu untuk memberi ruang bernapas bagi perbaikan tata kelola perkebunan ini.
Pun, moratorium ini bisa membantu pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria dan penataan kembali redistribusi lahan yang dijanjikan. Lebih baik mundur selangkah untuk maju selangkah, daripada terus ngotot dan terus-menerus dicap sebagai negara yang menghancurkan hutan tropis dunia ini.
